Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.978 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 67 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora

Abstrak

Lingkungan Hidup Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP-67-2021-DLH.pdf

struktur-organisasi-DLH

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD.2021/No.67

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Dinas Lingkungan Hidup yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Blora Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora perlu disesuaikan dan diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
37 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu

Abstrak

Lingkungan Hidup Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 40 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu

Download file:

PERBUP 62 TAHUN 2021.pdf

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD. 2021/No. 62

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu

ABSTRAK:

a. bahwa menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 061/4789/OTDA tanggal 23 Juli 2021 Hal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau; b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor: 069/ORG.1/2508 tanggal 20 September 2021 hal Persetujuan Penetapan Peraturan Kepala Daerah atas Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dari Mendagri; c. bahwa berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor: 060/ORG.1/3442 tanggal 22 Desember 2021 hal Persetujuan Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Kedudukan, SOTK Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu; d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546) dalam proses penyederhanaan struktur organisasi perlu ditetapkan dengan peraturan bupati; e. bahwa Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 104), sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,huruf c huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu.
Dasar hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
Perbup ini terdiri dari 9 Bab dan 20 Pasal yang mengatur tentang: Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Penetapan dan Fungsi Subkoordinator, Tata Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka: a. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 58); b. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 104); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 Hlm, Lamp: II

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 60 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Abstrak

Lingkungan Hidup Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Pasaman No. 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Mencabut

Peraturan Bupati Pasaman Nomor 39 Tahun 2016

Download file:

Perbup no 60 tahun 2021.pdf

TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 60

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja diatur dengan Peraturan Bupati; b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman;
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 18 Tahun 2016 Permenpan RB No. 17 Tahun 2021 Permenpan RB No. 25 Tahun 2021 Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016
Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Pasaman Nomor 39 Tahun 2016
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 60 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

PERBUP_60_TAHUN_2021_PENG..._PLASTIK_SALINAN.pdf

pENGURANGAN-SAMPAH

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD. 2021/NO. 60

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 tahun 2016; Peraturan Bupati Batu Bara Nomor: 57 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Asas, Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup; Tugas dan Wewenang; Perencanaan; Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
15 Hlmn.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 56 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

PERATURAN BUPATI NO. 56 T...UNGAN MASYARAKAT.pdf

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bone secara berdaya guna dan berhasil guna perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 5. Permendagri 44 Tahun 2011 Tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Menegakkan Hak Asasi Manusia; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan B.HK.HAM.6.112.16 Tahun 2016); 9. Peraturan Bupati Bone Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone;
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bone 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone 3. Bupati adalah Bupati Bone 4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone. 5. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone 6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 7. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaran Pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang pelaksanaan tugas dan memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 8. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam Wilayah Kecamatan. 9. Lurah adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggara Pemerintah di wilayah kerja Kelurahan. 10. Desa adalah Kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Kepala Desa adalah Kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 12. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterarnpilan- untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. 13. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan. 14. Anggota Satlinmas adalah warga negara Republik Indonesia yang mernenuhi persyaratan dan secara sukarela untuk rnenjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat. BAB II PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM Pasal2 (1) Satpol PP menyelenggarakan Ketenterarnan Masyarakat dan Ketertiban Urnurn di Kabupaten. (2) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinrnas rnernbantu penyelenggaraan Ketenterarnan Masyarakat dan Ketertiban Urnurn di Desa/Kelurahan. (3) Penyelenggaraan sebagairnana dimaksud pada ayat (2), terrnasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyelenggaraan Ketenterarnan Masyarakat dan Ketertiban Urnum sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan: a. deteksi dan cegah dini; b. pembinaan dan penyuluhan; c. patroli; d. pengamanan; e. pengawalan; f. penertiban; dan g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. (5) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi Kepala Seksi Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kecamatan. (6) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP Kabupaten. (7) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten. (8) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pada kecamatan. Pasal 3 Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pelaporan. Pasal4 Setiap Anggota Satpol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum sebagaimana- dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), dilengkapi dengan: a. surat perintah; dan b. peralatan dan perlengkapan. Pasal 5 ( 1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait. (2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Desa/Lurah melalui camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/ atau lembaga teknis terkait. (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi. Pasal 6 (1) Tata cara pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di kabupaten meliputi tahapan, kelengkapan dan bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan dan bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Desa tercantum dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (3) Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan dan bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan- tercantum dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. BAB III PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pasal 7 (1) Kepala Daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas. (2) Penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah desa dilaksanakan oleh Kepala Desa. Pasal 8 (1) Penyelenggaraan Satlinmas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), Bupati membentuk Satlinmas Kabupaten dan Kecamatan. (2) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satlinmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas. Pasal 9 (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas: a. Kepala Satlinmas; dan b. Anggota Satlinmas; (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk kabupaten dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. (3) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah untuk pemerintah daerah dan Aparatur Linmas di- Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif. (4) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang (5) Tugas Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain; a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas; b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat; c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas. (6) Satlinmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas. Pasal 10 ( 1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/ Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/ Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas. BAB IV PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORAGANISASI DAN PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Pembentukan ( 1) Kepala Desa/Lurah Desa/ Kelurahan. Pasal 11 membentuk Satlinmas di (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud- pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan bupati. Bagian Kedua Struktur Organisasi Pasal 12 ( 1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi: a. kepala Satlinmas; b. kepala pelaksana; c. komandan regu; dan d. anggota. (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah. (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya. (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas. (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu. Pasal 13 (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas. (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan. (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 14 Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), meliputi: a. warga negara Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. sehat jasmani dan rohani; e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/ atau sudah menikah; f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/ atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/ atau yang sederajat ke atas; g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan h. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat. Pasal 15 ( 1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diangkat menjadi Satlinmas. (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan keputusan camat atas nama bupati. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa/ Lurah kepada bupati melalui camat. Pasal 16 (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikukuhkan oleh bupati. (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan bupati. (3) Bupati kota dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas. (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 17 Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Pasal 18 Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi: a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini; b. regu pengamanan; c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran; d. regu penyelamatan dan evakuasi; atau e. regu dapur umum. Bagian Ketiga Berakhirnya Keanggotaan Satuan Pelindungan Masyarakat Pasal 19 ( 1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan. (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun. (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. pindah tempat tinggal; d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; e. melakukan perbuatan tercela dan/ atau rnelakukan tindak pidana yang telah rnernperoleh kekuatan hukurn tetap; f. tidak rnelaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/ atau janji sebagai Anggota Satlinrnas; dan g. rnenjadi pengurus partai politik. (4) Pernberhentian Anggota Satlinrnas sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah. (5) Kepala Desa/Lurah rnelalui carnat rnenyarnpaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinrnas dan keputusan pernberhentian keanggotaan Satlinrnas kepada Bupati. Bagian Keernpat Pernberdayaan Pasal20 ( 1) Pernberdayaan Satlinrnas dilaksanakan untuk rneningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalarn pelaksanaan tugas. (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui: a. lomba sistem keamanan lingkungan; b. jarnbore Satlinmas; dan c. pos komando Satlinmas. (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh gubernur dan Bupati kota. BABV TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Tugas Pasal 21 ( 1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas: a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas kewenangan Desa/ Kelurahan; dalam skala b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum; c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat; e. membantu pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan; pembinaan dan f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; g. membantu upaya pertahanan negara; h. membantu pengamanan objek vital; dan 1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain: a. membantu penanganan umum dan keamanan pemilihan Kepala Desa; dan ketenteraman, ketertiban dalam penyelenggaraan b. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa. Bagian Kedua Hak Satlinmas berhak: Pasal 22 a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas; b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas; c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional; d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdi selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari gubernur; dan e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga Kewajiban Kewajiban Satlinmas: Pasal 23 a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat; b. melaksanakan janji Satlinmas; dan c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas. BAB VI PEMBINAAN Pasal24 (1) Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya. (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan; b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/ Kelurahan; dan d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/ Kelurahan. (3) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Kelurahan. BAB VII PELAPORAN Pasal 25 (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan Penyelenggaraan Linmas kepada camat. laporan (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP kabupaten clan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan desa. (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada gubernur. (4) Gubernur menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/ atau sewaktu-waktu diperlukan. BAB VIII PENDANAAN Pasal26 (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Linmas di Kabupaten, dan Desa/Kelurahan, bersumber pada: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan b. anggaran pendapatan dan belanja Desa. (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati 1n1 diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan. BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 56 TAHUN 2021
22

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 55 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Seruyan Tahun 2021-2024

Abstrak

Kesehatan Lingkungan Hidup Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Perkada Seruyan No 55 Tahun 2021.pdf

PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2021/55

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Seruyan Tahun 2021-2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lima Tahunan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang: a. Peran, Fungsi dan Kedudukan RAD-AMPL; b. Pelaksanaan RAD-AMPL; c. Pemantaun dan Evaluasi RAD-AMPL; dan d. Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021.
13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 55 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Harga Produk Pengolahan TPA, TPSS Dan Unit Kompos Kabupaten Maluku Tenggara.

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERBUP Kab. Maluku Tenggara No. 66 Tahun 2017 tentang Harga Produk Pengolahan TPA, TPSS dan Unit Kompos Kabupaten Maluku Tenggara

Download file:

PERBUP NOMOR 55 TAHUN 2021.pdf

HARGA PRODUK PENGOLAHAN TPA, TPSS DAN UNIT KOMPOS - PERUBAHAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2021/NO.55, TBD.2021, LL SETDA KAB. MALUKU TENGGARA : 3 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Harga Produk Pengolahan TPA, TPSS Dan Unit Kompos Kabupaten Maluku Tenggara.

ABSTRAK:

Bahwa kenaikan harga bahan bakar dapat mengakibatkan operasional pengelolaan TPA, TPSS dan Unit Kompos maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati dimaksud. Dalam rangka pengawasan dan peningkatan kinerja perlu dilakukan penetapan harga untuk penjualan hasil olahan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Harga Produk Pengolahan TPA, TPSS, dan Unit Kompos.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Perturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Harga Produk Pengolahan TPA, TPSS Dan Unit Kompos Kabupaten Maluku Tenggara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
Merubah Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Harga Produk Pengolahan TPA, TPSS Dan Unit Kompos Kabupaten Maluku Tenggara.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 53 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022

Abstrak

Lingkungan Hidup Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERBUP NO 53 TAHUN 2021.pdf

RENCANA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor 53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022

ABSTRAK:

a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajatkesejahteraan masyarakat; b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengaIami berbagai kendaIa sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai universal access pada akhir Tahun 2022; C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
1. PasaI 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionaI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka-Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan : Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4339); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. , Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 .tentang Pembentukan 1 Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang . i Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( LNRITahun 2019 Nomor 83, TLNRINomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 23 .Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia i Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang I Pengelolaan Kualitas Air. dan Pengendalian Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 163 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem fenyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Penyelenggaraan tentang 27/PRT/M/2016 Nomor Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru mahan Rakyat 17. .Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 I . Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017- j tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan I I Nomor 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal i Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 14. Peraturan Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi ! Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang I _,_, I Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 2022; 19. Peraturan Bupati Bombana Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bombana;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL BAB III PELAKSANAAN RAD AMPL BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 53 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Bidang Lingkungan Hidup Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo

Abstrak

APBD Lingkungan Hidup Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 53 TAHUN 2021.pdf

HIBAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP - TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 53 Seri E Nomor 46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Bidang Lingkungan Hidup Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemda dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang lingkungan hidup, Pemda dapat memberikan hibah kepada masyarakat dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta sesuai kemampuan keuangan daerah; bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan dalam rangka pemberian dan pengelolaan hibah; bahwa untuk memberikan pdoman dan dasar hukum dalam pemberian dan pengelolaan hibah bidang lingkungan hidup dari APBD serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dna huruf c perllu menetapkan Perbup tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan danpenatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi hibah bidang lingkungan hidup dari APBD Kab Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP no 12 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab Purworejo No 15 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang bentuk dan krtiteria penerima hibah, permohonan dan penganggaran, pelaksanaan dan panatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penerima hibah, pertanggngjawaban pemerintah daerah selaku pemberi hibah, tim evaluasi dan verifikasi hibah, monitoring dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2013 dicabut.
33 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 52 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pati

Abstrak

Kesehatan Lingkungan Hidup Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Pati No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman menuju Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pati.

Mengubah

Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pati

Download file:

52__PERBUP_NO_52_TH_2021_...0_TTG_NEW_NORMAL.pdf

perubahan-perbup-tatanan-covid 19

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No. 52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pati

ABSTRAK:

bahwa untuk mengoptimalkan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pati perlu disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 72 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Ketiga Atas Perbup Pati No. 49 Tahun 2020

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 72), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 6 diubah; 2. Ketentuan Pasal 12 diubah; 3. Ketentuan Pasal 15 diubah.
7 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT