Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar Tanggungan Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2009.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat telah dilaksanakan pengembangan di beberapa sektor pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang; bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dipandang perlu meningkatkan biaya pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang; bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dalam Pasal 9 ayat (4) disebutkan bahwa usul tarif layanan dari kepala SKPD yang selanjutnya ditetapkan oleh Walikota; bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.2/2006 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/11/1988; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 108/ Menkes/SK/1/1995; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/ Menkes/ SK/ VI 1997; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1410/ Menkes/ SK/ X/ 2003 Tahun 2003; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/Menkes/SK/VIII/2005 Tahun 2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/Menkes/SK/V/2006 Tahun 2006; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006 Tahun 2006; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 999/ Menkes/ SK/ IX/2007 Tahun 2007.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Kebijaksanaan Tarif; Jenis Pelayanan Kesehatan; Kelas, Kategori dan Kondisi Pelayanan; Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan; Pembiayaan; Kerjasama Operasional; Rujukan; Biaya Jasa Pelayanan Bagi Dokter Tamu, Konsultasi atau Tenaga Profesional Lainnya; Asuransi Kesehatan Dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Lainnya; Pembayaran Biaya; Penagihan Biaya; Keberatan dan Keringanan Biaya; Pengembalian Pembayaran Biaya; Pengelolaan Keuangan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2009.
30 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan Pasal 78 Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang di bidang pajak daerah, maka untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial pada tingkat operasional serta dalam upaua meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu membentuk UPTD Panti Sosial. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 13 Tahun 1998; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pembentukan, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian, penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2009.
Mencabut Kepwali No. 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial
16 hlm, Lampiran : 5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Semarang,
diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk
senantiasa membiasakan pola hidup sehat;
b. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya
kesehatan bagi perokok maupun masyarakat yang bukan perokok
namun ikut terpapar asap rokok orang lain;
c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi
Kesehatan dan dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya asap
rokok, maka Pemerintah Kota Semarang bermaksud mengatur
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok
(KTM);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b,
dan c, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok
(KTM) Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997,Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok, kewajiban dan larangan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2009.
20 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka perlu adanya
kebijakan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan bagi bangunanbangunan yang sudah berdiri sebelum Tahun 2006; bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu
menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pemutihan Izin
Mendirikan Bangunan Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009;
Peratran Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ketentuan dan syarat.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2009.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2002 tentang Rambu-Rambu Penilaian Kinerja Kepala Sekolah TK / SD / SLTP / SMU / SMK Negeri Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pengembangan karier guru dan untuk
mengatur masa tugas guru yang diberi tugas tambahan sebagai
kepala sekolah negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tegal
maka Keputusan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2002 tentang
Rambu-Rambu Penilaian Kinerja Kepala Sekolah TK / SD / SLTP /
SMU / SMK Negeri Kota Tegal perlu ditinjau kembali; bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu
menetapkan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penghapusan Lampiran Keputusan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2002 tentang Rambu-Rambu Penilaian
Kinerja Kepala Sekolah TK / SD / SLTP / SMU / SMK (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun
2002 Nomor 9 Seri E) BAB I huruf G halaman 7 Keterangan : Bagi Kepala Sekolah yang
sudah mencapai usia 57 tahun ke atas, dalam penilaian Kinerja Sekolah ternyata nilainya
harus kembali menjadi guru, ia tetap dipertahankan sebagai Kepala Sekolah dan dibina
sampai pensiun.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2009.
Keputusan Walikot Tegal Nomor 20 tahun 2002 diubah.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pemberian Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SUIP-MB) di Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dengan dilaksanakan otonomi daerah, beberapa kewenangan provinsi diserahkan ke kab/kota antara lain pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol; bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan moral bangsa Indonesia, sehingga perlu ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pemberian ijin usaha perdagangan minuman beralkohol di Kota Surakarta; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Perwali;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 7 Tahun 1955; UU No 10 Tahun 1995; UU No 11 Tahun 1995; UU No 7 Tahun 1996; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 11 Tahun 1962; PP No 38 Tahun 2007; Keppres No 3 Tahun 1997; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang klasifikasi, jenis dan standar mutu, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, label minuman beralkohol, perizinan, penyimpanan minuman beralkohol, kegiatan yang dilarang, pengawasan, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2009.
17 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 12 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, Berita Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 8
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SISTEM DAN PROSEDUR TETAP PENERBITAN RENCANA TAPAK (SITE PLAN) DAN KETERANGAN PERENCANAAN (ADVICE PLANNING) PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MALANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD Kota Cimahi Tahun 2009 No. 48
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Keuangan dan Barang Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2009.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rumah Pemulihan Gizi Balita Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
