Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 870 peraturan dalam 0,01 detik

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2005

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
UU Nomor 5 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1950

Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Mencabut :

UU No. 41 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan tentang Kepenjaraan Tentara (Staasblad 1934, No. 169 dan 170) Dengan Keadaan Sekarang
UU No. 40 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan Hukum Disiplin Tentara (Staatsblad 1934, No.168) Dengan Keadaan Sekarang
UU No. 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang
UU No. 36 Tahun 1947 tentang Mempercepat Peradilan Pada Pengadilan Tentara
UU No. 8 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara
UU No. 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara

Download :
UU Nomor 5 Tahun 1950.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2017

Penyidik PNS

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
perda 5 2017-Penyidik PNS ocr.pdf

Abstrak

PENYIDIK PPNS

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/NO.5, TLD No.5, LL KAB.BENGKAYANG: 21 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyidik PNS

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penegakan hukum di daerah dan kedudukan pejabat penyidik pegawai negeri sipil perlu lebih dikuatkan sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.10 Tahun 1999, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 1983, PP No.6 Tahun 2010, PP No.53 Tahun 2010, PP No.43 Tahun 2012, Perda No.14 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum; Kedudukan, Tugas dan Wewenang; Hak dan Kewajiban; Kode Etik PPNS; Pengangkatan, Pelantikan, Mutasi dan Pemberhentian PPNS; Kartu Tanda Pengenal; Pelaksanaan Penyidikan; Sekretariat PPNS; Pakaian Seragam dan Atribut PPNS; Pendidikan dan Pelantihan; Pembinaan dan Pengawasan; Kerjasama; Pembiayaan; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
16 halaman dan lampiran sebanyak 5 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2010

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perda DIY No. 5 Tahun 2010 ttg Penyidik Pegawai Negeri Sipil.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas No. 5 Tahun 2013

Program Legislasi Daerah

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Perda-Nomor-5-Tahun-2013-Tentang-Prolegda-2012.pdf

Abstrak

OTONOMI DAERAH-PERENCANAAN

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2013/NO.5, TLD NO.5, LL KAB. SAMBAS:14 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Program Legislasi Daerah

ABSTRAK:

bahwa pembangunan hukum nasional dalam negara hukum Indonesia melalui pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan nilai nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dalam upaya mencapai tujuan nasional.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.27 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.38 Tahun 2007, Perpres No.61 Tahun 2005, Permendagri No.53 Tahun 2011, Perda No.2 Tahun 2008, Perda No.9 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur diatur tentang Ketentuan Umum; Asas, maksud dan Tujuan; Visi dan Misi; Arah Kebijakan; Penyusunan Prolegda; Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Prolegda; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perda ini memiliki 10 halaman dan 4 halaman penjelasan

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 5 Tahun 1987

Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi)

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi)

Mencabut :

KEPPRES No. 156 Tahun 1950 tentang Pembebasan Hukuman Untuk Seluruhnya Atau Untuk Sebagian Pada Tiap Tanggal 17 Agustus

Download :
KEPPRES NO 5 TH 1987.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2020

Pembentukan Produk Hukum Desa

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Desa

Download :
Perda No 5 Tahun 2020 ttg Pembentukan Produk Hukum Desa.pdf

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan; Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang; Desa

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2020/5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Produk Hukum Desa

ABSTRAK:

Salah satu upaya meningkatkan kualitas Produk Hukum Desa diperlukan suatu pedoman dalam Pembentukan Produk Hukum Desa.
Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020.
Perda No 5 Tahun 2020
51 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2019

Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Perda Provinsi 5-2019.pdf

Abstrak

BANTUAN HUKUM-PENYELENGGARAAN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2019/NO.5, TLD NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan UU No.16 Tahun 2011 Pasal 19 tentang Bantuan Hukum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.39 Tahun 1999; UU No.16 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.42 Tahun 2013.
Pada peraturah daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, meliputi: a. Penyelenggaraan Bantuan Hukum; b. Standar Bantuan Hukum; c. Hak dan Kewajiban; d. Syarat, Tata Cara Pengajuan Permohonan, dan Tata Kerja; e. Pendanaan; f. Larangan; g. Sanksi Administratif dan Kode Etik; h. Ketentuan Pidana; dan i. Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019.
21 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2009

Kriteria dan Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin/Kurang Mampu secara Cuma-cuma

Hukum Acara dan Peradilan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Perbup-No.5-Tahun-2009.pdf

Abstrak

bantuan-hukum-masyarakat-miskin

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2009/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kriteria dan Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin/Kurang Mampu secara Cuma-cuma

ABSTRAK:

Untuk melindungi hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan masyarakat terutama bagi masyarakat miskin/kurang mampu, perlu diberikan bantuan hukum cuma-cuma. Untuk itu perlu diatur tata cara dan mekanismenya dengan suatu perbup.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 7 Tahun 1989; UU No. 10 Tahun 1992; UU No. 3 Tahun 1997; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2000; UU No. 18 Tahun 2003; UU No. 8 Tahun 2004; UU No. 9 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 83 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, sasaran, kriteria, persyaratan, mekanisme, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2009.
5 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2017

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

Hukum Acara dan Peradilan

Abstrak

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 05

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956, UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2003, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 16 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP NO. 42 Tahun 2013, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2015.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Dimuat ketentuan umum, asas, tujuan, dan ruang lingkup, pelaksana bantuan hukum, hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2017.
Peraturan ini terdiri atas 28 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2006.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 1987.