Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Kampung Iklim di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa Kegiatan Program Kampung Iklim (Proklim) merupakan kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim yang mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal terutama di Kabupaten Pati, sehingga perlu adanya program pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai budaya masyarakat berperilaku ramah lingkungan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.l/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penguatan pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.84/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :
a. tata laksana ProKlim;
b. perencanaan dan pelaksanaan;
c. pembinaan;
d. apresiasi ProKlim;
e. kerjasama dan kemitraan;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
g. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2021.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Inovasi daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
peraturan ini di bentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b, Pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No.50 th 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 ttg Perubahan atas UU th 2000 no,77; UU No:17 Tahun 2003; UU No.12 th 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 th 2019; UU No.23 th 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 th 2015; PP No.38 th 2017; PP No.12 th 2019; Permendagri No. 80 th 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 th 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda No.3 th 2015; Perda No.4 th 2020; Perbup No.93 th 2020
Dalam peraturan ini diatur tentang Inovasi Daerah didalamnya juga termasuk didalamnya mengatur tentang Bentuk dan kriteria Inovasi Daerah,pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah,uji coba inovasi daerah,pendanaan,informasi daerah,pembinaaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.
terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 2018, Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019, Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996, Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016, Perda Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020, Perbup Kudus Nomor 30 Tahun 2018 dan Perbup Kudus Nomor 29 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, perekrutan, pembentukan regu, masa keanggotaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat desa/kelurahan, tugas, hak dan kewajiban, pembinaan, pelaporan, pendanaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2021.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 33 Tahun 2021
Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDTLH)
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang INTEGRASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP (DDDTLH) BERPEDOMAN PADA DOKUMEN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) merupakan faktor penting untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana dalam hal rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum tersusun, sehingga perlu untuk ditetapkan dala Peraturan Bupati.
UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Pemendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Lingga No. 27 Tahun 2011Perda Kab. Lingga No. 5 Tahun 2015; Perda Kab. Lingga No. 13 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur mengenai fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, lingkup dan pemetaannya berbasis ekosistem.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2021.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGURANGAN PENGGUNAAN PRODUK PLASTIK SEKALI PAKAI
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat
untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan
berkelanjutan diperlukan partisipasi dan dukungan dari
seluruh lapisan masyarakat;
b. bahwa penggunaan produk plastik sekali pakai dapat
menyebabkan permasalahan lingkungan karena sulit terurai
secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pengurangan Penggunaan Produk Plastik Sekali Pakai;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU NO.7 Tahun 2002; UU NO.18 tahun 2008; UU NO.32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU NO.11 Tahun 2020; UU NO. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO. 11 tahun 2020; PP NO.81 Tahun 2012; PP NO.22 Tahun 2021; PERPRES NO.97 Tahun 2017; PERMEN LHK NO. P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019; PERDA NO.4 Tahun 2021.
Pengurangan Penggunaan Produk Plastik adalah cara untuk meminimalisasi
volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana, serta bertahap akan
mengurangi ketergantungan terhadap produk plastik yang tidak ramah
lingkungan dan/atau dapat diguna ulang. Pengurangan Penggunaan Produk Plastik bertujuan untuk
mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
penggunaan Produk Plastik, Dalam rangka mengurangi timbulan sampah plastik, Pemerintah Daerah
melakukan upaya Pengurangan Penggunaan Produk Plastik. Pengurangan Penggunaan Produk Plastik
dilakukan di lokasi yang meliputi;
a. pusat perbelanjaan;
b. toko swalayan;
c. pertokoan;
d. pasar rakyat;
e. kawasan wisata;
f. rumah makan/kafe/restoran/kantin;
g. sekolah;
h. perkantoran;
i. perusahaan; dan
j. fasilitas umum.
Masyarakat berhak berperan aktif dalam Pengurangan Penggunaan Produk
Plastik. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengurangan
Penggunaan Produk Plastik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 30 Tahun 2021
PERBUP Kab. Boalemo No. 18 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
Mencabut
PERBUP Kab. Boalemo No. 39 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020.
PERBUP Kab. Boalemo No. 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 31 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomuni Telekomunikasi.
pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur sipil negara, pensiunan, penerima pensiunan, di lingkungan pemerintah kabupaten boalemo
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2021/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, di Lingkungan pemerintah kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasa 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 63 tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2021
Dasar hukum Peraturan ini adalah : UU No.50 th 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 th 2000; UU No.17 th 2003; UU No.1 th 2004; UU No.15 th 2004; UU No.15 th 2004; UU No.12 th 2011; UU No.23 th 2014 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 th 2015; UU No.30 th 2014; PP No.56 th 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.56 th 2005;PP No.39 th 2007;PP No.71 th 2010; PP No.18 th 2016; PP No.12 th 2019;PP No.63 th 2021; Permendagri No.80 th 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 th 2018; Permendagri No.64 th 2020; Permendagri No.77; Permenkeu No.42/PMK.05/2021; Perda No 2 tahun 2011; Perda No.4 th 2020; Perbup No.93 th 2020
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pemberian Tunjangan Hari raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan di lingkunagan Pemerintah Kabupaten Boalemo termaksuk di dalamnya mengatur tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2021
PERBUP Kab. Majalengka No. 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja Kabupaten Majalengka
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Eliminasi Malaria di Kabupaten Kupang
ABSTRAK:
Bahwa malaria merupakan Penyakit Menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia karena menimbulkan angka kesakitan dan kematian serta menurunkan produktivitas sumber daya manusia dan berdampak pada pembangunan; bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/MENKES/SL/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan langkah proaktif dan responsive dalam upaya pengendalian malaria dalam rangka eliminasi malaria di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Eliminasi Malaria di Kabupaten Kupang.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU No 69 Tahun 1958; UU No 4 Tahun 1984; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 36 Tahun 2009; PP No 40 Tahun 1991; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Permenkes No 004/MENKES/SK/1/2003.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Kebijakan dan Strategi; V. Penemuan Surveilans Migrasi dan Tata Laksana Penderita Malaria; VI. Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Risiko; VII. Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/Wadah; VIII. Penanggulangan Penyakit Malaria Berbasis Masyarakat; IX. Tim Koordinasi Eliminasi Malaria; X. Koordinasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi; XI. Pelaksanaan Peningkatan Sumber Daya Manusia; XII. Pengawasan dan Pengendalian; XIII. Penilaian dan Indikator Keberhasilan; XIV. Pembiayaan; XV. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Dana Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur organisasi
perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir, maka Peraturan Bupati Indragiri
Hilir Nomor 30 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Bantuan Dana Kolaborasi Program Kota Tanpa
Kumuh, perlu dilakukan perubahan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Dana Kolaborasi Program Kota
Tanpa Kumuh (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 30)
diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021.
Lampiran: 15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 28 Tahun 2021
perubahan atas peraturan bupati boalemo nomor 16 tahun 2020 tentang pemberian penghargaan kepada aparatur sipil negara dan masyarakat di lingkungan pemerintah kabupaten boalemo
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2021/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 16 tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat di Lingkungan pemerintah Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
Dasar hukum pearyran bupati ini adalah UU No. 50 th 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 th 2000; UU No.33 th 2004; UU No.14 th 2008; UU No.12 th 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 th 2011; UU No.5 th 2014; UU No.23 th 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 2015; PP No.42 th 2004; PP No.18 th 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 th 2019; PP No.11 th 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 th 2020; PP No 12 th 2019; Permendagri No.13 th 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri th 2006; Permendagri No.33 th 2019; Perda No.2 th 2011; Perda No.1 th 2020; Perbup No.66 th 2012; Perbup No.67 th 2017; Perbup No.59 th 2017; Perbup No.1 th 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2020 tentang pemberian penghargaan kepada aparatur sipil negara dan masyarakat di lingkungan pemerintah kabupaten boalemo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
Peraturan Bupati Boalemo Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 16 Tahun 2020 tentang pemberian penghargaan kepada aparatur sipil negara dan masyarakat dilingkungan pemerintah kabupaten boalemo.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
