Keputusan Presiden (Keppres) NO. 108, LN 1961/No 208, https://jdih.setkab.go.id/; 2 Hlm
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Perincian Pengeluaran Pembangunan Termasuk Anggaran Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Tahun Dinas 1961
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 108 Tahun 2021
perbup - ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, BD.2021/No.108
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Ka bu paten
Banyumas, telah dibentuk Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 83 Tahun 2020 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pem berdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Banyumas; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi, terdapat beberapa ketentuan untuk dilakukan Penyederhanaan Birokrasi pada lnstansi Daerah, sehingga Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati ten tang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Banyumas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi; Susunan Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021.
88 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2016
TUGAS - POKOK - FUNGSI - RINCIAN - TUGAS - UNIT - DAN - TATA - KERJA - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - BADAN - DI - LINGKUNGAN - BADAN - KEPEGAWAIAN - DAERAH - PROVINSI - JAWA - BARAT
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 108, BD 2016/108 seri D
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa telah ditetapkan Pergub Jabar No. 84 Tahun 2016, perlu disusun tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Pergub Jabar.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Prov. Jabar No. 6 Tahun 2016; Pergub Jabar No. 84 Tahun 2016.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Kepegawaiam Daerah Provinsi Jawa Barat yang meliputi Ketentuan Umum, UPTB di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 108 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat;
UU No. 69 Tahun 1958; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016;
Dalam Perbup ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rincian Togas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 109 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 109, BD Tahun 2016/No.109
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan Dokter dan Dokter Gigi Praktik Swasta Yang Berkualitas dan Terjangkau Kepada Masyarakat di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan upaya kesehatan perorangan dengan cara menyem buhkan penyakit dan mem ulihkan kesehatan perorangan atau keluarga oleh dokter praktek dan dokter gigi praktik swasta, perlu diatur penyelenggaraan pela} anan kesehatannya; bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dokter dan dokter gigi praktik sw asta yang berkualitas dan terjangkau kepada masyarakat di Kabupaten Pemalang agar dapat beijalan dengan tertib maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan Dokter dan Dokter Gigi Praktek Swasta yang Berkualitas dan Terjangkau Kepada Masyarakat di Kabupaten Pemalang perlu ditm jau kembali; bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Dokter dan Dokter Gigi Praktik Swasta Yang Berkualitas dan Terjangkau Kepada Masyarakat di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemenntah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/ Menkes/ Per/IX/ 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/ Menkes/ Per/ X/ 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015; Keputusan Menten Kesehatan Nomor HK 02 0 2 /Menkes/523/2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelayanan Kesehatan Dokter dan Dokter Gigi Praktik Swasta Yang Berkualitas dan Terjangkau Kepada Masyarakat di Kabupaten Pemalang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2016.
20 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 109 Tahun 2019
Kependudukan dan PerkawinanPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERWALI Kota Sukabumi No. 22 Tahun 2022 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Masyarakat Kota Sukabumi Cepat, Terintegrasi, Lebih Mudah, Gratis dan Terpercaya
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Layanan Akta Kematian Jemput Bola Jadi Dalam Satu Hari
ABSTRAK:
Untuk pemenuhan kepemilikan identitas
kependudukan bagi setiap penduduk melalui
penerbitan dokumen kependudukan secara
cepat dan tepat akibat peristiwa kematian serta
menindaklanjuti Pasal 2 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018
tentang Peningkatan Kualitas Layanan
Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan
peningkatan kualitas layanan administrasi
kependudukan melalui layanan terintegrasi
dan/atau jemput bola. Serta, untuk tertib administrasi dan kepastian
hukum dalam peningkatan kualitas layanan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi
tentang Layanan Akta Kematian Jemput Bola
Jadi Dalam Satu Hari.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2016.
Ketentuan ini mengatur tentang Layanan Akta Kematian Jemput Bola Jadi Dalam Satu Hari. Terdidi dari 5 Bab dan 13 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019.
12 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 109 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 109, BD.2016/No.109
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Karanganyar, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 109 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 99 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 98 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 97 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 95 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 94 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 93 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 92 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 91 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 90 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 89 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 88 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 87 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 85 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olaraga Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 84 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 83 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan, dan Perhubungan Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 82 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 81 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 79 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekratriat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 100 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone Bolango
organisasi dan tata kerja pemerintah daerah kabupaten bone bolango
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 109, BD 2021 (109)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Tata Kerja pemerintah Daerah di kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukkan Provinsi Gorontalo, UU No. 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bone Bolango dan Kab. Pohuwato di Provinsi Gorontalo, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perda Kab. Bone Bolango No. 1Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Kab. Bone Bolango No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
Dalam peraturan ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, Sekretariat Daerah, Inspektur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan, dan Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Staf Ahli. Unit Pelaksana Teknis, kelompok jabatanfungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, beberapa peraturan berikut antara lain Perbup Bone Bolango No. 78 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 79 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 80 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 81 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 82 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 83 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan, dan Perhubungan Kabupaten Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 84 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 85 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi DinasPariwisata, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 86 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 87 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 88 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM Kab. Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 89 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 90 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 91 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 92 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 93 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 94 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 95 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 96 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kab. Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 97 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 98 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Pembangungan Daerah, Penelitian,
dan Pengembangan Kab. Bone Bolango, Perbup Bone Bolango Nomor 99 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 100 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 101 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone Bolango, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 298 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 109 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 109, BD.2022/NO.109, LL KOTA PONTIANAK:57 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa agar perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu disusun ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 6 8 Tahun 201 9 tentang; Peraturan Presiden Nomor 11 4 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Prinsip Perjalanan Dinas; Pelaksanaan Perjalanan Dinas; Mengikuti Kegiatan Rapat, Seminar dan Sejenisnya; Biaya Perjalanan Dinas; Tambahan Biaya Perjalanan Dinas; Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas; Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
19 Halaman Peraturan dan 38 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 109 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
