Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1063..
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahaan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan sudah tidak sesuai dengan perkembangan, maka perlu dilakukan perubahan;
Bahwa dalam rangka peningkatan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, dan Pendapatan Asli Daerah serta memperlancar proses pelayanan perizinan kepada masyarakat;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/
PER/8/2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018.
Peraturan ini Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2020.
7 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 88, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 88 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN KEPEGAWAIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepegawaian;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 51);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
9. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
Peraturan ini mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jenis arsip dalam peraturan ini mencakup Kebijakan di Bidang Manajemen Kepegawaian, Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara, Formasi dan Pengadaan Pegawai, Mutasi Pegawai, Pengembangan Karir, Kinerja Aparatur Sipil Negara, Kompensasi Aparatur Sipil Negara , Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun ASN, Bantuan Hukum, Status dan Kedudukan Pegawai, Sistem Informasi Kepegawaian, Pengawasan dan pengendalian, Administrasi Pegawai, Kesejahteraan Pegawai, Administrasi Perseorangan, dan Penilaian Kompetensi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
-
-
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 88 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektivitas dalam Penyusunan Rencana Kerja, dipandang
perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011.
Peraturan ini memuat tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja, meliputi Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja; Tata Kerja dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 88 Tahun 2020
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERWALI Kota Yogyakarta No. 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perwali Yogyakarta No.88 Tahun 2008 ttg Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketertiban Yogyakarta
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penolakan Banding Ny. Tjan Kim Lian pemilik perusahaan truck "Bintang Tiga" Atas Trayek Angkutan Bogor-Jakarta-Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 88 Tahun 2022
PERWALI Kota Bandung No. 1 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 80 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung
Diubah dengan :
PERWALI Kota Bandung No. 106 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 80 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Kota Bandung
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengendalikan dan memutus mata rantai penularan Covid-19, Pemkot Kota Bandung menerbitkan Perwal Kota Bandung No. 80 Tahun 2022, namun dalam perkembangannya terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2022, maka perlu ditetapkan Perwal tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung No. 80 Tahun 2022.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 34 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiaman telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2018; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 82 Tahun 2020; Kepres No. 12 Tahun 2020; Permenkes No 949/Menkes/SK/VII/2004; Permenhub No PM 18 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/328/2020; Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/328/2020; Kepmendagri No 440-830 Tahun 2020; Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/413/2020; Pergub Jawa Barat No. 60 Tahun 2020; Perda Kota Bandung No. 1 Tahun 2020; Perwal No. 80 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung No. 80 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
20 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 88 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Konda Kab.Konawe Selatan
ABSTRAK:
bahwa
untuk melaksanakan ketentuan
dalam Pasal
41
ayat
(21
Peraturan
Menteri
Dalam Negeri
Nomor 79
Tahun
2018
tentang Badan Layanan
Umum
Daerah,
perlu
menetapkan
Peraturan
Bupati
tentang
Rencana
Strategis Penerapan
Badan la.yanan
Umum Daerah
UPTD Pusat
Kesehatan Masyarakat Tinanggea
Kabupaten
Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003
tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe
Selatan
di
Provinsi
Sulawesi
Tenggara,
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor a2671;
2.
Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2004 Nomor 1O4, Tambahan l,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4421);
3. Undang-Undang
Nomor
36
Tahun 2009 tentang
Kesehatan
(Lembarar
Negara Republik Indonesia
Tahun
2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta
Keda;
4.
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangal
(Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2011
Nomor
82,
Tambahan
kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor
52341, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-
Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang
Perubahan
kedua
atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun
201 1 tentang Pembentukan
peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143);
5. Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tal:rbahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587),
sebagaimana
telah
diubah beberapa
kali
terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintah Daerah
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan
l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor
5679\;
6. Undang-Undang
Nomor 36
Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014
Nomor 298,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
s607);
7. Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang
Perangkat Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114.,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun
2Ol9 tentang
Perubahan
atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor
187, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
6402);
8. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
80
Tahun
2015
tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun
2O15 Nomor
2036), sebagaimana
telah diubah
dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
l2O
Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas
Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 80
Tahun
2015
tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);
9. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2OL7
tentang
Tata
Cara
Perencanaan,
Pengendalian
dan
Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang
Daerah
dan
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta
Tata
Cara
Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah
Daerah,
dan
Rencana Keda
Pemerintah
Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2017
Nomor 1312);
10.
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor
79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1213);
1
1. Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor
375/Menkes/SK/Vl2OO9
tentang Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang Bidang Kesehatal
Tahun 2OO5-2O25;
12. Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun
2Ol9
Tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun 2019
Nomor 1335);
13. Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor
8
Tahun
2016 Tentang Pembentukan
dan
susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
(Lembatan
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan Tahun
2016 Nomor
8), Sebagaimana telah
diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 1
Tahun
2022
Tentang Perubahan
ketiga Atas
Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor
8 Tahun
2016
Tentang
Pembentukan Dan
Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
(Lembaran
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun 2022 Nomor 1); 14.
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor
10 Tahun 2012 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun 2OO5-2O25
(Lembar
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun 2012
Nomor
10);
15. Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 15
Tahun 2O2l tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 202l-2026
(kmbaran
Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Tahun 2021
nomor 15);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RENSTRA PENERAPAN BLUD UPTD PUSKESMAS KONDA
BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENERAPAN BLUD UPTD PUSKESMAS KONDA
BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA BLUD UPTD PUSKEMAS KONDA
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 88 Tahun 2016
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga
susunan organisasi-dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD.2016/NO.88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, serta untuk menunjang pelaksanaan tugas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang kedudukan dan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2016.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2011 dicabut
14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat