Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah Tahun 2023-2027
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan percepatan
pengembangan kewirausahaan untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi, iklim usaha dan daya saing, serta
memperluas kesempatan kerja di daerah;
b. bahwa pengembangan kewirausahaan membutuhkan
sinergi dan koordinasi program lintas sektor antar
organisasi perangkat daerah;
c. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan
pengembangan kewirausahaan melalui sinergi dan
koordinasi antar organisasi perangkat daerah perlu
disusun suatu rencana aksi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi
Pengembangan Kewirausahaan Daerah Tahun 2023 -
2027;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pengembangan Kewirausahaan Daerah; Pemantauan dan Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Jumlah Halaman: 7 HLM; Lampiran: 22 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 95 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 95, BD Tahun 2022 No. 95
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Fakir Miskin
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka membantu meringankan beban
biaya bagi penduduk miskin yang mengalami peristiwa
kematian, perlu adanya santunan kematian kepada ahli
waris. Terhadap peristiwa kematian yang dilaporkan
oleh keluarganya atau ahli waris, Pemerintah
Kabupaten Purbalingga akan memberikan santunan
kematian sehingga partisipasi masyarakat dalam
melaporkan peristiwa kematian penduduk semakin
meningkat.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini aadalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Peraturan ini mengatur pemberian santunan kematian kepada ahli waris fakir miskin, dengan prosedur pengajuan, pencairan, dan pertanggungjawaban yang diawasi oleh Dinas Sosial. Santunan diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp500.000,00 dan penerima bertanggung jawab atas penggunaannya. Dinas Sosial juga bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian santunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 95 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana direncanakan sebesar Rp2.805.528.213.000,00 (Dua triliun delapan ratus lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu rupiah), yang bersumber dari:
a. Pendapatan asli Daerah;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
tugas - fungsi - dan - tata - kerja - unsur - organisasi - badan - pendapatan - daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 95, BD 2022/95
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pendapatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Bupati Ciamis No 93 Tahun 2022 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, ketentuan mengenai tugas , fungsi dan tata kerja masing- masing unsur organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan perlu menetapkan tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Badan Pendapatan Daerah dengan Peraturan Bupati.
Undang - Undang No 14 Tahun 1950, Undang - Undang No 12 Tahun 2011 Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No 13 Tahun 2019, Undang - Undang No 5 Tahun 2014, Undang - Undang No 23 Tahun 2014 sebagiaman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang No 9 Tahun 2015, Undang - Undang No 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negri No 19 Tahun 2016, PEraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri NO 77 Tahun 2020. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aapartur Negara dan reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 15 Tahun 2020, Peraturan Bupati Ciamis No 93 Tahun 2022.
Kepala Bapenda dan setiap pimpinan unit organisasi di Lingkungan badan wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya sesuai lingkup tugas, fungsi dan kewenangan masing - masing. dan ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dan di tetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - undangan .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
18 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 95 Tahun 2016
tugas - fungsi - dan - tata - kerja - dinas - perdagangan - dan - perindustrian
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 95, BD 2016/97
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Perbup Bandung No. 60 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1994; PP RI No. 18 Tahun 2016; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasi RI No. 25 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 60 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Sub Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
60 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 95 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa
ABSTRAK:
Bahwa pelaksanaan jaminan kesehatan bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa
telah
diatur
dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2016
tentang Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017;
b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden
Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan dan agar pemberian jaminan sosial
bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat
Desa
lebih optimal, maka
Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf
a
perlu
disesuaikan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor82Tahun 2018 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun
2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016, PeraturanBupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah denganPeraturanBupati
Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019.
Materi pokok : Jaminan Kesehatan, Jaminan Ketenagakerjaan, Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Mencabut Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017.
Jumlah halaman : 11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 95 Tahun 2022
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta tata kerja
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 95, BD.2022/No.95
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
1. Ketentuan Umum;
2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi;
3. Tugas dan Fungsi;
4. Kelompok Jabatan;
5. Kepegawaian dan Eselon;
6. Tata Kerja dan Laporan;
7. Pendanaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat
18 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu menyusun pedoman tentang Pedoman Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri DaIam NegeriNomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Pedoman Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; INVENTARISASI; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2023.
19 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
