Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Seri dan Isi Karcis Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dan
ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor
5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di
Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa Retribusi dipungut
dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau
dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis,
kupon, dan kartu langganan; bahwa pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar
di Kabupaten Cilacap dilakukan melalui dokumen lain yang
dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa Kartu
e-Retribusi dan Karcis; bahwa dalam rangka tertib administrasi dan mempermudah
pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan
pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar melalui Karcis, perlu
diatur bentuk, ukuran, warna, seri dan isi karcis Retribusi
Pelayanan Pasar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Bentuk, Ukuran, Warna,
Seri, dan Isi Karcis Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembayaran Retribusi, Bentuk, Ukuran, Warna, Seri dan Isi Karcis Retribusi, Pencentakan, Penyimpanan dan Pendistribusian Karcis, Pemusnahan Karcis dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 119 Tahun 2022
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 119, BD.2022/NO.119
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan pengujian
kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan, perlu
dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul,
pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta
tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dengan
Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan dan Susunan Organisasi; TUgas dan Fungsi; Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; Tata Kerja; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2022.
Jumlah Halaman: 10 HLM; Lampiran: 1 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 119 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 119, BD.2013/No.33 Seri E Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pembentukan Dana Cadangan untuk Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Purworejo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa guna menampung dana untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo membentuk Dana Cadangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo; bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan tertib administrasi pencairan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo guna pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur tata cara pencairan dana tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pembentukan Dana Cadangan untuk Pernilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor l Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Tata Cara Pencairan Anggaran
Bab IV Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 119 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 119, BD Tahun 2022 Nomor 119
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Masjid Al I'tishom
ABSTRAK:
bahwa Pengelolaan Masjid Al I’Tishom telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Masjid Al I’Tishom; bahwa dalam rangka pengoptimalan Pengelolaan Masjid Al I’Thisom sebagai pusat pembinaan peribadatan, pendidikan, dan sosial, sehingga Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diganti
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; Perda No. 8 Tahun 2016
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama dan Kedudukan Bab III Pengelolaan Bab IV Tata Kerja Bab V Pendanaan Serta Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bab VI Ketentuan Peralihan Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Perwal ini mencabut Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2018
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 119 Tahun 2021
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Purworejo No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima
Mengubah :
PERBUP Kab. Purworejo No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Tempat Dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima
PEDAGANG KAKI LIMA - PENGATURAN TEMPAT DAN USAHA SERTA PEMBINAAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 119, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 119 Seri E Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Tempat Dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan Perda Kab Purworejo No 2 Tahun 2008 tentang Pengatur an Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang kaki Lima, telah diterbitkan Perbup Purworejo No 59 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab Purworejo No 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Usaha serta Pembinaan Pdagang Kaki Lima, sebagaimana telah diubah dengan Perbup Purworejo No 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbup Purworejo No 59 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Purworejo No 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima; bahwa dalam rangka meningkatkan pengaturan tempat dan usaha serta pembinaan pedagang kaki lima di Kab Purworejo, perlu mengubah Perbup sebagaimana dimaksud dalam huruf a; bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum perubahan Perbup sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kedua atas Perbup Purworejo No 59 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Purworejo No 2 Tahun2 008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; Perpres No 125 Tahun 2012; Permendagri No 41 Tahun 2012; Perda Kab Purworejo No 2 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 15, BAB V dan penyisipan Pasal 24A, Paal 24B, Pasal 24C, Pasal 24D, Pasal 24E, Pasal 24F, Pasal 24G, Pasal 24H, Pasal 24I, Pasal 24J, Pasal 24K, Pasal 24L, Pasal 24M.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2012 diubah.
16 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 119 Tahun 2022
pemerintah kota batam tahun 2022 - perubahan rencana kerja
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 119, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 987
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2022
ABSTRAK:
Perkembangan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 menunjukkan adanya
ketidaksesuaian kerangka ekonomi Daerah dan
keuangan Daerah. kebijakan nasional terkait penanganan wabah Covid-19 berdampak pada struktur pendapatan dan belanja pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, disebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2022.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.4 Tahun 1984; UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.24 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.40 Tahun 2020; Perda Batam No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Batam No.7 Tahun 2019; Perda Batam No.8 Tahun 2016; Perwali Batam No.43 Tahun 2021
Dalam Peraturan Wali Kota Batam ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2022, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam penetapannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 119 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 215 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 119 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Dinas Sosial Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut ditetapkannya
Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor Tahun
2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Keija
Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan dalam rangka
meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugasnya,
perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi unsur-unsur
organisasi dalam bentuk uraian tugas.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1994; PP Nomor 100 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Uraian
Tugas Dinas Sosial Kota Banjarmasin, meliputi Ketentuan Umum; Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Sosial, Sekretariat, Bidang Pengembangan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 119 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti UU No.1 Tahun 2011 Pasal 98 ayat (3) tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka perlu dibentuk Perbup tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.28 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2007; UU No.1 Tahun 2011; PP No.36 Tahun 2005; PP No.15 Tahun 2010; PP No.14 Tahun 2016; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.9 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Ruang Lingkup, Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Penyediaan Tanah, Pendanaan dan Sistem Pembiayaan, Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah, Pola Kemitraan, Peran Masyarakat, dan Kearifan Lokal, Persayaratan. Larangan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014.
53 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
