Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Bantuan Keuangan Kepada partai Politik Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan PP No. 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, beberapa ketntuan dalam Perda Kab Kayong Utara No 28 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kab Kayong Utara perlu dilakukan perubahan
UUD 1945 Psl 18 (6), UU No 8 Tahun 1981, UU No 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2007, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 5 Tahun 2009, dan Perda Kabupaten Kayong Utara No 28 Tahun 2010
perubahan beberapa ketentuan yaitu: Ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan Pasal 14 diubah; Ketentuan Pasal 15 diubah; Ketentuan Diantara Pasal 18 dan 19 disisipkan pasal yakni Pasal 18A; dan Ketentuan Pasal 19 diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2013.
PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN KAYONG UTARA
7
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2013
administrasi dan tata usaha negara - TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI MALUKU UTARA BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI (PNS) DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI MALUKU BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI TAHUNanggaran 2013
2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, Berita Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 5
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Kelangkaan Profesi Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan gubernur ini antaralain bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara, kepada Pegawai Negeri Sipil mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara, kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan, tambahan penghasilan sebagaimana yang dimaksud dengan kalimat diatas yang disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan kauangan daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan pada kalimat diatas dipandang perlu menetapakan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara berdasarkan Kelangkaan Profesi Tahun Anggaran 2013.
Dasar hukum peraturan gubernur ini terdiri dari UU No.28 Tahun 1999, UU No.46 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.58 Tahun 2005, Pemendagri No.13 Tahun 2006, Perda Provinsi Maluku Utara No.11 Tahun 2009, Perda Provinsi Maluku Utara No.1 Tahun 2013 Pergub Provinsi Maluku Utara No.1 Tahun 2013.
Peraturan gubernur ini diatur tentang Tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara berdasarkan kelangkaan profesi Tahun anggaran 2013, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penganggaran dan pelaksanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2013.
9 Halaman, Lampiran: 1 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan No. 6 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
bahwa keberadaan pasar hewan di Kabupaten Sigi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, maka diperlukan pengaturan dan pengklasifikasian pasar tradisional yang telah disediakan oleh pemerintah daerah yang antara lain memberikan pelayanan khususnya bagi masyarakat peternak hewan;
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum dan pengaturannya berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; Perda Kabupaten Sigi No. 3 Tahun 2011
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1). Ketentuan Angka 8 Pasal 1 diubah dan ditambah 4 (empat) angka
yakni angka 20, angka 21, angka 22 dan angka 23.
2). Ketentuan Angka 8 Pasal 1 diubah dan ditambah 4 (empat) angka
yakni angka 20, angka 21, angka 22 dan angka 23.
3). Ketentuan huruf a dan huruf b Lampiran diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2013.
6 Halaman, Lampiran: 3 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 6 Tahun 2013
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO PADA PT. BANK BENGKULU DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN MUKOMUKO
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2013 Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO PADA PT. BANK BENGKULU DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN MUKOMUKO
ABSTRAK:
pemberian Penyertaan Modal dimaksudkan guna menyukseskan proses pembangunan berdasarkan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. UU No. 5 Tahun 1962
3. UU No. 28 Tahun 1999
4. UU No. 3 Tahun 2003
5. UU NO. 17 Tahun 2003
6. UU No. 32 Tahun 2004
7. UU No. 33 Tahun 2004
8. UU No. 40 Tahun 2007
9. UU No. 12 Tahun 2011
10. PP No. 44 Tahun 2005
11. PP No. 58 Tahun 2005
12. PP No. 38 Tahun 2007
13. PP No. 1 Tahun 2008
14. PP No. 30 Tahun 2011
15. Permendagri No 13 Tahun 2006
16. Permendagri No. 53 Tahun 2011
17. Permendagri No. 52 Tahun 2012
18. Perda Kab. MukoMuko No. 39 Tahun 2011
19. Perda Kab. MukoMuko No. 3 Tahun 2012
20. Perda Kab. MukoMuko No. 7 Tahun 2012
21. Perda Kab. MukoMuko No. 8 Tahun 2012
Peraturan daerah ini mengatur tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten mukomuko pada PT.Bank Bengkulu dan Bank Perkereditan Rakyat kabupaten mukomuko. Penyertaan modal pemerintah daerah berupa modal pemerintah daerah yang di tambahkan pada PT Bank Bengkulu dan BPR yang merupakan kekayaan yang dipisahkan. Jumlah penyertaan modal pemerintah daerah Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Dana penyertaan modal bersumber dari APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013. Penyertaan modal telah dianggarkan sesuai dengan mekanisme penganggaran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2013.
7
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 6 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2013 NOMOR 6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 38 Tahun 2007; dan Perda Kab. Sorong Nomor 31 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi; Struktur dan Besaran Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Pemungutan; Tatacara Pembayaran; Tatacara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa; Pemeriksaan; Pemanfaatan; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2013.
-
-
11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 6 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
