Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik; bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik; bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan profesional; bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perwali Surakarta tentang Standar Audit APIP di Inspektorat Kota Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; Uu No 8 Tahun 1974; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 20 Tahun 2001; PP No 38 tahun 2007; PP No 53 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan fungsi, prinsip-prinsip dasar, kewajiban, standar umum, standar pelaksanaan audit kinerja, standar pelaporan audit kinerja, standar tindak lanjut audit kinerja, standar pelaksanaan audit investigatif, standar pelaporan audit investigatif, standar tindak lanjut audit investigatif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2013.
14 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 29 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok,Fungsi Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan
ABSTRAK:
untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 16a/LHP/XVII.SRG/06/2013 tanggal 5 Juni 2013 mengenai belum optimalnya pengelolaan pajak air tanah antara lain disebabkan adanya peraturan yang bersifat tumpang tindih terkait fungsi pengawasan, pengambilan/pemakaian air tanah
UU No 8 Tahun 1974; UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 51 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; PP No 16 Tahun 1994; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; KepPres No 41 Tahun 2007; KepPres No 87 Tahun 1999; PerMen Dalam Negeri No 57 Tahun 2007; PerMen Dalam Negeri RI No 53 Tahun 2011; PERDA Kota Tangerang Selatan No 06 Tahun 2010
Peraturan Ini Memuat; 1. Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja,Kinerja dan Anggaran Tahunan; 2. Perencanaan Kegiatan Pengumpulan Data; 3. Pelaksanaan Pengumpulan,Pengolahan,Penganalisisan Data; 4. Pelaksanaan Kegiatan; 5. Pelaksanaan Analisis Kerusakan; 6. Pelaksanaan Penetapan dan Kebijakan Zonasi; 7. Pelaksanaan Penyusunan Peta Potensi dan Konservasi; 8. Pelaksanaan Penetapan Sistem Informasi; 9. Pelaksanaan Identifikasi dan Inventarisasi; 10. Pelaksanaan Analisis Data Inventarisasi dan Identifikasi Pengguna; 11. Pelaksanaan Pembinaan Teknis dan Pengawasan; 12. Pelaksanaan Rekomendasi Pengeboran; 13. Pelaksanaan Pemulihan; 14. Pengawasan atas Pengendalian Kerusakan Lahan; 15. Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektoral; 16. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi/Lembaga Lainnya; 16. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan; 17. Pembinaan dan Memfasilitasi Prosedur Hukum; 18. Pelaksanaan Tugas Lain
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2013.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 29 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Kewenangan Perijinan Dan Non Perijinan Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Perda Nomor 10 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota
Banjarmasin, perlu menetapkan peraturan pelaksanaan
khususnya Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan
kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan
Penanaman Modal ( BP2TPM) Kota Banjarmasin;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pendelegasian Kewenangan Perijinan dan Non Perijinan Bidang
Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomo 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Banjarniasin Nomor 28 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Pendelegasian Kewenangan Perijinan Dan Non Perijinan Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin dengan sistematika; Ketentuan Umum; Pendelegasian Kewenangan; Jenis Pelayanan Bidang Penanaman Modal; Pelaporan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2013.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 29 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum
ABSTRAK:
Dengan adanya kenaikan harga BBM pada tanggal 22 Juni 2013 yang akan berdampak terhadap jasa transportasi pelayanan angkutan umum di Kota Palembang, sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemkot Palembang, YLKI Sumsel, Dirlantas Polda Sumsel, Polresta Palembang, Dishubkomonfo Prov. Sumsel, Dishub Kota Palembang, Perwakilan BEM UnPGRI Palembang, Perwakilan BEM Unbidar Palembang, Perwakilan Sopir, Perwakilan Pengusaha Angkutan Kota dan Anggota SPAU pada tanggal 24 Juni 2013, maka perlu meninjau kembali Perwali No. 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum, untuk disesuaikan dengan harga BBM dimaksud. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 44 Tahun 2002; Perda No. 15 Tahun 2004; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 14 Tahun 20011; Kepmenhub No. KM 35 Tahun 2003.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, tarif, sanksi administrasi, penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2013.
Mencabut Perwali No. 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 29 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditctapkannya Peraturan Walikota
Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Organisasi, Tugas Pokok thin Fungal Uraian Tugas don Tata
Keno Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan dan
BPHTB pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah Kota Banjarbaru Berta Peraturan Walikota
Banjarbaru Nomor 17 Tabun 2012 tentang Pembentukan,
Orgamsast dan Taut Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendichkan pada Dinas Pendiclikan Kota Banjarbaru, maks perlu
dilakukan perubahan Batas Jumlah thing Pcrsediaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah Tabun Anggaran 2013;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hunt! a. perlu menetapknn dengan Peraturan Walikota
Banjarbaru
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003; Undang.Undang Nomor I Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Humor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemennuth Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Prmerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Homer 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Bunjurbaru Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2013
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2013.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang No. 29 Tahun 2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
2013
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29,
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi kualitas pelayanan Pemerintah Daerah di bidang kebersihan, maka Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan;
1.UU No.8 tahun 1974;2.UU No.2 Tahun 1993;3.UU No.32 Tahun 2004;
4.UU No.28 Tahun 2009;5.Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007;
6.Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007;7.Peraturan Daerah Kota Tangerang No.1 Tahun 2008;8.Peraturan Daerah Kota Tangerang No.5 Tahun 2008;
9.Peraturan Daerah Kota Tangerang No.7 Tahun 2008;10.Peraturan Walikota No.49 Tahun 2008.
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Walikota No.49 Tahun 2008;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2013.
Peraturan Walikota No.49 Tahun 2008
11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 29 Tahun 2013
PERWALI Kota Tegal No. 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tegal Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tegal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah,
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Komite
Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Buletin Teknis
Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang dan Buletin Teknis
Nomor 07 tentang Dana Bergulir, perlu penyempurnaan
ketentuan penyajian piutang dan investasi jangka panjang
non permanen; bahwa Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2006
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Tegal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Tegal Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Tegal (Berta
Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 18) sudah tidak
sesuai lagi, maka perlu diadakan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Tegal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran, disisipkan angka 538a, 538b, 538c, 538d dan 538e, disisipkan angka 589a, 589b, 589c, 589d, 589e, 589f, 589g, perubahan Lampiran angka 596.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2014.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi No. 29 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 29
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TUGAS POKOK DAN FUNGSI ESELON III SERTA RINCIAN TUGAS ESELON IV PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa peraturan tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 24 Tahun 2013.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, Perpres No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Permenkeu No. 37/PMK.02/2012, Permendagri No. 37 Tahun 2013, Permenkeu No. 113/PMK.05/2012, Permendagri No. 16 Tahun 2013, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Kepgub No. 27 Tahun 2013.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2013.
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK
31 halaman, 10 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
