Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD 2023 (19)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaen Pohuwato, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pada Dinas Kesehatan, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Dinas Kesehatan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara efektif dan efisien perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 6 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 17 Tahun 2023, PP No 18 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019, Permendagr No 12 Tahun 2017, Permenkes No 43 Tahun 2019, PERDA Kab Pohuwato No 8 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, pembentukan dan kedudukan, susunan organisai, tugas dan fungsi, jabatan, eselonisasi, pengangkatan dan pemberhentian, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit memiliki peran yang sangat
strategis dalam mempercepat peningkatan derajat
kesehatan masyarakat, oleh karena itu perlu
menetapkan Standar Pelayanan Minimal; bahwa guna menerapkan Standar Pelayanan Minimal
untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu
Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga
Negara pada bidang kesehatan, berdasarkan Pasal 2
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan, juncto Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Rumah Sakit, juncto PeraturanBupati
Pekalongan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal Daerah, perlu menetapkan
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum
Daerah Kesesi Kabupaten Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi Kabupaten
Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Nomor 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Pelayanan, Target dan Waktu Pencapaian Standar Pelayanan, Evaluasi, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2023.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 19 Tahun 2023
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2023/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Pratama Bilabanggai
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan Kesehatan sebagai urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang harus dilaksanakan sepenuhnya dalam pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnya;
bahwa Rumah Sakit Pratama Bilabanggai sebagai rumah sakit pemerintah daerah yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan secara paripurna perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan sebagai Badan Layanan Umum Daerah untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada pasien masyarakat;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu disusun standar pelayanan minimal untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan;
bahwa sebagai salah daerah yang belum memiliki kepala daerah defenitif, standar pelayanan minimal perangkat daerah Kabupaten Banggai Kepulauan belum tcrintegrasi secara rigid dengan dokumen perencanaan pcmbangunan daerah 2023-2026 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sehingga perlu ditetapkan standar pelayanan minimal Rumah Sakit Pratama Bilabanggai;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Pratama Bilabanggai;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pedoman dan acuan batasan layanan minimal yang seharusnya dipenuhi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada instansi pengguna dan masyarakat yang meliputi komponen SPM, indikator SPM, ketercapaian minimal, batas waktu pencapaian SPM dan uraian SPM.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
5 Halaman, Lampiran 34 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19 Tahun 2023
PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
Kegiatan Perangkat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa perencanaan program kerja diperlukan sebagai
upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan
sesuai dengan rencana strategis serta tugas dan fungsi
Perangkat Daerah;
b. bahwa untuk menyusun dan menetapkan Program,
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah perlu
dilakukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja sebagai
langkah awal pelaksanaan program kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
c. bahwa untuk memberikan landasan guna kepastian
hukum bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan
program kerja, maka diperlukan pengaturan tentang
Penyusunan Kerangka Acuan Kerja;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu menetap-kan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Perangkat
Daerah;
UU No 28 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003, UU No 25 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 56 Tahun 2005, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 16 tahun 2018, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No 70 Tahun 2019, Permendagri No 90 Tahun 2019, Permendagri No 77 Tahun 2020, Perda Kabupaten Lampung Tengah No 09 Tahun 2016, Perda Kab Lampung Tengah No 4 Tahun 2021, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Perangkat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Halaman : 14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 19 Tahun 2023
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati
Bintan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pajak Restoran Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten
Bintan Nomor 39 Tahun 2012) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Bintan Nomor 39 Tahun 2012
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran, tidak sesuai
lagi dengan perkembangan keadaan hukum, sehingga perlu
diganti. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap
pemungutan pajak restoran di Kabupaten Bintan,
diperlukan suatu pengaturan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bintan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak
Restoran.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2022; PP No.55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Perda No.1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab.Bintan No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak, Wilayah pemungutan , Media Pembayaran dan Perforasi, serta Tata cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2023.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati
Bintan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pajak Restoran Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten
Bintan Nomor 39 Tahun 2012) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kabupaten Madiun Tahun 2023 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi
kepegawaian guna terciptanya budaya tertib administrasi
dibidang kepegawaian khususnya dalam hal pemberian cuti
bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemberian Cuti Bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017;
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Madiun Nomor 5 Tahun 2019.
Bupati berwenang memberikan cuti bagi ASN. Cuti bagi PNS meliputi:
a. cuti tahunan;
b. cuti besar;
c. cuti sakit;
d. cuti melahirkan;
e. cuti karena alasan penting;
f. cuti bersama; dan
g. cuti di luar tanggungan negara.
Cuti bagi PPPK meliputi:
a. cuti tahunan;
b. cuti sakit;
c. cuti melahirkan; dan
d. cuti bersama.
Wewenang pemberian cuti dapat didelegasikan kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi
masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha guna meningkatkan taraf
hidup dan kesejahteraannya, Pemerintah Daerah telah memberikan
kemudahan penerbitan perizinan berusaha; bahwa kemudahan
penerbitan perizinan berusaha harus diimbangi dengan upaya
pengawasan berbasis risiko agar dalam pelaksanaannya
tidak menimbulkan pelanggaran hak dan membatasi kebebasan berusaha bagi
pihak lain serta tidak menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan
dan ketertiban umum; bahwa untuk memberikan pedoman,
landasan operasional dan kepastian hukum serta untuk
mewujudkan standarisasi dan informasi dalam proses pengawasan
perizinan berusaha berbasis risiko, maka tata cara pengawasannya
perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Pedoman
dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risko;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Penyelenggaraan Pengawasan Penanaman Modal dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2023.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan dan Penyekenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di daerah dan untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu diperlukan sinergitas, peningkatan akses, dan integrase layanan melalui sistem layanan dna rujukan terpadu.
Dasar Hukum Perbub adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 201; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013; Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 53 Tahun 2020; Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rokan HIlir Nomor 89 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rokan HIlir Nomor 13 Tahun 2022;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 45 (empat puluh lima) pasal, di antaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Pembentukan; Prinsip Dan Sasaran; Penyelenggaraan SLRT; Tata Cara Layanan SLRT Dan Puskesos; Verifikasi dan Validasi Data; Sumber Pendanaan; Kordinasi, Kemitraan, Serta Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 19 Tahun 2023
PERBUP Kab. Boalemo No. 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Barang, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan Dan Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Regional Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sesuai Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Kepala Daerah Menetapkan Standar Satuan Harga Kabupaten Boalemo berdasarkan Efisiensi dan Efektivitas Keuangan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 50 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2000, UU No 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 19 Tahun 2019, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021, Perpres No 33 Tahun 2020, Permendagri No 19 Tahun 2016, Permendagri No 77 Tahun 2020, PERDA Kab Boalemo No 7 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Harga Satuan Regional Kabupaten Boalemo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2023.
Terdiri dari 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024
Mencabut
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Standar Satuan Harga
Dan Standar Biaya Umum
Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur, dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah, dan standar pelayanan minimal; bahwa standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran perangkat daerah; bahwa selain standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan standar biaya umum yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran perangkat daerah setiap tahun.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Materi pokok : Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2023.
Jumlah halaman : 5 HLM, Lampiran : 285 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
