Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Tahun 2016-2036
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a dan Pasal 153 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Tahun 2016–2036.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 15 Tahun 2010; Perda Kota Bontang No. 11 Tahun 2012.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kedudukan, Wewenang dan Tanggung Jawab, Wilayah Perencanaan, Rencana Detail Tata Ruang BWP, Ketentuan Pemanfaatan Ruang, Peraturan Zonasi, Perizinan dan Rekomendasi, Insentif dan Disinsentif, Data Dan Informasi, Kerjasama, Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat, Sanksi Administratif, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2016.
170
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 01 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 58
Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016,
maka perlu menetapkan Kebutuhan dan harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
Kota Palopo Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Palopo;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5619);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5 170);
1 1 . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneia Nomor 5360);
1 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5433);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589); ·
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara . Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5613);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4079);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 ten tang
Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor
5106);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi
Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan
Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/ Atau Jasa
Yang Beredar Di Pasar;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/
OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,
P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
2 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/
2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara Atas Behan Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara
Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/
SR.140/ 10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk
Hayati dan Pembenah Tanah;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/
PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/
OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan
Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/
2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran,
Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban
Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1613);
27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.
160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja
Perumusan Kebijakan Pupuk;
28. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/
PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu
Merek Untuk Pupuk Bersubsidi;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/
SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan Dan Harga
Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk
Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
30. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58
Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran
2016;
31. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo;
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : JENIS PUPUK BERSUBSIDI
BAB III : PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN
PUPUK BERSUBSIDI
BAB IV : REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
BAB V : PENYALURAN PUPUK BRSUBSIDI
BAB VI : HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI
BAB VII : PENGAWASAN DAN PELAPORAN
BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis Peraturan Walikota ini, ditetapkan
lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Petemakan Kata Palopo.
14 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Standar Harga/Kualitas Bahan Pakaian Dinas Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugasnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwali Surakarta tentang Kode Etik ASN;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 42 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang prinsip dasar, pedoman perilaku, etika ASN, Kode Etik SKPD, Majelis Kode Etik, Infromasi Pelanggaran Kode Etik, Sanksi Kode Etik, Keberatan dan Rehabilitasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2015.
17 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 17A Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengembangan Teknopolitan Batik Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sasaran
petabangunan sebagaimana ditetapkan di dalam RPJMD
Kota Pekalongan Tahun 2010 - 2015 dan diperkuat
dengan RPJMN Tahun 201S - 2019 Bab II Lingkungah
Strategis, khususnya terbangunnya teknopolitan, perlu
didukung dengan kebijakan pefigembangan Teknopolitan
Batik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota,
Akademisi, Dunia Usaha dan Masyarakat; ahwa untuk mewujudkan Teknopolitan Batik dilakukan
dengan mengoptimalkan fungsi kawasan dan lembega,
menata ruang wilayah yang ada secara berdaya guna,
berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan
berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing produk
batik dan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan
Peraturan Walikota Pekalongan tentang Pengembangan
Teknopolitan Batik Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kedudukan, maksud, tujuan dan sasaran, kebijakan strategis, masterplan dan struktur ruano kawasan teknopolitan, tahapan pengembangan, kelembagaan, pengelolaan dan sumber dana.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2015.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 7a Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat
ABSTRAK:
bahwa zakat merupakan kewajiban yang bernilai agama dan wajib dilakukan oleh setiap orang yang beragama Islam; bahwa hasil zakat merupakan sumber dana potensial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta merwujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa dengan ditetapkannya PP No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka pengaturan mengenai pengelolaan zakat di Kota Surakarta perlu segera disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perwali tentang tata Cara Pengelolaan Zakat;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2011; PP No 14 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang asas, maksud dan tujuan, baznaz kota, tata cara pemberian pertimbangan pengangkatan pimpinan baznaz kota, lingkup kewenangan pengumpulan zakat, tata cara pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, LAZ, pembiayaan Baznaz kota dan penggunaan hak Amil, pelaporan dan pertanggungjawbaan Baznaz kota dan LAZ, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2015.
22 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1b Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame
ABSTRAK:
bahwa Nilai Jual Obyek Reklame dan Nilai Strategis merupakan komponen untuk menghitung Nilai Sewa dalam menentukan besarnya pajak reklame; bahwa tata cara penghitungan Pajak Reklame untuk menentukan besaran Pajak Reklame berdasarkan Perwali No 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwali tentang Perubahan atas Perwali No 35 tahun 2013 tentang pedoman Pelaksanaan Pajak reklame;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 19 Tahun 1997; UU No 28 Tahun 2009; UU no 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 91 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Bagian Ketiga pada Bab II dan Pasal 9 serta penyisipan Pasal 9a, Pasal 9b, Pasal 9c dan Pasal (d, serta perubahan pada Lampiran I.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
Peraturan walikota Surakarta Nomor 35 Tahun 2013 diubah.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 11a Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembebasan Denda Administrasi atas Keterlambatan Pelaporan dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan perlu adanya fasilitasi dan pemberian kemudahan dalam proses pengurusan berupa pembebasan denda administrasi atas keterlambatan pelaporan dalam pengurusan dokumen kependudukan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwali tentang Pembebasan Denda Administrasi atas Keterlambatan Pelaporan dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2006; UU No 12 Tahun 2011; Uu No 23 Tahun 2014; PP No 37 Tahun 2007; Perpres No 25 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 10 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis dokumen kependudukan, pembebasan denda administrasi, tata cara dan persyaratan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2015.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 1A Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Semarang Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga
wajar sampai tingkat petani, perlu memberikan
subsidi pupuk untuk sektor pertanian; bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014 tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2015, maka perlu ditetapkan
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Semarang
Tahun Anggaran 2015; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas,
maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
Semarang tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di
Kota Semarang Tahun Anggaran 2015;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang peruntukan pupuk bersubsidi, kebutuhan pupuk bersubsidim realokasi pupuk bersubsidi, penyaluran dan harga eceran tertinggi (HET).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
12 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
