Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.103 peraturan dalam 1,175 detik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/6/2009 Tahun 2009

Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio 5.8 GHz

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Permen Kominfo Nomor 27 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 10.2 Tahun 2015

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolah Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2015

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERGUB MALUT NOMOR 10.2 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

PNS DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TA 2015 - TAMBAHAN TUNJANGAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10.2, BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 10.2

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolah Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara khususnya pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara kepada pegawai dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud disesuaikan kemampuan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentag Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan kondisi kerja Tahun Anggaran 2015.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2015.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1) ketentuan umum, 2) ruang lingkup, 3) tujuan, 4) besaran tambahan penghasilan, 5) penganggaran dan pelaksanaan, 6) ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari 9 Pasal dan Lampiran I

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2015.
5 halaman, Lampiran : 6 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 19.1 Tahun 2013

Satuan Biaya Operasional Penyampaian Dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2013

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perpajakan

Abstrak

SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYAMPAIAN DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2013

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19.1, BD.2013/NO.19.1, LL KOTA PONTIANAK: 4 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Satuan Biaya Operasional Penyampaian Dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), diperlukan partisipasi pihak lain untuk membantu Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 1985, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perda No. 11 Tahun 2008, Perwali No. 62 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2013.
4 halaman

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6/PER/M.KOMINFO/5/2010 Tahun 2010

Layanan Pos Universal

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Layanan Pos Universal

Mencabut :

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2004 Tentang Kewajiban Pelayanan Umum Pos

Download :
Permen Kominfo Nomor 6 Tahun 200.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008

Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Download :
PERMENPAN NOMOR 20 TAHUN 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 86/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur

Mencabut :

Permen KKP No. PER.48/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Download :
Permen KKP Nomor 25 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019

Obat Ikan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut :

Kepmen KKP No. 52/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Obat Ikan
Permen KKP No. 24/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik
Permen KKP No. 14/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan
Permen KKP No. PER.04/MEN/2012 Tahun 2012 tentang Obat Ikan

Download :
Permen KKP Nomor 1 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010

Pedagang Valuta Asing

Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 16/15/PBI/2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

Mencabut :

Peraturan BI No. 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing

Download :
Peraturan BI No. 12-22-PBI-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 26.1 Tahun 2020

Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Desa

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Abstrak

keberatan-pemilihan kades

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26.1, BD.2020/NO.26.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan; b. bahwa dalam rangka memperjelas prosedur pelaksanaan penyelesaian pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa, diperlukan regulasi untuk penyelesaikan pengajuan keberatan dari calon kepala desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa;
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019;
Materi Pokok : Tata Cara Penyelesaian Keberatan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Jumlah Halaman : 8 HLM

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/XII/2011 Tahun 2011

Pedoman Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

Standar/Pedoman Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkop UKM No. 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

Download :
Permen UKM Nomor 10 Tahun 2011.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2010.