Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, Berita Daerah Kab. Kaur Tahun 2018 Nomor 654
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan Kab. Kaur
ABSTRAK:
a. untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya;
b. berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Permendagri nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota
1. UU No. 9 tahun 1967
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 6 Tahun 2014
5. UU No 23 Tahun 2014
6. Perpres No. 9 Tahun 2016
7. Permendagri No. 45 Tahun 2016
penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 89 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisa Standar Belanja Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalamr angka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) PP No.58 Tahun 2005 tentang pengelolan keuanmgan daerah, dinyatakan penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003,UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahu 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.27 Tahun 2014, PP No.71 Tahun 2010, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.64 Tahun 2013, Perda No.25 Tahun 2006, Perda no.7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan analisa Standar Belanja; Tata Cara Penerapan Analisa Standar Belanja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 89 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Lainnya di Kabupaten Kuningan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 88 dan pasal 90 peraturan daerah kabupaten kuningan nomor 13 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kabupaten kuningan sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten kuningan Nomor 6 tahun 2017,yang menyatakan bahwa setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil dan ketentuan pelaksanaan sanksi administrasi dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati, Dan bahwa penyebaran Covid Virus Disease 2019 (covid-19) belum menunjukan tanda-tanda akan berakhir yang berakibat menimbulkan kerugian material yang cukup besar dan dapat mengakibatkan kematian serta telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Sehingga perlu kebijakan strategis guna meringankan beban masyarakat salah satunya melalui penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa lainya,dan berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan peraturan bupati tentang melalui penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa lainya Di Kabupaten Kuningan Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang 24 Nomor Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2009, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 56 Tahun 2017, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Administrasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 89 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, serta dalam rangka mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab maka perlu menyusun Pedoman Umum dan Rincian Alokasi Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Bupati;
Menginggat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2006; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2020; 13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016; 14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2018; 15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 38 Tahun 2018; 16. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019; 17. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019; 18. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 90 Tahun 2019; 19. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 80 Tahun 2020; 20. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 88 Tahun 2020
Materi pokok: mengatur mengenai Pedoman Umum dan Rincian Alokasi Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab memuat antara lain: ketentuan umum; prinsip pengelolaan keuangan ADD; sumber keuangan ADD; azas dan penentuan variabel; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah UPT Limbah B3 Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah (BLUD), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah UPT Limbah B3 kabupaten Barito Kuala, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Lingkup Hidup dan Kehutanan RI Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 103 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah UPT Limbah B3 Kabupaten Barito Kuala, yang berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran;
3. Prosedur Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan
Umum Daerah; dan
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Dan Nilai Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu dilakukan penetapan kelas jabatan dan nilai jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi jabatan;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah menyebutkan berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai validasi hasil evaluasi jabatan maka pejabat pembina kepegawaian menetapkan Peraturan tentang kelas jabatan di lingkungannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan.
Nilai dan Kelas Jabatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020.
100
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 89 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 23 PP No. 14 Tahun 2016 serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan penyerahan prasaran, sarana dan utilitas umum untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, diperlukan payung hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 9 Tahun 1987; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; PP No. 64 Tahun 2016; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2019; Perda Kab. Cilacap No. 9 Tahun 2011; Perda Kab. Cilacap No. 11 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No. 3 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; Penyerahan dan Pencatatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; Pembinaan dna Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan dan Ketentuan Lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2020.
24 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
