PendidikanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan
Perbup Kab. Bantul No. 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
Mengubah
Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 69, BD.2022/NO.69
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun
2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak
Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 8
Tahun 2021 tentang Peningkatan Kepatuhan dan
Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal, perlu
mengalokasikan pemanfaatan Bantuan Operasional
Sekolah untuk mendukung kepesertaan program jaminan
sosial ketenagakerjaan bagi tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan non Aparatur Sipil Negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16
Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman
Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun
2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 sebagaimana
diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103
Tahun 2020; Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2021 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2022;
Materi Pokok: mengubah ketentuan mengenai penggunaan BOSDA
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2022.
Jumlah Halaman: 10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 68 Tahun 2022
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Purworejo No. 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi Hibah Bidang Kesejahteraan Rakyat Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran 2021
Peraturan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2013
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah
dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah
Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah
Bidang Kesejahteraan Rakyat dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
Bidang Lingkungan Hidup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 162 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 163 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
Bidang Kebudayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 166 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
Bidang Pekerjaan Umum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 180 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah pada
Dinas Kesehatan Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran
program, kegiatan dan sub kegiatan serta untuk
memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari
kemungkinan terjadinya risiko sosial, Pemerintah
Kabupaten Purworejo dapat memberikan hibah dan
bantuan sosial dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas, dan manfaat serta selektif
sesuai kemampuan keuangan daerah; bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, akuntabel, dan
transparan, maka pemberian hibah dan bantuan
sosial perlu diberikan pedoman dalam
pelaksanaannya; bahwa untuk memberikan dasar hukum dan landasan
operasional dalam pengelolaan belanja hibah dan
bantuan sosial serta untuk melaksanakan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, diperlukan pengaturan yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Hibah
Bab III Bantuan Sosial
Bab IV Tim Evaluasi dan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial
Bab V Monitoring dan Evaluasi
Bab VI Sanksi
Bab VII Ketentuan Lain-Lain
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
Peraturan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2013, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2021, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 Tahun 2021, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 32 Tahun 2021, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2021, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35 Tahun 2021, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 48 Tahun 2021, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 52 Tahun 2021, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 53 Tahun 2021, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 162 Tahun 2021, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 163 Tahun 2021, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 166 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 180 Tahun 2021 dicabut.
84 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 68 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 68/G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO KEPADA PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Kepada Pemerintah Desa.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021.
Mengatur tentang Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang dituangkan dalam APBDesa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 66 Tahun 2022
PERUBAHAN - KEDUA - ATAS - PERBUP - NOMOR - 10 - 2021 - PEDOMAN - PENGANGGARAN - PENATAUSAHAAN - PELAPORAN - PERTANGGUNGJAWABAN - MONEV - BELANJA - HIBAH - BANSOS - BERSUMBER - APBD
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD 2022/66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Dan Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa penganggaran belanja hibah dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dan dirinci menurut objek, , rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi terkait. Pengelompokan bidang urusan pemerintahan serta nomenklatur Perangkat Daerah telah diatur dalam Perbup Nomor 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.28 Tahun 2021, namun belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu diubah dan disesuaikan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.70 Tahun 2019; ; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda No.2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.9 Tahun 2015; Perda No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No.8 Tahun 2021; Perbup No.10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.28 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu ketentuan pada Pasal 7
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2022.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2022 NOMOR 443
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4), Pasal 40, dan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum atau Lembaga Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222); 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 179, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 53);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA KERJA SAMA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAB III TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN EVALUASI DANA BANTUAN HUKUM BAB IV TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
44 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015;
Peraturan (Perbup) ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, kelembagaan FPRB (Forum Pengurangan Risiko Bencana), kerja sama dengan pihak ketiga, pelaporan dan pertanggungjawaban pembiayaan penyelenggaraan penanggulangan risiko bencana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 64 Tahun 2022
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2022/NO.64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Tegal Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa guna mendukung program pembinaan
lingkungan sosial bidang kesejahteraan masyarakat,
dana bagi hasil cukai hasil tembakau dialokasikan
untuk membantu kesejahteraan buruh tani tembakau,
buruh pabrik rokok dan/ atau kelompok masyarakat
lainnya;
b. bahwa pemberian bantuan kepada buruh tani tembakau,
buruh pabrik rokok dan/ atau kelompok masyarakat
lainnya berupa bantuan langsung tunai;
c. bahwa guna memeberikan landasan hukum dalam
penyaluran bantuan langsung tunai kepada buruh tani
tembakau, buruh pabrik rokok dan/ atau kelompok
masyarakat lainnya perlu disusun Pedoman Pemberian
Bantuan Langsung Tonai Yang Bersumber Dari Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Bantuan Langsung Tonai Yang Bersumber Dari Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 tahun 2019; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07 /2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Sasaran Penerima; Besaran Bantuan dan Jangka Waktu; Mekanisme Verifikasi dan Validasi; Penyaluran; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembiayaan; Pengawasan dan Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2021
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 63 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD Kab. Tulungagung Tahun 2022 Nomor 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
Menimbang: a . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf
a Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan
dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau,
salah satu kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah pemberian
bantuan langsung tunai kepada buruh tani
te~bakau, buruh pabrik rokok, dan pekerja lainnya
di pabrik rokok;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian
bantuan langsung tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian
Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dari Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten
Tulungagung Tahun Anggaran 2022 dengan
Peraturan Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 iahun 2019 ; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.07/2021; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomo.r 20
Tahun 2016; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6
Tahun 2020; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10
Tahun 2021 ; 10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 61 Tahun
2021
Materi pokok: mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pemberian
Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dari Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten
Tulungagung Tahun Anggaran 2022. memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup; maksud dan tujuan; sasaran dan kriteria penerima; jenis bantuan; mekanisme pemberian bantuan; mekanisme pertanggungjawaban; pengawasan, monitoring dan evaluasi; pembiayaan; pengaduan; sanksi; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2022.
jumlah 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 63 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengurangan resiko akibat
terjadinya bencana maka perlu upaya yang
sistematis, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko
Bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 75 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana sebagai pedoman dan rencana aksi kegiatan pengurangan resiko bencana bagi semua pihak dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di daerah, sejak pra bencana, saat bencana dan pascabencana yang terlibat dalam penanggulangan Bencana yang uraiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022.
109 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
