Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KONTINJENSI MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA TSUNAMI TAHUN 2022-2027
ABSTRAK:
a.bahwa beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Buleleng, terutama yang berada di pesisir Laut Bali/Laut Jawa rentan terhadap adanya Bencana tsunami, oleh karena itu perlu disusun Rencana Kontinjensi Menghadapi Ancaman Bencana Tsunami;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana, dalam rangka penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan
Rencana Kontinjensi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Menghadapi Ancaman Bencana Tsunami Tahun 2022-2027;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
9.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Pasal 1 Ketentuan Umum
Pasal 4 Partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
Peraturan Bupati Buleleng Nomer 24 Tahun 2022
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah
Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah
Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD 2022 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi, efektivitas dan kelancaran
pelaksanaan pemberian bantuan operasional sekolah perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional
Sekolah Daerah;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.9 Tahun 2021
;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2022.
Halaman: 10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2022
PEDOMAN TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2022/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengurangi beban buruh tani tembakau
dan/atau buruh pabrik rokok di Kabupaten
Banjarnegara dalam pemenuhan kebutuhan hidup
sehari-hari akibat penurunan penghasilan karena
menurunnya aktivitas pertembakauan melalui,
pemerintah daerah perlu melakukan penyaluran
Bantuan Langsung Tunai;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
program pembinaan lingkungan sosial bidang
kesejahteraan masyarakat kegiatan pemberian
bantuan, perlu mengatur pemberian bantuan;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan
dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau,
perlu menetapkan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang
Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Kriteria Penerima Bantuan; Besaran Bantuan; Jangka Waktu Pemberian Bantuan; Mekanisme; Penerimaan; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2022.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 24 Tahun 2022
ETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2022/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Wonogiri Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07 /2021
tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Ternbakau, Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau dapat digunakan untuk program
pembinaan lingkungan sosial guna mendukung bidang
kesejahteraan masyarakat berupa kegiatan pemberian
bantuan langsung tunai yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah;
b. bahwa agar kegiatan pemberian bantuan langsung
tunai sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan
lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Bantuan Langsung Tonai Yang Bersumber
Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten
Wonogiri Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.07 /2021; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 38 Tahu n 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Sasaran, Besaran dan Persyaratan; Pelaksanaan BLT DBHCHT; Tim Koordinasi; Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan; Pembiayaan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2022.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2022
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaPerumahan, Permukiman
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Garut No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Relokasi Permukiman Bagi Korban Bencana Bajir Bandang Sungai Cimanuk
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Relokasi Permukiman Bagi Korban Bencana Banjir Bandang Sungai Cimanuk
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2022
KesehatanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Korban Kejadian Luar Biasa Dan Penderita Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Di Kabupaten Sukoharjo
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, korban Kejadian Luar Biasa, Penderita Penyakit Infeksi Emerging Tertentu serta korban kekerasan terhadap perempuan dan korban kekerasan terhadap anak maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan biaya pelayanan kesehatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Korban Kejadian Luar Biasa Dan Penderita Penyakit Infeksi Emerging Tertentu perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Peserta Penerima Bantuan Pelayanan Kesehatan; Pemberi Pelayanan Kesehatan; Pelayanan Kesehatan; Persyaratan Administrasi; Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2022.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada 21 (Dua Puluh Satu) Kalurahan untuk Pelaksaan Pemilihan Lurah Secara Serentak Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
83 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah agar
pelaksanaan pemilihan Lurah serentak pada Tahun
2022 berjalan sebagaimana mestinya, perlu diberikan
Bantuan Keuangan Khusus kepada 21 (dua puluh
satu) Kalurahan yang akan menyelenggarakan
pemilihan Lurah secara serentak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada 21
(dua puluh satu) Kalurahan untuk Pelaksanaan
Pemilihan Lurah Secara Serentak Tahun Anggaran
2022.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun
2019; Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47
Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemberian Bantuan Keuangan Khusus; Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan Khusus; Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022.
Jumlah halaman: 8 HLM; Lampiran: 3 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DANA BAGI BASIL CUKAI BASIL TEMBAKAU
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5j huruf a
Keuangan Nomor
Pemantauan dan
dan ayat (10) Peraturan Menteri
215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan
Evaluasi Dana Bagi Basil Cukai Basil Tembakau, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Bantuan
Langsung Tunai Yang Bersumber Dana Bagi Basil Cukai Basil
Tembakau;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2021;
peraturan ini mengatur mengenai Pelaksanaan Bantuan
Langsung Tunai Yang Bersumber Dana Bagi Basil Cukai Basil
Tembakau; meliputi: ketentuan umum; tujuan dan manfaat; kriteria penerima BLT; besaran BLT; mekanisme penyaluran BLT; pelaksanaan; pembiayaan; monitiring dan evaluasi; sanksi administrasi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2022.
jumlah 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2022
BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN - REHABILITASI PASAR KALURAHAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2022/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan kepada Kalurahan untuk Rehabilitasi Pasar Kalurahan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan fasilitas
perekonomian masyarakat Kalurahan, perlu difasilitasi
pembangunan prasarana dan sarana perdagangan
berupa pasar dan kios Kalurahan;
b. bahwa dalam rangka melakukan rehabilitasi pasar
Kalurahan dan kios Kalurahan, Pemerintah Daerah
mengalokasikan anggaran bantuan keuangan
rehabilitasi kepada Pemerintah Kalurahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan
Keuangan kepada Kalurahan untuk Rehabilitasi Pasar
Kalurahan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun
2017; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 34 Tahun 2017;
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2022.
Jumlah halaman: 10 HLM; Lampiran: 2 HLM.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
