Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 36, BD TAHUN 2019/ NO.36
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Klinik Kinerja Terpadu Di Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu membentuk klinik kinerja terpadu yang terintegrasi dan berkesinambungan;
Bahwa klinik kinerja terpadu mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan klinik kinerja terpadu
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomot 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KLINIK KINERJA TERPADU
BAB III PENYELENGGARAAN
BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
BAB V PENDANAAN
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
11 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2019
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 34, BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 34
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM, PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, JABATAN, TATA KERJA, ORGANISASI NON STRUKTURAL, PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
16
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Percepatan Pencegahan Stunting Di Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang
disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup
lama, dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik
pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek
dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan
otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas
sumber daya ketika dewasa;
b. bahwa prevalensi stunting pada balita di Jawa Tengah masih
cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan penanganan secara
komprehensif, terpadu oleh unsur Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan, Organisasi Profesi serta Pemangku
Kepentingan terkait lainnya;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor
42 Tahun 2Ol3 tentang Gerakan Nasional Percepatan
Perbaikan Gizi, Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan
Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di daerah masingmasing;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, agar pelaksanaannya
dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Percepatan Pencegahan
Stunting Di Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2019
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting, pengorganisasian, koordinasi, penilaian kinerja daerah, kerja sama, monitoring evaluasi dan pelaporan, pembiayaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2019.
45 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penguatan dan pemenuhan kebutuhan
pelayanan kesehatan, perlu dilakukan penugasan khusus
tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di
daerah tertinggal, perbatasan, dandaerah bermasalah
kesehatan, untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada
masyarakat di Kalimantan Tengah. Peraturan tentang penugasan tenaga kesehatan dalam
mendukung program kesehatan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 84 Tahun
2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter
dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Provinsi Kalimantan
Tengah, sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan
pelayanan kesehatan di masyarakat dan kebutuhan hukum
sehingga perlu diganti
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2
Tahun 2019
Tenaga Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini
dikelompokkan menjadi:
a. tenaga medis; dan
b. tenaga nonmedis.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
Pada Saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 84 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan
sebagai Pegawai Tidak Tetap Provinsi Kalimantan Tengah (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 nomor 84)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 84 Tahun
2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter
dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Provinsi Kalimantan
Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015
Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
24 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 30 Tahun 2019
PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BD.2019/No.30
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Jasa Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai dan tenaga penunjang kegiatan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo,
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Prov. Gorontalo No. 6 Tahun 2012; Pergub No. 58 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pemberian Jasa Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud, tujuan dan prinsip, jasa pelayanan kesehatan, pembagian jasa pelayanan kesehatan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2019.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 29 Tahun 2019
PEMBENTUKAN RUMAH DAMPING BAHAGIA RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA SOEPRAPTO
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 29, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 30
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Rumah Damping Bahagia Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
bahwa adanya Orang Dengan Gangguan Jiwa pasca rawat inap di Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto · Provinsi
Bengkulu yang menggelandang, terlantar, kepulangannya ditolak oleh keluarga dan tidak dapat dipulangkan karena
tidak diketahui alamatnya
UU No.9 Tahun 1967
UU No.17 Tahun
UU No.36 Tahun 2009
UU No.44 Tahun 2009
UU No.18 Tahun 2014
UU No.23 Tahun 2014
PP No.20 Tahun 1968
PP No.31 Tahun 1980
Permendagri No.80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 Tahun 2017
Permendagri No.79 Tahun 2018
Perda Provinsi Bengkulu No. 8 Tahun 2016
membentuk fasilitas untuk menampung ODGJ pasca rawat inap di RSKJ yang kepulangannya ditolak keluarga, tidak diketahui alamatnya, menggelandang, terlantar serta mencegah terjadinya risiko kekambuhan yang tinggi sehingga dapat mengancam keselamatan dirinya dan orang-orang disekitarnya
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Deteksi Dini Penanggulangan Stunting Di Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi kondisi
gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi
kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya
(Stunting), dan berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan
Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Perbaikan Gizi, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Deteksi Dini Penanggulangan Stunting di
Provinsi Kalimantan Tengah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2018; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
155/Menkes/Per/I/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:
2269/Menkes/Per/XI/2011; . Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2012.
Deteksi Dini Penanggulangan Stunting Di Provinsi Kalimantan Tengah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2019.
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2019
11 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENYELENGGARAAN IMUNISASI
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya suatu penyakit melalui imunisasi
UU Nomor 64 Tahun 1958, UU Nomor 4 Tahun 1979, UU Nomor 4 Tahun 1984, PP Nomor 40 Tahun 1991, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU nomor 23 Tahun 2014, Permenkes Nomor 25 Tahun 2014, Permenkes Nomor 45 Tahun 2014, Permenkes Nomor 75 Tahun 2014, Permenkes Nomor 82 Tahun 2014, Permenkes Nomor 53 Tahun 2015
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dan aturan pemerintah daerah pengelola program imunisasi, lintas program dan lintas sektor serta non pemerintah dalam penyelenggaraan imunisasi secara aman, terstandar dan profesional dalam rangka menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
-
-
21
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2019
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 - 2023
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, BD.2019/No.22
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023
ABSTRAK:
Tuberkulosis menjadi masalah kesehatan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan; Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permenkes No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis menyatakan bahwa Pemerintah Daerah, dan masyarakay bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan TB.
Undang-Undang No. 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/Menkes/SK/V/2009; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016.
Tujuan Penanggulangan Tuberkulosis; Kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis; Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Tuberkulosis.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2019.
28
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Korpri Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRAK:
Adanya kebutuhan pengeluaran yang sangat mendesak pada Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Prov. Kaltim berkenaan belanja obat-obatan dan pelayanan yang mendesak kepada Masyarakat. Sesuai dengan Persetujuan Pimpinan DPRD No. 910/1-1-379/Set.DPRD hal Persetujuan Pelaksanaan Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan-APBD Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 April 2019. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Pergub ten tang Pelaksanaan APBD Mendahului Penetapan Perubahan APBD TA 2019 pada SKPD RSUD Korpri Prov. Kaltim
Dasar Hukum: UU No.25 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kaltim No.13 Tahun 2016; Perda Kaltim No.11 tahun 2018; Pergub Kaltim No.56 Tahun 2018
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pelaksanaan APBD Mendahului Penetapan Perubahan APBD TA 2019 pada SKPD RSUD Korpri Prov. Kaltim dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
