Pengadaan Barang/JasaPangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Blora Nomor 38A Tahun 2013 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Besubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Blora Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Tahun 2014/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 38A Tahun 2013 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Blora Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 serta dalam rangka penyesuaian alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan realisasi penggunaan dan tingkat serapan yang bervariasi antar kecamatan, maka Peraturan Bupati Blora Nomor 38A Tahun 2013 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Blora Tahun 2014 perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 38A Tahun 2013 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Blora Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/ M –DAG/PER/6/ 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan Bupati Blora Nomor 38A Tahun 2013 diubah.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 31 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sampang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan penyediaan pangan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dalam mengantisipasi keadaan darurat perlu mengalokasikan cadangan pangan Kabupaten Sampang yang merupakan bagian dari subsistem Cadangan Pangan Nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan perlu dibentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sampang.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
12. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46 Tahun 2005 dan Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT.1401/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
18 Peraturan Daerah Sampang Nomor 12 Tahun 2016 Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2017;
19 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Kabupaten Sampang;
20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang;
21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah kabupaten. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di Kabupaten Sampang dalam menghadapi keadaaan darurat dan pascabencana serta gagal panen.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2017.
13
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Logistik Daerah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menyediakan informasi ketersediaan dan harga pangan, mewujudkan stabilitas pasokan dan harga pangan, serta meningkatkan pendapatan petani di Jawa Tengah, perlu dikembangkan Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA) Provinsi Jawa Tengah untuk Pangan bagi masyarakat;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Logistik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, sistem logistik daerah, kerja sama dan sinergi, sumber dana dan pembiayaan, pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2021.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 31 Tahun 2009
PERBUP Kab. Wonosobo No. 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2010
PERBUP Kab. Wonosobo No. 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Berubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Tahun 2009/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dngan harga yang wajar dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, dipandang perlu mengalokasikan jumlah pupuk dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Wonosobo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tanggal 23 Nopember 2009 tantang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/9/1973; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP 270/7/1985; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949/Kpts/TP 270/12/1998; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5-/Permentan/SR.130/11/2009; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peruntukan Pupuk Bersubsidi
Bab III Alokasi Pupuk Bersubsidi
Bab IV Penyaluran dan Harga Eceran Tertinggi (HEC)
Bab VI Pengawasan dan Pelaporan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2009.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 31 Tahun 2022
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN - KEBUAKAN DAN STRATEGI
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2009/No. 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebuakan Dan Strategi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan l<.ehutanan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebijakan dan Stategi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2009.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 31 Tahun 2019
intensifikasi - pertanian - tanaman - pangan - holtikultura - perkebunan - perikanan - dan - perternakan - di - kabupaten - bogor - tahun - 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD 2019/31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang INTENSIFIKASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019
ABSTRAK:
Bahwa sebagai upaya untuk menunjang keberhasilan program pembangunan agribisnis dan program ketahanan pangan di Kab. Bogor maka perlu membentuk Perbup Tentang Intensifikasi PertanianTanaman Pangan Holtikultura , Perkebunan, Perikanan, dan Perternakan di Kab. Bogor Tahun 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Aalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2010; UU No. 17 Tahun 2012; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 13 Tahun 2013; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 34 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 18 Tahun 2020; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 48 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 25 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012;PP No. 17 Tahun 2015; Permen Pertanian No. 40/Permentan/ OT.140 / 4 / 2007; Permen Pertanian No. 56 / Permentan/ RC.140 / 11 / 2016; Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 61 Tahun 2016;Perbup No. 62 Tahun 2016; {erbup No. 63 Tahn 2016; Permen Pertanian No. 830/Kpts/RC140/12/2016.
Peraturan Bupati Ini Menatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan tujuan , Ruang Lingkup, Pokok-Pokok Kebijakan, Pelaksanaan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan Holtikultur Perkebunan Perikanan Dan Perternakan, Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil, Pembinaan Dan Pelaporan, Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
15 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN, PRODUK HEWAN, OBAT HEWAN DAN PAKAN TERNAK
ABSTRAK:
Bahwa Hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia sehingga pemanfataannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat di Papua Barat. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan secara bertanggung jawab, bermartabat dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, perlu melakukan pengendalian terhadap pemasukan dan pengeluaran hewan, produk hewan, obat hewan dan pakan. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 11 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006; Peraturan Menteri Pertanian Nornor 48/Permentan/OT. I40/9/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/11/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2021; Peraturan Gubenur Papua Barat Nomor 25 Tahun 2015;
Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan, Produk Hewan, Obat Hewan Dan Pakan Ternak
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
