Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospiral Bylaws) Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Bahwa dinamika paradigma rumah sakit dari lembaga sosial menjadi lembaga sosio-ekonomik, maka dari itu perlu adanya aturan tentang kejelasan peran dan fungsi dari masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan rumah sakit. RSD Idaman Kota Banjarbaru sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh karena itu RSD Idaman Kota Banjarbaru dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan seluruh unsur yang terdapat di dalam rumah sakit maka perlu dibuatkan Peraturan Internal Rumah Sakir (Hospital Bylaws) sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraaan rumah sakit.
Dasar Hukum: UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 29 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 36 Tahun 2014; UU Nomor 38 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; Kepmenkes Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002; Perpres Nomor 77 Tahun 2015; Permenkes Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011; Permenkes Nomor 10 Tahun 2014; Permenkes Nomor 49 Tahun 2013; dan Perda Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, meliputi Ketentuan Umum; Nama, Alamat dan Kelas, Visi dan Misi, Logo, Cap dan Kop Surat Resmi; Kedudukan Rumah Sakit; Kewenangan dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah; Pengorganisasian Rumah Sakit dan Struktur Organisasi; Pejabat Pengelola Rumah Sakit; Satuan Pemeriksa Internal (SPI); Komite-Komite; Komite Medik; Aturan Pelaksanaan Tata Kelola Klinis; Tata Cara Review dan Perbaikan Peraturan internal Staf Medis; Kerahasian Informasi Medis; Komite Etik dan Hukum; Komite Keperawatan; Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI); Komite Farmasi dan Terapi; Komite Penjamin Mutu dan Keselamatan Pasien; Kelompok Staf Medis (KSM); Instalasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Unit Pengaduan Masyarakat; Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Kebijakan, Pedoman dan Prosedur; Kerjasama / Kontrak; Perencanaan dan Penanggaran; Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Tarif Layanan Rumah Sakit; Pembinaan, Pengawasan, Evalusi dan Penilaian Kinerja; Tuntutan Hukum; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
83 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2019
mengatur tentang ketentuan umum, pemberian gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas, pembayaran gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas, pelaksanaan dan tata cara pembayaran gaji, tunjangan tau penghasilan ketiga belas, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2022
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 SUMBAWA BESAR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022-2026
2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 42
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sumbawa Besar Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sumbawa Besar Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022-2026;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sumbawa Besar Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022-2026, tediri dari 5 pasal dengan memuat terkait Penyusunan Renstra BLUD SMKN 2 Sumbawa Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 :
a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
b. Strategi dan Arah Kebijakan;
c. Rencana Program dan Kegiatan; dan
d. Proyeksi Finansial.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
-tidak ada
-tidak ada
125
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 51 dan pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan BLUD bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dapat dipergunakan untuk belanja BLUD berupa belanja operasional dan belanja modal;
bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pedoman pendapatan bersumber dari pendapatan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 35 Tahun 2007, UU No 36 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, Perpres No 32 Tahun 2014, Permenkes No 21 Tahun 2016, Permenkes No 52 tahun 2016, Permendagri No 79 Tahun 2018, Perbup Kubu Raya No 8 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum, pemanfaatan dana pendapatan BLUD Puskesmas, jasa pelayanan, biata operasional pelayanan kesehatan, pertanggungjawaban dan pengawasan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2019.
Perbup ini terdiri dari 7 hlm peraturan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomro 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan bertambahnya jenis tindakan rehabilitasi pada pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang belum diatur besarnya tarif pelayanannya dan dengan bertambahnya jenis tarif layanan kesehatan tersebut, Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/ SK/VI/1997; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 938 Tahun 2011; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2012; Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada angka 2 huruf c dan d pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu membentuk peraturan Walikota tentang pengolahan sisa lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat kesehatan Masyarakat
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2017
Peraturan Walikota Tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
3. Prosedur Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Puskesmas
4. Pemantauan Dan Evaluasi
5. Ketentuan Peralihan
6. Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Khusus Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Khusus Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya tarif pemeriksaan Rapid Test dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor Tertinggi Pemeriksaan HK.02.02/1/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test tentang Antibodi, maka perlu dilakukan perubahan atas tarif pelayanan kesehatan khusus di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dirnaksud huruf a, rnaka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nornor 38 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan Khusus Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010, Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/1/2875/2020, Peraturan Bupali Wonogiri Nomor 29 Tahun 2015, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 38 Tahun 2020.
Peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Khusus Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2020.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Khusus Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 42 Tahun 2017
SISTEM REMUNERASI - RSUD HAJI ABDOEL MADJID BATOE - KABUPATEN BATANG HARI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2017/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDOEL MADJID BATOE KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit sangat perlu ditopang oleh sistem remunerasi berbasis kinerja sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada pegawai;
Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan PErbup tentang Sistem Remunerasi RSUD Haji Abdoel Madjid Batoe Kab. Batang Hari
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; Perda No. 5 Tahun 2006
Perbup ini mengatur mengenai Sistem Remunerasi RSUD Haji Abdoel Madjid Batoe Kab. Batang Hari, meliputi: Azas, Hak dan Kewajiban; Sumber Pembiayaan, Kelompok Penerima Remunerasi, Gaji dan Tunjangan; PEnggajian dan Tunjangan dalam Sistem Remunerasi; Komponen dan Proporsi Jasa Pelayanan; Distribusi Insentif; Indexing; Kriteria Penilaian Kinerja; Merit/Bonus dan Reward; Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017.
Pada saat Perbup ini berlaku maka Perbup No. 26 Tahun 2014 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada RSUD Haji Abdoel Madjid Batoe Kab. Batang Hari sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 63 Tahun 2015 tentang PErubahan Kedua atas Perbup Batang Hari No. 26 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Pejabat yang memiliki kinerja mencapai target dan/atau melebihi target dapat diberikan reward sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh direktur
26 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
