Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.103 peraturan dalam 1,124 detik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/6/PBI/2010 Tahun 2010

Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 18/7/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Transaksi Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka Bilateral Currency Swap Arrangement

Download :
Peraturan BI No. 12-6-PBI-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun No. 1B Tahun 2015

JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN MADIUN

Kesehatan

Download :
PERBUP 2015 NO 1B TTG JAMKESMAS.pdf

Abstrak

kesehatan

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1B, BD 2015/1B

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN MADIUN

ABSTRAK:

a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur; b. bahwa untuk memberikan jaminan kesehatan yang menyeluruh, Pemerintah Kabupaten Madiun mengembangkan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Madiun.
1. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 4. Peraturan Bupati Madiun Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan; 5. Peraturan Bupati Madiun Nomor 1A Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25A Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah di Kabupaten Madiun.
Tujuan Jamkesmasda adalah untuk : a. Melindungi warga masyarakat dari kemungkinan resiko sosial menderita penyakit karena ketidakmampuan membiayai pelayanan kesehatan sehingga kebutuhan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi ; b. Memberikan jaminan kepada masyarakat untuk dapat menjangkau pelayanan kesehatan dengan mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu ; c. Mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan perorangan serta mendorong efisiensi pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2015.
16 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor BD 2013/38 Tahun 2013

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di Lingkungan Kabupaten Karawang

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NOMOR 38 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2013 Tahun 2013

Perubahan Peraturan Menteri Perdangangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang

Diubah dengan :

Permendag No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang
Permendag No. 35/M-DAG/PER/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang

Mengubah :

Permendag Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011

Download :
Permendag No. 08 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011

Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, Dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download :
bn954-2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 7.1 Tahun 2019

Perubahan atas Perbup No.30 Tahun 2018 ttg Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Abstrak

Dana Desa-Perubahan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7.1, BD.2019/NO.07.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No.30 Tahun 2018 ttg Alokasi Dana Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2018.
Materi pokok: Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa dirubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2019.
Jumlah Halaman: 04 HLM

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2010 Tahun 2010

Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan

Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Permentan Nomor 39 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/06/2020 Tahun 2020

Logo Kementerian Badan Usaha Milik Negara

BUMN

Download :
PER-03-MBU-06-2020.pdf

Abstrak

LOGO KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

2020

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-03/MBU/06/2020, BN.2020/No.666, jdih.bumn.go.id : 5 hlm.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Logo Kementerian Badan Usaha Milik Negara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan kembali logo Kementerian Badan Usaha Milik Negara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Logo Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235); 6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER01/ MBU/ 03/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 340);
Logo adalah simbol yang terdiri dari gambar dan/ atau tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian Badan Usaha Milik Negara. ; Maksud dan Tujuan Penggunaan Logo; Bentuk logo Kementerian Badan Usaha Milik Negara, makna logo, arti warna logo, bentuk huruf (typeface) Logo, penggunaan variasi Logo Kementerian Badan Usaha Milik Negara, pola supergrafis, dan proposi logo

CATATAN:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2020.
11 halaman dengan lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 50A Tahun 2016

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
BD Perwal Nomor 50.A Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 65.1 Tahun 2015

Surat Izin Tempat Usaha dan Kartu Pedagang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2016.