Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun
2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati Semarang ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan
Bab III Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang
Bab IV Susunan Organisasi
Bab V Perincian Tugas
Bab VI Kepegawaian
Bab VII Tata Kerja
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2008 dicabut.
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 107, LN. 2018 Nomor 198
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Protocol To Implement The Eight Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Kedelapan Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Di Bidang Jasa)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 107 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan Gratis yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang
harus diwujudkan dengan berbagai upaya kesehatan,
salah satunya dengan menerapkan Pelayanan Kesehatan
Gratis; bahwa kesehatan merupakan investasi masa depan bagi
peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan produktivitas, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten
Karanganyar perlu menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkualitas sesuai standar yang diberikan
secara gratis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pelayanan Kesehatan Gratis yang Bersumber pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Syarat Pelayanan Kesehatan Gratis
Bab III Syarat Pelayanan Kesehatan Gratis
Bab IV Prosedur Permintaan Pembayaran, Verifikasi dan Penyaluran Dana Pelayanan Kesehatan Gratis
Bab V Pelaporan
Bab VI Pengawasan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 107 Tahun 2016
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Bupati Purbalingga Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
organisasi dan tata kerja-unit pelaksana teknis dinas pusat kesehatan masyarakat-dinas kesehatan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 107, BD.2016/NO.107
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan, susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas, tata kerja, kepegawaian, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2016.
Bupati Purbalingga Nomor 39 Tahun 2011 dicabut
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 107 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 107, BD Tahun 2022 Nomor 107
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Islamic Center Baiturrahmi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Daerah telah membangun Islamic Center; bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Islamic Center sebagai pusat kegiatan dan pengembangan sumber daya, menumbuh kembangkan budaya Islam yang dikelola secara profesional, amanah, dan transparan, perlu pengaturan mengenai pengelolaan Islamic Center sebagai pusat kegiatan keislaman dan kajian keilmuan Kota Tangerang Selatan.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; Perda No. 8 Tahun 2016
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama dan Kedudukan Bab III Pengelolaan Bab IV Pendanaan, Pengelolaan Aset, Serta Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
11 hlm
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2016
PERBUP Kab. Brebes No. 19 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Peraturan Bupati Brebes Nomor 043 Tahun 2015
tentang Pedomaan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati,
Wakil Bupati, Pimpinan, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
Mengubah :
Peraturan Bupati Brebes Nomor 043 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 043 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 043 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, perlu disesuaikan
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014;Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;PeraturanMenteriKeuanganNomor 33/PMK.02/2016tentangStandarBiayaMasukanTahunAnggaran;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : perubahan kedua atas Perbup Brebes No 43 Tahun 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2017.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 107 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 107, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 107
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab.Konawe Selatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka
pengembangan
dan
pembinaan
karir
Pegawai Negeri
Sipil, agar adanya keserasian
dan
keterkaitan
a-ntara
pendidikan,
pangkat,
jabatan,
pengabdian,
prestasi
kerja, sehingga terencana,
terarah,
dan berkesinambungan,
perlu
disusun
pola
karier Pegawai
Negeri
Sipil;
bahwa untuk menjamin
pengembangan
karier
Pegawai
Negeri Sipil
di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan
yang
selaras dan seimbang antara
kepentingan
pegawai
dan organisasi, dipandang
perlu
adanya
pengaturan pola
karier Pegawai Negeri Sipil;
bahwa sesuai
ketentuan Pasal 188 ayat
(a)
dan ayat
(5)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2Ol7
tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap
Instansi Pemerintah
menyusun
pola
karier
instansi
secara
khusus sesuai
dengan
kebutuhan
berdasarkan
pola
karier nasional dan
ditetapkan oleh
Pejabat Pembina
Kepegawaian;
bahwa berdasarkan
pertimbangan
selagaimana dimaksud
dalam
huruf a, huruf b dan
huruf c,
perlu
menetapkan
Peraturan Bupati tentang
Pola Karier
Pegawai Negeri Sipil
di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Konawe Selatan
Undang
- Undang Nomor
4
Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten
Konawe Selatan
di
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor
24 Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4267);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011. tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
2011
Nomor
82, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor
5234)
sebagairnana telah diubah
beberapa kali
terkahir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun
2022
tentang
Perubahan
Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
20ll tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Ta$lun 2022
Nomor
143, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
68O1);
Undang-Undang Nomor
5
Tahun
2Ol4 lentang
Aparatur
Sipil
Negara
(Lembaran
Negara Republik Indonesia 2014
Nomor
6, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor
5494); Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4
Nornor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587),
sebagairnana telah diubah
beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor
9
Tahun
2Ol5
perubahan
Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23
tahun 2O14 tentang
Pernerintahan
Daerah
(l,embaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2O15 Nomor 58,
Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 5697);
Peraturan Pemedntah
Nomor
12 Tahun 2Ol7 tentartg
Pernbinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
(lernbaran Negara Republik
Indonesia
Tahun 2Ol7
Nomor
73,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik
lndonesia
Nomor
604l); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang
Manajemen Pegawai Negeri
Sipil
(trmbaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6037),
sebagaiman telah
diubah dengan
Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020
tentang
perubahan
atas
Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang
Manajemen
Pegawai
Negeri
Sipil
(kmbaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor
68,
Tambahan
l,embaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor 6477);
7. Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tal.un 2019 tentang
Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2O19
Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 6340);
8.
Peraturan
Pemerintah Nomor
94
Tahun
2O2l tentang
Disiplin
Pegawai Negeri
Sipil
(l,embaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2O2l
Nomor
2O2,
Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 67lA\
9. Peraturan
Menteri Dalarn
Negeri Nomor
8O
Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor
2036)
sebagairnana telah
diubah dengan
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12O
Tahun 2O18
tentang
Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 8O
Tahun
2015 tentang
Perrbentukan
Produk
Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2O18 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara dan
Reformasi Birokrasi
Republik
Indonesia
Nomor 22 Talrun
202 1
tentang
Pola Karier Pegawai
Negeri Sipil
(Berita Negara
Republik
Indonesia Tahun
2021
Nomor 5267);
l l.Peraturan
Kepala Badan
Kepegawaian
Negara
Nomor 35
Tahun 2011 tentang
Pedoman
Penyusunan
Pola
Karier
Pegawai Negeri
Sipil;2.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 10
Tahun
2007 tentang Urusal
Pemerintah
yang
menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
(Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun
2007 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
(kmbaran
Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2016
Nomor
8)
sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor I
Tahun
2022 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan
dan
Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
(kmbaran
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2022
Nomor 1).
BAB I
KETENTUAN
UMUM
BAB II
RUANG LINGKUP
POLA KARIER BAB III
PENYUSUNAN
DAN PENETAPAN POLA KARIER BAB IV
KETENTUAN
LAIN-LAIN
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI
KETENTUAN
PENUTUP
BAB VI
KETENTUAN
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
Peraturan
Bupati
Konawe
Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pola
Karier Pegawai Negeri
Sipil di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten
Konawe
Selatan
(Berita
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2016
Nomor 21)
28 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 107 Tahun 2022
Asuransi - Pangan, Pertanian dan Peternakan - Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 107, BD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 107
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU TAHUN 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melindungi kerugian nilai ekonomi pada usaha ternak sapi/kerbau akibat kematian, sakit, hilang, sehingga peternak memiliki modal kerja untuk pemeliharaan ternak berikutnya diperlukan fasilitasi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau;
b. bahwa agar pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi/kerbau sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar dan berhasil baik maka perlu memberikan Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau kepada peternak:
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7 /2015;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015;
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.0/2015;
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.210/B/01/2022;
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2022.
Untuk mendukung kelancaran proses administrasi dan pelaksanaan AUTS/K dibentuk Tim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tim sebagaimana dimaksud dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
a. Pengarah : Bupati
b. Ketua : Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
c. Sekretaris : Kepala Bidang Peternakan
d.Anggota
1). Kepala Bidang Kesehatan Hewan
2). Dokter hewan penyelia, paramedik veteriner kesehatan hewan
3). Pengawas Bibit Ternak Sub Koordinator Usaha Tani Peternakan
4). Pengawas Bibit Ternak Sub Koordinator Perbibitan dan Kawasan Peternakan
5). Pengawas Bibit Ternak Sub Koordinator Pakan dan Produksi Ternak
6). Petugas Penyuluh Lapangan yang bertugas sebagai Petugas AUTS/K Kecamatan
dengan tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 107 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat