Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN KEPADA INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang No. 22 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Mengelola Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 Perda Kota Tangerang No.4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kota Tangerang No.16 Tahun 2011 tentang Retribusi Data Umum
UU No.2 Tahun 1993, UU No.36 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.52 Tahun 2000, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Peraturan Bersama Mendagri, MenPU, Menkominfo, dan Kepala BPM No.18 Tahun 2009, Perda Kota Tangerang No.1 Tahun 2008, Perda Kota Tangerang No.16 Tahun 2011, Perda Kota Tangerang No.13 Tahun 2014, Perwal Tangerang No.67 tahun 2014, Perwal tangerang No.96 Tahun 2014, Perwal Tangerang No.19 Tahun 2015.
a. Kewenangan pemungutan, tempat pengurusan, tarif retribusi
b. Tata cara pemungutan, penagihan retribusi terutang, pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi, penhajuan keberatan, pengebalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, dan insentif pemungutan;
c. Sanksi administratif
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
23 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 21 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, B D.201 5 /NO. 21 , B L D. KOTA TANGERANG SELATAN
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:
a. bahwa retribusi pengendalian menara telekomunikasi telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah pada Bidang Perhubungan,Komunikasi dan Informatika
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Perda Kota Tangerang Selatan No. 6 Tahun 2012.
1. Ketentuan Umum,Maksud,Tujuan Dan Ruang Lingkup; 2. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi; 3. Tata Cara Pembayaran,Penentuan Tempat Pembayaran,Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Retribusi; 4. Tata Cara Penagihan; 5. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; 6. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kadaluwarsa; 7. Tata Cara Keringanan,Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi; 8. Tata Cara Pemeriksaan Retribusi; 9. Sanksi Administratif; 10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2015.
19 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 20 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 20 Tahun 2015
TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, B D.201 5 /NO. 20 , B L D
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
ABSTRAK:
Peraturan ini dibuat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
UU No. 51 Tahun 2008
UU No. 28 Tahun 2009,
UU No. 44 Tahun 2009,
UU No 23 Tahun 2014,
Perda Kota Tangerang Selatan No. 9 Tahun 2014
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
a. tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
b. tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi;
c. pemanfaatan Retribusi;
d. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
e. tata cara penagihan Retribusi;
f. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
g. tata cara pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi; dan
h. tata cara pemeriksaan Retribusi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2015.
Format Bukti Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan terdapat dalam lampiran peraturan ini.
27 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 20 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA DALAM RANGKA HARI JADI KOTA BLITAR KE 109 TAHUN 2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka merayakan Hari Jadi Kota Blitar yang ke- 109 Tahun 2015 dan sebagai upaya meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat serta komitmen keberpihakan terhadap
masyarakat maka perlu memberikan pembebasan Pembebasan
Retribusi Daerah untuk Masyarakat Kota Blitar yang ditetapkan
dalam Peraturan Walikota Blitar.
1. Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ;
4. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Menugaskan Kepala Kantor Pengelola Pasar Kota Blitar, Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar dan Kepala Dinas
Pendapatan Kota Blitar untuk melaksanakan, mengkoordinasi dan mengevaluasi
pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2015.
29 Halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2015
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan evaluasi dan pengkajian kembali
atas pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan
Pemakaman serta dalam rangka memenuhi kebutuhan
masyarakat perlu dilakukan penm1auan Tarif
Pelayanan Pemakaman; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman, bahwa peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman
diatur dengan Peraturan Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi
Pelayanan Pemakaman;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2015.
2 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 19 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Air
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Rerencana Kata Kendari;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat
(2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Kcndari
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1995
Nomor '14, Tambahan Lembarau Negara Republik
Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Repubtik Tndonesia 5954);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintaban Daerah (Lem baran Negara Republi.k
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tencang Perubahan
Atas Peraturan Pernerintah Nomor 18 tahun 2016
ten Lang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 tentang
Manajcmcn Pcgawai Negeri Sipil [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6037)
sebagimana telah diubah dengan Peraruran Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pernbentukao Produk Hukurn Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nornor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Prod.uk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan clan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di
Daerah Provinsi, dan Dacrah Kabupaten j Kota (Derita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 1266);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 5251;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nornor 25 Tahun 2021 tentang
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organlsasi
Pada lnstansi Pemerintah nntuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nornor 546);
I 1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun
2020 Nomor 11);
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, KEPANGKATAN, DAN ESELONISASI DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2016
Nomor 54)
12 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
