BARANG - MILIK - DAERAH - SENSUS - teknis - pedoman
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD 2016/11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Teknis Sensus Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, diamanatkan untuk melakukan Sensus Barang Milik Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris. Agar pelaksanaan sensus barang daerah di Kab. Kutai Barat dapat berjalan lancar, akurat, dan akuntabel, perlu menyusun Pedoman Teknis Sensus Barang Milik Daerah di Kab. Kutai Barat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Teknis Sensus Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Kutai Barat No. 20 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Barat No. 4 Tahun 2013; Perda Kab. Kutai Barat No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Kutai Barat No. 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Barat No. 4 Tahun 2014; Perda Kab. Kutai Barat No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Kutai Barat No. 22 Tahun 2015; Perda Kab. Kutai Barat No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Kutai Barat No. 6 Tahun 2014; Perda Kab. Kutai Barat No. 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Barat No. 23 Tahun 2015; Perda Kab. Kutai Barat No. 9 Tahun 2008; Perda Kab. Kutai Barat No. 5 Tahun 2010; Perda Kab. Kutai Barat No. 21 Tahun 2010; Perda Kab. Kutai Barat No. 5 Tahun 2011; Perda Kab. Kutai Barat No. 20 Tahun 2013.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Metode dan Prosedur; 5. Ketentuan Lainnya; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2016.
Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
36 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2016
pedoman - pelaksanaan - tender - kerja - sama - pemanfaatan - barang - milik - daerah - tanah - dan - bangunan - terletak - di - kelurahan - pakansari - kecamatan - cibinong
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Kab. Bogor Tahun 2016 No. 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Tender Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Terletak di Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong
ABSTRAK:
Bahwa Barang Milik daerah yang telah dipergunakan dalam menunjang penyelenggaran tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah untuk tertib administrasi dan optimalisasi pelaksanaan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka pembangunan daerah maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoamn Pelaksanaan Tender Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Terletak di Kelurahan Pakansari Kec. Cibinong.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diuah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1995; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP No.16 Tahun 2004; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Perpres No.4 Tahun 2015; Perda kab Bogor No. 27 tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 19 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 13 tahun 2012; Perda kab Bogor No. 5 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kebijakan Umum Pemanfaatan, Objek Dan Jangka Waktu Kerja Sama Pemanfaatan, Pelaksanaan Tender, Perjanjan Kerja Sama Pemanfaatan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2016.
24 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 9 Tahun 2016
PERBUP Kab. Minahasa Tenggara No. 4 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 45 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.10 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.111 Tahun 2014, Permendagri No.1 Tahun 2016, Perda No.15 Tahun 2006, Perda No.10 Tahun 2007, Perda No.11 Tahun 2007.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengelolaan; Tukar Menukar; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2016.
16 halaman dan lampiran Sebanyak 7 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 8 Tahun 2016
Perlu adanya standar belanja pada setiap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyusunan anggaran.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009.
Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan efisien, efektif dan akuntabel. Standar belanja merupakan besaran belanja kegiatan berdasarkan proses, sub proses, kebutuhan belanja dan batasan belanja. Apabila kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah belum dapat disetarakan dalam standar belanja, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengusulkan besaran belanja kegiatan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel. Usulan besaran belanja kegiatan dilakukan pencermatan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menentukan kewajaran usulan besaran belanja kegiatan dan kesesuaian rincian belanja dengan standarisasi harga barang dan jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2016.
6 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemakaian Gedung Islamic Center Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
&- bahwa dengan tambahan aset berupa kursi digedung Islamic
Center Kolaka maka perlu meninjau ulang peraturan Bupati
Kolaka Nomor 10 Tahun 2014 tentang tarif pemakaian
gedung Islamic Center Kabupaten Kolaka;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang
perubahan peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2014
tentang tarif pemakaian gedung Islamic Center Kabupaten
Kolaka;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (
Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan ( Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor
82 tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5234 );
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun
2009 Nomor 130, Lembaga RI Nomor 4950 );
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679 );
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi
Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601 );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten Kolaka;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 05 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usahan Kabupaten Kolaka.
Ketentuan Pasal 3 ditambah huruf c
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2016.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah Kab OKU Timur
ABSTRAK:
dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 ,maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 37 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 201, PP No 71 Tahun 2010, PP No 27 Tahun 2014, Permendagri No 17 Tahu i 2007, Permen PU No 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 20 Tahun 2008, Perbup Ogan Komering Ulu Timur No 35 Tahun 2011
Materi pokok dalam Perturan ini adalah : MAKSUD DAN TUJUAN, PEDOMAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Masjid Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten mempunyai masjid yang peruntukannya untuk kegiatan keagamaan dan dapat dijadikan contoh bagi masjid di Kabupaten Klaten; bahwa untuk memberdayakan masjid sebagai tempat ibadah bagi umat islam dalam melaksanakan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sarana pendidikan dan dakwah perlu adanya pedoman dalam pengelolaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Masjid Milik Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Perencanaan
Bab V Organisasi Pengelola
Bab VI Sarana dan Prasarana
Bab VII Tata Cara Pengelolaan
Bab VIII Pembiayaan
Bab IX Pertanggungjawaban
Bab X Pembinaan dan Pengawasan
Bab XI Ketentuan Peralihan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2016.
14 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
