Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembagunan Kelurahan dan Kecamatan dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 354 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerab, PemerinahDaerah mcndorong partisipasi masyarakat; bahwa bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a diantaranya mencakup pcrencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah, yang dapat dilaksanakan dalarn bentuk musyawarah; bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 230 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana lokaJ kelurahan dan pembcrdayaan masya.rakat di kelurahan; bahwa sebagaimana disebutkan dala.m Pasal 230 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penenruan kegiatan pernbangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagairnana dimaksud pada huruf {c) dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa sehubungan dcngan maksud sebagairnana tersebut di atas, dan bcrdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu dilaksanakan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Semarang daJam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2019; bahwa untuk melaksana.kan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerirrtah Daerah Kota Semarang Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor l 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; P-eraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pcmerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 1.3 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Semarang Nornor 11 Tahun 2006; Peraturao Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomar 3 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kata Semarang Namor 12 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 14 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan WaJikota Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat mengenai Rencana Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka memenuhi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang didalamnya membahas mengenai hal-hal seperti konsep juga ketentuan pelaksana.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
144 hal
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penggunaan Alokasi Dana Khusus Kelurahan Di Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Khusus Kelurahan di Pemerintah Kota Pontianak Tahun angaran 2015, perlu disusun Alokasi Dana Khusus Kelurahan Tahun Anggaran 2015.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perpres No. 73 Tahun 2005, PP No. 19 Tahun 2008, Permendagri No. 55 Tahun 2008, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Kepmensos No. 146/HUK/2013, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2014, Perwali No. 56 Tahun 2014, Perwali No. 59 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan Prinsip Pengelolaan, Ruang Lingkup, Sumber ADK Kelurahan, Struktur Atau Komposisi ADK Kelurahan, Pejabat Pengelola Keuangan ADK Kelurahan, Mekanisme Penatausahaan, Penggunaan Dan Penyususnan Laporan Pertanggungjawaban ADK Kelurahan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Dan Penghargaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
11 halaman, 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 3.1 Tahun 2022
PERBUP Kab. Sleman No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup Sleman Nomor 53.1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2022
PERBUP Kab. Sleman No. 34.2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Sleman No. 29.1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Bupati
Nomor 53.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Sleman No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022
PERBUP Kab. Sleman No. 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 Tentang Penajabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD TA 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan perolehan Dana ALokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Industri Kecil dan Menengah pada tahun 2022 dengan tematik pemulihan ekonomi pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dengan penguatan destinasi pariwisata prioritas dan sentra Industri Kecil dan Menengah dari Kementrian Perindustrian untuk Pembangunan Rumah Promosi dan Wisata Edukasi Sentra Industri Kecil dan Menengah, perlu penyesuaian antar rekening sub kegiatan; bahwa berdasarkan usulan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari beberapa SKPD dan dalam rangka tertib administrasi keuangan perlu dilakukan penyesuaian anggaran.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda kab Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Sleman Nomor 1 Tahun 2020; Perda Kab Sleman Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1.3 Tahun 2022
Materi Pokok: beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Perbup Sleman Nomor 53.1 Tahun 2021 diubah berupa pergeseran APBD pada beberapa SKPD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
Halaman: 4 hlm
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-6/MBU/09/2022 Tahun 2022
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-6/MBU/09/2022, BN. 2022/No. 939, https://jdih.bumn.go.id/: 8 Hlm
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 4A Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin, Pasca Salin, dan Bayi Baru Lahir Pada Program Jaminan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
ABSTRAK:
Dalam rangka pencapaian Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan khususnya dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia dengan cara agar seluruh persalinan dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir, maka dilaksanakan upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, pasca salin dan bayi baru lahir kepada masyarakat yang belum memiliki Jaminan Kesehatan ke Fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
UU Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkes No. 43 Tahun 2016; Permenkes No. 52 Tahun 2016; Permenkes No. 86 Tahun 2016; Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2009; Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Pengertian; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penerimaan dan Penggunaan Dana; Pengelolaan Dana, Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2020.
9 Hlmn.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 7 Tahun 2005 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7 Tahun 2005, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2005 D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kelola Kerja Pemerintah Kecamatan Dan Pemerintahan Kelurahan Daerah Kabupaten MukoMUko
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan :
1. Sehubungan dengan dilaksanakannya Otonomi pada Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merevisi undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
Dasar Hukum :
1. UU Nomor 03 Tahun 2003
2. UU Nomor 10 Tahun 2004
3. UU Nomor 32 Tahun 2004
4. UU Nomor 33 Tahun 2004
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003
6. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003
Materi Pokok :
Kelembagaan yang dibentuk adalah sebagai berikut :
1. Pemerintahan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mukomuko
2. Pemerintahan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Mukomuko
Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugas perangkat pemerintahan Kecamatan dan Perangkat Pemerintahan Keluarahan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2005.
9 Halaman
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327.1/Kpts/KP.330/2/2014 Tahun 2014
Keputusan Menteri Pertanian NO. 327.1/Kpts/KP.330/2/2014, jdih.pertanian.go.id
Keputusan Menteri Pertanian tentang Penunjukan dan Penugasan Tenaga Ahli Menteri Pertanian
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
