Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.843 peraturan dalam 0,026 detik

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1952

Pembaharuan Bea-Bea Spesifik dan Penggantiannya dengan Bea-Bea Ad Valorem

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
UU Nomor 12 Tahun 1952.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1950

Mengubah Tabaksaccijns-Verordening

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 7 Tahun 1948 tentang Peraturan yang menetapkan, Bahwa Beberapa Aturan Dalam Undang Undang Kerja 1948 Dapat Dijalankan

Download :
PP No 12 th 1950.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1965

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 10 tahun 1962, tentang Pencabutan Undang-Undang Krisis Impor 1933 (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 44) Menjadi Undang-Undang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Menetapkan :

PERPU No. 10 Tahun 1962 tentang Pencabutan Undang-Undang Krisis Impor 1933

Download :
UU Nomor 12 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2014

Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Jawa Tengah

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
Pergub Jateng No 12 Tahun 2014.pdf

Abstrak

pedoman pengelolaan dana - cukai

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 12, BD.2014/No.12

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah; bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya uraian kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M.IND/PER/10/2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, pembagian dan pengelolaan dbhcht, penggunaan dbhcht, rancangan kegiatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2014.
9 hal

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1957

Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud dalam Pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Lembaran-Negara Tahun 1937 No. 604 untuk Tahun 1957

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
PP No. 012 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 13 Tahun 1962

Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Kendaraan Bermotor

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perpajakan

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2018

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/ M-DAG/ PER/ 11 / 2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mengubah :

Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Kehutanan

Download :
Permendag No. 13 Tahun 2018.PDF

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1989

Perubahan Besarnya Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai Atas Cek Dan Bilyet Giro

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai

Download :
PP NO 13 TH 1989.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1952

Perubahan Berselang dari Jumlah Opsenten atas Beberapa Pos dari Tarip Bea-Bea Masuk

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 11 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) Atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1952 (Undang-Undang Darurat Nr 4 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
UU No. 10 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1951 (Undang-Undang Darurat Nr 39 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang

Download :
UU Nomor 13 Tahun 1952.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2009

Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Tegal

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
5813_Perwal_13_2009_-_Cukai_Rokok.pdf

Abstrak

DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU - PEDOMAN PENGELOLAAN

2009

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD.2009/No. 13

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Tegal

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai, Walikota mengelola dan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta membagi kepada SKPD-SKPD terkait setelah mendapatkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dari Gubernur Jawa Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, rencana kegiatan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2009.
6 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 1952.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 1950.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.