Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.965 peraturan dalam 1,091 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 112 Tahun 1961

Badan Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pemuda dan Olah Raga

Download :
Keppres No 112 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 112 Tahun 2017

Pengelolaan Rumah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PERGUB_NO_112_TAHUN 2017.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN-RUMAH-DINAS-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-PROVINSI-SULAWESI-SELATAN

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 112, BD.2017/No.112

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengelolaan Rumah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

ABSTRAK:

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dari waktu ke waktu membangun rumah dinas untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai fasilitas sarana dan prasarana tempat tinggal yang diberikan kepada pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Daerah guna mendukung tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam membantu Penyelenggaraan Pemerintahan daerah; selain membangun fasilitas rumah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, juga menerima rumah dinas karena adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam pengelolaannya belum terawasi dan termanfaatkan dengan baik sesuai peruntukan rumah dinas sehingga dapat merugikan Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset daerah jika tidak ditertibkan pengelolaannya; guna mewujudkan pengelolaan rumah dinas yang sesuai dengan peruntukan rumah dinas perlu adanya pengaturan pengelolaan rumah dinas;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Rumah Dinas Daerah yang selanjutnya disebut rumah dinas adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil ProvinsiSulawesi Selatan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2017.
13 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 112 Tahun 2000

Pengesahan Sixth Additional Protocol To The Constitution Of The Universal Postal Union (Protokol Tambahan Keenam Pada Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Keputusan_Presiden_no_112 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 112 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Negara Angkutan Air Dan Dok Semarang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
pp no 112 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 112 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Bupatı Musı Banyuasın Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Retrıbusı Pemerıksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

Peraturan Bupatı Musı Banyuasın Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Retrıbusı Pemerıksaan Alat Pemadam Kebakaran

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 112, BD.2018/NO.112

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupatı Musı Banyuasın Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Retrıbusı Pemerıksaan Alat Pemadam Kebakaran

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan. Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 85), kewenangan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengurusi bidang kebakaran; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
dasar hukum dalam perturan ini antara lan : UU No 28 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana teiah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ; UU No 28 Tahun 2009 ;PP No 18 Tahun 2016 ;Perda No 9 Tahun 2016;Perbup No 9 Tahun 2016;Perbup No 80 Tahun 2016
Materi pokok dalam peraturan ini ialah : Peraturan Bupatı Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupatı Musı Banyuasın Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Retrıbusı Pemerıksaan Alat Pemadam Kebakaran

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
6 Hlm

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2022

Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik

Penanaman Modal dan Investasi Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perpres Nomor 112 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Percepatan - Pengembangan - Energi Terbarukan - Penyediaan - Tenaga Listrik

2022

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 112, LN.2022/No.181, jdih.setneg.go.id: 30 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pencapaian target bauran energi terbarukan dalam bauran energi nasional sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional serta penurunan emisi gas rumah kaca, perlu pengaturan percepatan pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 30 Tahun 2007; PP Nomor 14 Tahun 2012; PP Nomor 79 Tahun 2014; dan Perpres Nomor 4 Tahun 2016.
Perpres ini mengatur mengenai pengaturan percepatan pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan. Dalam rangka transisi energi sektor ketenagalistrikan, Menteri ESDM menyusun peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU yang dituangkan dalam dokumen perencanaan sektoral.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.
Dalam melaksanakan pengembangan pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan, Badan Usaha diberikan insentif dalam bentuk fiskal maupun nonfiskal.
Lampiran: 30 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 112 Tahun 1993

Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 59 Tahun 1999 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

Mencabut :

KEPPRES No. 48 Tahun 1986 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

Download :
Keputusan_Presiden_no_112 TH 1993.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 112 Tahun 2019

Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Struktur Organisasi

Download :
Perwal 112 2019 B.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 112 Tahun 2014

Pemanfaatan Tanah Desa

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. DIY No. 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa

Mencabut :

PERGUB Prov. DIY No. 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pergub DIY No.65 Tahun 2013 ttg Tanah Kas Desa
PERGUB Prov. DIY No. 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa

Download :
Pergub DIY No.112 Tahun 2014 ttg Pemanfaatan Tanah desa.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 112 Tahun 1956

Pembentukan Panitia Penyusun Rancangan Perundang-Undangan Pelajaran Baru

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No.112 Tahun 1956.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.