Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap Serta Uang Lembur Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2009
ABSTRAK:
tahma dam rangka menunang kelancaren penyanggaraan tea - togas
umum Pemenntanan dan Pembangurtan dingkagan Pemenntah Kota
Bargataru, adz dipandang periu manger kemtal Permlanan Onas
Jaclyn Bap NOM Maga Pegavai Megan dan Pegarrai Tidak Tax
sack Uang LIMIS di Lingkungan Pemerintah Kola Bargarbaru; bans una malksud dam ntruf a kons4eran bates pedu maniacal
Japan Perauran Waota;
LMdang-Undang Nonct 8 Tabun 1974; Undang-Undaig Nona 9 Tan 1995; Undang - brans Mona 10 Tabun 2004; Undang-Unlang Nora 32 Tam 2054; Undang-Urdang Near 33 Tabun 2004; Permian Pemeintah Norm 10.6 Tahun 2000; Peratuan Pememtitt Noon 108 Tahun 2030; Pemba Pemenntan Noma 58 Tanun 2005; Peraturan Merited Dalmn Negon Monier 13 Tabun 2006; Peraturan Mermen Datam Nepal Noon 53 Tabun 2007; Peraturan Daman Kota Barrie:km Warr 1 Tahun 2008; Pc-raturei Daerah Kota Bartiartau NOM 10 Tanun 2008; Peraturan Daerah Kota (darOwloau 1401110f 11 Tanun 2008; Peraturan Daerah Kota Baniatbau Nom 12 Tahun 2008; .Peraturan Daman Kota EImpataru Nara 13 Tatum 2008; Peraturan Wahluara Balaban] Noon 1 Tahun 2008.
Peraturan Walikota Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Serta Uang Lembur Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Perjalanan Dinas Jabatan; Biaya Perjalanan Dinas Jabatan; Perjalanan Dinas Penjemputan Pejabat Negara/PNS/PTT Yang Meninggal Dunia Dalam Melaksanakan Tugas Dari Luar Provinsi; Perjalanan Dinas Penjemputan Jenazah, Pejabat Negara/Pegawai Negeri Yang Meninggal Dunia Dalam Melaksanakan Tugas Luar Negeri; Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; Pelaksanan Lembur; Lain-Lain; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
16
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 84 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan
Peraturan Daerah dimaksud, maka perlu segera menetapkan penjabaran tugas dan fungsi
Dinas Pendidikan;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota
Semarang tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
17 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 24 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 72
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Kota Surakarta;
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi, tata kerja dan kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008.
17 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 24 Tahun 2008
Peraturan Walikota Tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di KOta Banjarbaru Tahun Anggaran 2009 yang berisi; Ketentuan Umum; Peruntukan Pupuk Bersubsidi; Lokasi Pupuk Bersubsidi; Penyaluran Dan Harga Eceran Tertinggi; Pengawasan Dan Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2008.
21
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang No. 24 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Dasar Harga Bangunan untuk Penetapan Ganti Rugi Bangunan
ABSTRAK:
Guna melakukan penyesuaian dengn perkembangan dasar bangunan saat ini dalam rangka menetapkan besarnya nilai ganti rugi bangunan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, maka perlu menetapkan Perwako baru sebagai pengganti Perwako No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Dasar Harga Bangunan untuk Penetapan Ganti Rugi Bangunan.
UU No. 28 Tahun1959; UU No. 28 tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; Kepmenkimpraswil No. 332/KPTS/M/2002 Tahun 2002; Perda No. 5 Tahun 2005; Perda No. 6 Tahun 2008; Perwako No. 49 Tahun 2005.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang pedoman harga dasar bangunan untuk penetapan ganti rugi bangunan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai besarnya harga dasar bangunan untuk ganti rugi bangunan berdasarkan tipe bangunan, penetapan nilai harga ganti rugi bangunan, nilai susut bangunan. Memerintahkan dan menugaskan Kepala Dinas PU untuk melaksanakan ketentuan dan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2008.
Mencabut Perwako No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Dasar Harga Bangunan untuk Penetapan Ganti Rugi Bangunan
4
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 24 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pemadam Kebakaran Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rargka elekefttas dan opbmaisasi pelaksanaan pelayanan di bidang
ponarganan bencana kebakaran di Kota Gangster° penti merakukan
pembenlukan Organisasi dan Tata Kerja Pernadarn Kebakaran pada Baran
Kesaruan Bangsa dan Perlindurgan Masyarakat Kaa Banabare; bahwa berdasakan perombrgan sebagairnana dmaksud hind a di alas panu
rienetapkan dengan Perall1131 Walden, Malang Pembentukan, ()warms; dan
Tata Kora Pernadarn Kebakwan pada Badan Kesabmin Bangsa dan Perindungan
Alasyarakat Kota Banjareara;
Undang-Undang Noma 8 Tata' 1974; UndangiUndang Nomor 9 Tabun 1999; UndartUndarg Noma 32 Tabun 20.3
4; Peraturan Pemenntah Nana 38 Tabun 2007; Peraturan Pemerntan Norror 41 Tenon 2007; Peraturm Menten Dalton Nogen ReNorit Indonesa Nomot 57 Tabun 2007; Peraturan Daerah Kai Etanjatharu Nance 2 Tabun 2038; Peraturan Daerah Kota Banarbaru Nara 12 Tabun 2036.
Peraturan Walikota Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Pemadam Kebakaran Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Pembentukan Dan Kedudukan; Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi; Tata Kerja; Pembiayaan; Pengangkatan Dan Pemberhentian; Ketentuan Peralihan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2008.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan Dan Energi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2008.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
