Badan Perencanaan Pembangunan Daerah-Tugas dan Fungsi-Penjabaran
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 131, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015; b. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati
Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi danTata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati. c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 ; Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015;
Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA, PENGANGKATAN DALAM JABATAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2015.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 131 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi perpindahan Pegawai Negeri Sipil dan pemenuhan formasi Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan Pedoman Teknis Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5
Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Mutasi PNS, Seleksi Mutasi Masuk, Ketentuan Lain-Lain, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2021.
15 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 131 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Informasi Jabatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Informasi Jabatan adalah hasil dari analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka informasi Jabatan adalah sebagai informasi tentang data-data Jabatan dan sebagai Instrumen yang digunakan oleh manajemen dalam rangka pembinaan dibidang kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan kediklatan. Informasi Jabatan perlu ditetapkan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut tentang Informasi Jabatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 97 tahun 2000; PP Nomor 100 Tahun 2000; PP Nomor 101 Tahun 2000; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; Perpres Nomor 87 Tahun 2014; Keppres Nomor 87 Tahun 1999; Permendagri Nomor 12 Tahun 2008; PermenPAN RB Nomor 33 Tahun 2011; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014; Permendagri Nomor 35 Tahun 2012; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Nomor 13 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Informasi Jabatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, yang memuat: Ketentuan Umum; Tujuan Penetapan Informasi Jabatan; Penyusunan Informasi Jabatan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2015.
Mencabut ketentuan sebelumnya yang mengatur tentang Informasi Jabatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
113 halaman; Lampiran: 95 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 131 Tahun 2008
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Kekurangan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatao Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Kekurangan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9
Tahun 2002; Peratman Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1· Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi J awa Tengah Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2008;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang besaraan, tata cara penyaluran, dan ketentuan penuutp
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2008.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 131 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Relaksasi Waktu Penyelesaiaan Sanksi Administratif Berupa Teguran Tertulis Pertama Kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 124 Tahun 2019 tentang Usaha Perkebunan di Kabupaten Tanah Laut, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 124 Tahun 2019 tentang Usaha Perkebunan di Kabupaten Tanah Laut, menyebutkan bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bupati dapat memberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali dan peringatan berikutnya diberikan 6 (enam) bulan setelah peringatan pertama diberikan dan peringatan ketiga diberikan 3 (tiga) bulan setelah peringatan kedua; bahwa telah ditetapkan penjatuhan sanksi administrati berupa teguran tertulis Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada 15 (lima belas) perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk melengkapi dokumen perizinan usaha atas kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Tanah Laut dengan batas waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 30 Juni 2020; bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional maka dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Vrtus Disease 2019 diberlakukan protokol kesehatan distancing dan physical distancing pada semua level kegiatan masyarakat yang berdampak pada terhambatnya segala aktivitas yang sifatnya berinteraksi secara langsung dan berpengaruh cukup signifikan pada mobilitas pada usaha perkebunan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Relaksasi Waktu Penyelesaian Sanksi Administratif Berupa Teguran Tertulis Pertama Kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Tanah Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-UndangNomor4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013; Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 124 Tahun 2019;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Relaksasi Waktu Penyelesaiaan Sanksi Administratif Berupa Teguran Tertulis Pertama Kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Tanah Laut, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Relaksasi Penyelesaian Sanksi Administrasi;
4. Pengawasan dan Evaluasi;
5. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1975 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 250/M Tahun 1983
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 1998.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 131 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Were VI Kecamatan Golewa Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngada telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa di wilayah Kabupaten Ngada; b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Persiapan Were VI, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas wilayah administrasinya; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Were VI Kecamatan Golewa Selatan
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ngada No. 46 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Batas Desa; V. Cakupan Wilayah Administrasi; VI. Luas Wilayah; VII. Peta Batas Wilayah; VIII. Ketentuan Lain-Lain; IX. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
6 halaman; 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 131 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan
birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan
penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,
serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 30A
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Kebumen tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata KerjaBadan Penanggulangan Bencana
Daerah yang meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Tata Kerja; Kepegawaian; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
131 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
