PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 26.265 peraturan dalam 0,131 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 40 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERWALI Kota Palangkaraya No. 34 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 40 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi
Download file:
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 40 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut sebagian
  1. Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 40 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERWALI Kota Kupang No. 21 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang
Mencabut
  1. Peraturan Walikota Kupang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Kupang.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 40 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bekasi Nomor 40 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERWALI Kota Bekasi No. 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi
Mencabut
  1. PERWALI Kota Bekasi No. 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi
  2. PERWALI Kota Bekasi No. 59 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 39 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut sebagian
  1. Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 39 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERWALI Kota Palangkaraya No. 33 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 39 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERWALI Kota Kupang No. 21 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang
Diubah dengan
  1. PERWALI Kota Kupang No. 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Kupang
Mencabut
  1. Peraturan Walikota Kupang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan