Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Cirebon Dengan Pemerintah Kota Cirebon Nomor 974/3368/2012 Dan Nomor 974/Perj.1dkp/2012 Tanggal 02 Januari 2012 Tentang Kerjasama Penanganan Persampahan Dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 32 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Perda Kota Surakarta No 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan pedoman teknis pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwali tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 9 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata cara pengurangan, keringanan dan pemberian retribusi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2013
PERWALI Kota Semarang No. 99 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran dalam pelaksanaan operasionalnya dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal maka perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Semarang Nomor 188.3/451 Tahun 2001 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak restoran untuk disesuaikan dengan peraturan
dimaksud;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, rnaka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pctunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran,
Undang undang Nomor 16 Tahun 19S0, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, Undang-Undang Nornor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Uudarrg .. Undang Nornor 17 Tnhun 2003 , Undang-l Jnrlang Nomor 1 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 3?. Tahun 2004,Undang-Undung Nomor 33 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009,Undang Undang Nornor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemcrintah Nomor 16 'Tahun 1976,Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 1983,PP Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, Perattrran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,Peraturan Pemcrintah Nomor 69 Tahun 2010, Perpres 1 Tahun 2007, Pcraturan Daerah Kotarnadva Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988, Peraturan Daerah Kota Semarang No11 Tahun 2006,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan pajak, keringanan dan pembebasan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, tata cara penghapusan pitang pajak yang sudah kadaluarsa, sanksi administrasi, tata cara pemeriksaan dan pengawasan, pendelegasian kewenangan,
tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa, tata cara pemeriksaan dan pengawasan,pendelegasian kewenangan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2013.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dalam pelaksanaan operasionalnya dapat berjalan secara
efektif, efisien dan optimal, maka perlu meninjau kembali Peraturan Walikora Semarang Nnmor 188.3/450 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel untuk disesuaikan dengan peraturan dimaksud:
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka pertu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,Undang-Undang Nornor 17 Tahun 1997,Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997,Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang Uridung Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undung Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983,Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992, PP Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pcrnerintah Numur 27 Tahun 1983, Peraturan Pernerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 69 Tahun 2010, Perpres Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988, Peraturan Daerah Kota Semarang Nornor 11 'Tahun 2006,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan pajak, keringanan dan pembebasan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa, sanksi administrasi, tata cara pemeriksaan dan pengawasan, pendelegasian kewenangan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri No. 27 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal
20 ayat (3), Pasal 32 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kediri;
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pemeriksaan atau pengujian terhadap alat–alat pemadam kebakaran.
Pendaftaran atas kepemilikan alat pemadam kebakaran dilaksanakan di UPTD atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Walikota setelah mendapat pemberitahuan tertulis dari Kepala UPTD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2013.
17 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
