Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah Wajib menciptakan
clan memelihara Lingkungan pengendalian yang menimbulkan
perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem
Pengendalian Intern dalam ligkungan kerjanya salah satunya
melalui penegakan Integritas dan Nilai Etika;
b. bahwa dalam rangka pelaksanan Togas Pokok clan fungsi
lnspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara secara Profesional
dan Akuntabel diperlukan Aparat pengawas yang memiliki
integritas, Kompetensi, Objektivitas, dan Independensi yang
tinggi;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a serta mendukung kesinambungan terpenuhinya
persyaratan Aparat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam
huruf b dipandang perlu adanya pedoman Kode Etik Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah sebagai landasan berprilaku
dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku auditor yang diatur
dalam Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinai Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Repu blik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Vndang Notnor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009
renrang Perubal1an atas Peratu.ran Menteri Dalarn Negeri Nomor
23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Republik Indonesia Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008
tentang Kade Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kolaka Utara;
11. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah
Kabupaten Kolaka Utara;
12. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Inspektorat
Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN,
BAB III OBJEK KODE ETIK,
BAB IV KODE ETIK,
BAB V TATA CARA PENGENAAN SANKSI,
BAB VI MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK,
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN,
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara
Negara yang bersih dan bebas Korupsi, kolusi, dan
Nepotisme (KKN) diperlukan kornitmen dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk melaporkan
kekayaan; bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam
pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergi
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam ha)
kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelaporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara Kabupaten Karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2016.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Evaluasi Atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ABSTRAK:
dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ketentuan dalam poin C.1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Maka untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun
2008;
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan revui laporan kinerja pemerintah daerah dan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ruang lingkup reviu meliputi Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Ruang lingkup evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi evaluasi atas implementasi Sistem AKIP dan evaluasi atas capaian kinerja SKPD. Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah mencakup pengumpulan
data/informasi, penelahaan, penyusunan dan pelaporan reviu. Evaluasi atas implementasi sistem AKIP mencakup evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Petunjuk pelaksana Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat. Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan oleh Inspektorat. Pelaksanaan Reviu harus menghasilkan Kertas Kerja Reviu dan pembuatan
Surat Pernyataan Telah Direviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan. Pelaksanaan Evaluasi SAKIP harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi dan Laporan Hasil Evaluasi yang disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2016.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar No. 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Aparat Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar
ABSTRAK:
untuk mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu peningkatan peran Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar melakukan pengawasan.
dasar hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2005; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2005; PP No.79 tahun 2005; PP No.60 Tahun 2008; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terkahir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.25 Tahun 2007; Permendagri No.28 Tahun 2008; Permendagri No.19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.:PER/04/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.:PER/05/M.PAN/03/2008; Keputusan Menteri Dalam Negeri No.41 Tahun 2001.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai ruang lingkup dan sasaran pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan koordinasi pemeriksaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2016.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan
pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi
tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Pati tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Piagam Audit Intern merupakan dokumen formal yang
menyatakan tujuan, wewenang dan tanggungjawab
kegiatan pengawasan intern oleh APIP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2016.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo No. 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk kelancaran penyiapan Rancangan Surat Edaran Bupati Ponorogo tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam Penyusunan RKA-SKPD TA 2017; maka dipandang perlu menetapkan standar satuan harga barang/jasa kebutuhan pemkab Ponorogo Tahun Anggaran 2017 dengan menuangkannya dalam suatu peraturan Bupati;
1. PP No 58 Tahun 2005;
2. PP No 27 Tahun 2014;
3. Perpres No 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perpres No 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas perpres No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa;
4. Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah;
6. Permendagri No 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016;
Peraturan ini menetapkan standar satuan harga barang/jasa kebutuhan Pemkab TA 2017;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember No. 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TANG BAIK, BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME, PEJABAT/PEGAWAI DILARANG MENERIMA HADIAH ATAU SUATU PEMBERIAN DARI SIAPAPUN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATAN DAN/ATAU PEKERJAANNYA
PERATURAN INI MENGATUR KETENTUAN; MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP; PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI; PENGAWASAN; PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN; SANKSI; DAN PEMBIAYAAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2016 No 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyediaan air minum di kabupaten tulungagung
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengendalian layanan air minum
di Kabupaten Tulungagung, maka perlu adanya
kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Air
Minum di Kabupaten Tulungagung;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan monitoring
dan evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a, maka
perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Penyediaan Air Minum di Kabupaten
Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
416/MENKES/IX/ 1990; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
18/PRT /M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
0l/PRT/M/2009; Peraturan Menteri Kesehatan
492/MENKES/Per/IV Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun
2010; Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun
2016
peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Penyediaan Air Minum di Kabupaten
Tulungagung. meliputi ketentuan umum; maksud dan tujuan; instrumen kegiatan monev; pelaksanaan monev; pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2016.
jumlah 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa ketentuan aturan dasar yang mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab dari pemilik, direktur, pengelola dan tenaga medis pada RSU Kabupaten Tangerang sehingga penyelenggaraan pelayanan pada RSU Kabupaten Tangerang dapat efektif, efesien dan berkualitas telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang;
b. bahwa Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat derajat kesehatan masyarakat sehingga penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PerMen Dalam Negeri No 13 Tahun 2006; PerMen Dalam Negeri No 61 Tahun 2007; KepMen Dalam Negeri No 1 Tahun 2002; KepMenKes No 772/Menkes/SK/ VI/2002; PERDA Kabupaten Tangerang No 15 Tahun 2014
Peraturan Ini Memuat; 1. Visi RSU Kabupaten Tangerang; 2. Misi RSU Kabupaten Tangerang; 3. Tujuan strategis; 4. Nilai-nilai dasar RSU Kabupaten Tangerang; 5. Falsafah RSU Kabupaten Tangerang; 6. Motto RSU Kabupaten Tangerang;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo No. 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Pendidikan Kabupaten Ponorogo
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional khususnya di Kabupaten Ponorogo melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan, dan dukungan serta peran serta masyarakat, maka perlu adanya upaya sinergisitas yang terwadahi dalam bentuk Dewan Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
b. bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Dewan Pendidikan, terdapat ketentuan yang tidak implementatif dan perlu disesuaikan dengan perkembangan situasi saat ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 044/U /2002 tentang Dewan Pendidikan dan
Sekolah;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Nomor 3);
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan disusunnya peraturan Bupati tentang Dewan Pendidikan;
3. Dewan Pendidikan;
4. Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan;
5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 33 Tahun 2015 tentang Dewan Pendidikan (Serita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
