Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Telaah Sejawat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern, aparat pengawasan intern pemerintah melaksanakan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan. Untuk memastikan pelaksanaan tugas aparat pengawasan intern, dilaksanakan telaahan sejawat aparat pengawasan intern pemerintah untuk menjaga mutu hasil audit dan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Telaah Sejawat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2017; Pergub No.10 Tahun 2011; Pergub No.61 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban dan hak, pelaksanaan, laporan hasil telaahan sejawat, tindak lanjut laporan hasil telaah sejawat, pembiayaan, dan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
7 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021
PERWALI Kota Bekasi No. 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 109, BD 2021/Nomor 109 Seri D
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 109 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 72 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 109 Tahun 2021
Kependudukan dan PerkawinanKeluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 90 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 51 Tahun 2017 ten tang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri
organisasi dan tata kerja-dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 109, BD.2021/NO.111
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri; bahwa Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, susunan organisasi, tata kerja, kepegawaian dan pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 90 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 51 Tahun 2017 dicabut. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 109 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan organisasi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Batang yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna
meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, perlu menata
kembali organisasi dan tata kerjanya; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu melakukan
penyesuaian pada kedudukan, susunan organisasi, tugas
dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; bahwa Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai dengan
perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan
sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2018 dicabut.
17 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 109 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 109, BD Tahun 2022 Nomor 109
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Integrasi Digitalisasi Pelayanan Publik Kecamatan
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 388 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Integrasi Digitalisasi Pelayanan Publik Kecamatan;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-UndangNomor 2 Tahun 1993; Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014; PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2017; Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Wali Kota ini mengatur ruang lingkup meliputi Bab I Ketentuan Umum; Bab II SISI YANBLIKK; Bab III Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 109 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten
mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi
daerah kabupaten kepada desa paling sedikit 10%
(sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan
retribusi daerah kabupaten, maka perlu menetapkan tata
cara pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil
pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud; bahwa berdasarkan pertirabangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian
Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penganggaran dan alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Lebih Penyaluran atau Kurang Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2022.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 86 Tahun 2021 dicabut.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 109 Tahun 2023
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 109, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 109
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban Aparatur Sipil Negara untuk menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, maka kehidupan ASN harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
Mengingat: 1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KotaSurabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3); 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2021 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia Kota Surabaya (Berita Daerah KotaSurabaya Tahun 2021 Nomor 91); 3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2022 tentangPedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur SipilNegara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (BeritaDaerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 45).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, KEWAJIBAN, LARANGAN, SANKSI, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 109 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 109, BD Tahun 2021 No. 109
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021;Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun
2012;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun
2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2016;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 63 Tahun 2020;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2021;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 meliputi:
a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa;
b. prioritas penggunaan Dana Desa;
c. prioritas penggunan ADD, BHP, dan BHR;
d. prinsip penyusunan APB Desa;
e. kebijakan Penyusunan APB Desa;
f. teknis penyusunan APB Desa; dan
g. hal khusus lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
26 hlm beserta Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
