Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 100, BN.2021/No.1906, http://jdih.kemendagri.go.id : 10 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2016.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 100 Tahun 2016
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 100, BD 2016/100 seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 100 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Angaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah
diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2021
tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2022; bahwa sejalan dengan
perkembangan keadaan dan kebutuhan dalam pengaturan
standar harga satuan barang/jasa di Desa dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, beberapa ketentuan
dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah; bahwa
perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan
huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 172 Tahun 2021 diubah.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 100 Tahun 2016
PERWALI Kota Depok No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Depok
PERWALI Kota Depok No. 89 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Depok
PERWALI Kota Depok No. 39 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 100 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 101
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TIPE A KABUPATEN BANGKA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi,Informatika Dan Statistik Tipe A Kabupaten Bangka, sehingga perlu menetapkan PERBUP.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2021.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 1) diubah anatara lain pada Pasal 3, Pasal 11, Pasal 17, Pasal 23, Pasal 29, Pasal 35, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43. Dan beberapa Pasal yang dihapus yaitu Pasal 12, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
PERBUP ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 100 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, BD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENENG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Ngawi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Geneng.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Ngawi Nomor 8 Tahun 2022.
Susunan Organisasi RSUD Geneng terdiri dari:
a. Direktur;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan;
d. Seksi Penunjang;
e. Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Komite;
g. Satuan Pengawas Internal;
h. Dewan Pengawas; dan
i. Instalasi.
Bagan Susunan Organisasi RSUD Geneng sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2022.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 100 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Kab.Konawe Selatan T.A 2022
ABSTRAK:
a. bahwa
untuk menyempurnakan
ketentuan mengenai
penggunaan
Dana
Desa,
perlu
melakukan
perubahan
terhadap
Peraturan Bupati
Konawe Selatan Nomor
5
Tahun
2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Desa
(DD)
Di Kabupaten Konawe
Selatan Tahun Anggaran
2022:.
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud huruf a,
perlu
menetapkan Peraturan Bupati
Konawe
Selatan tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Bupati
Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022 lentang
Pedoman Pengelolaan Dana Desa
(DD)
Di Kabupaten
Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022
1. Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 24 Tahun
2003, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor 4267);
2. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011
tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2011
Nomor 82,
Tambahan l,embaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana
telah diubah
beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor
13
Tahun 2O22 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-
Undang
Nomor 12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
(kmbaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan
Iembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 680); 3. Undang-Undang
Nomor
6 Tahun 2Ol4
tentang Desa
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2014
Nomor
7, Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indinesia
Nomor 5495);
4.
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2Ol4
tentang
Pemerintahan
Daerah
(l,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2014 Nomor 244,'tarrrbahan
l,embaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor 5587)
sebagaimana
telah diubah
beberapa kali
terakhir dengan UndangUndang
Nomor
9
Tahun
2015
tentang Perubahan Kedua
Atas
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara RI Tahun
2015
Nomor
58,
Tambahan
Lembaran Negara
RI
Nomor
5679);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
6757);
6.
Peraturan
Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor
6
Tahun
2014 tentang Desa
(lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan
kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana
telah diubah
terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(I-embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor
41, Tambahan
lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor
63211;
7. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O18
tentang
Pengelolaan Keuangan
Desa
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2018
Nomor 611);
8. Peraturan Menteri
Keuangan Nomor
128
/PMK.O7 12022tentang
Perubahan Atas
Peraturan Menteri
Keuangan
Nomor
L9O|PMK.OT
l202l
tentang Pengelolaan
Dana
Desa
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahuo
2O22
Nomor 819);
9.
Peraturan
Bupati Konawe Selatan
Nomor
5 Tahun
2O22
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Dana
Desa
(DD)
Di
Kabupaten
Konawe Selatan
Tahun Anggaran
2022.
Ketentuan
dalam
Peraturan
Bupati
Konawe
Selatan
Nomor
5 Tahun
2022 tentang Pedoman
Pengelolaaa
Dana
Desa
(DD)
Di Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun Anggaraa
2O22
(Befta
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun
2022
Nomor
5) pada Ketentuan
ayat t huruf
b, dan huruf
d
Pasal 7
diubah,
diantara
ayat
(1)
dan ayat
(2)
disisipkan
(satu)
ayat, diantara Pasal
8 dan Pasal
9 disisipkan
2
(dua)
Pasal
yaitu
Pasal
8A
dan
Pasal
8B, diantara Pasal 11
dan
Pasal
12
disisipkan 2
(dua)
Pasal
yaitu
Pasal 11A dan Pasal 11B
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 100 Tahun 2016
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH – KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, BD.2016/NO.100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 , dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016.
Pada peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain itu diatur pula mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat, Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, Bidang Data dan Perencanaan Pembangunan (Subbidang Analisa dan Data Pembangunan, Subbidang Perencanaan Daerah), Bidang Fisik dan Prasarana (Subbidang Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang, Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup), Bidang Perekonomian (Subbidang Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat, Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal, Subbidang Pariwisata, Tenaga Kerja, dan Kependudukan), Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan (Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Subbidang Kesehatan dan Sosial, Subbidang Pemerintahan), Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian (Subbidang Penelitian dan Pengembangan, Sub Bidang Pengendalian, Subbidang Evaluasi), Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja (Badan, Kepala Badan, Sekretaris, Satuan Organisasi), serta Kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.4 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23 HLM;-
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 100 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2022, Dan bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016, Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021.
Ketentuan Umum, Sistematika Dan Pelaksanaan, Dan Etentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2021.
55 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
