Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 82 Tahun 2022

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Bab III Tata Cara Pembayaran, Penentuan Tempat Pembayaran, Angsuran Bab IV Tata Cara Penagihan dan Penerbitan Surat Teguran Bab V Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Bab VI Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kedaluwarsa Bab VII Tata Cara Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Retribusi Bab VIII Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Bab IX Sanksi Administratif Bab X Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 82 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
T.E.U.
Indonesia, Kota Tangerang Selatan
Nomor
82
Bentuk
Peraturan Walikota (PERWALI)
Bentuk Singkat
PERWALI
Tahun
2022
Tempat Penetapan
Tangerang Selatan
Tanggal Penetapan
03 Agustus 2022
Tanggal Pengundangan
04 Agustus 2022
Tanggal Berlaku
04 Agustus 2022
Sumber
BD Tahun 2022 Nomor 82
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Bidang
Halaman ini telah diakses 61 kali

STATUS PERATURAN

Mencabut :
  1. PERWALI Kota Tangerang Selatan No. 21 Tahun 2015 tentang TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan