Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD.2016/NO.85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan
ABSTRAK:
Dalam rangka terpeliharanya keamanan, ketentraman
dan ketertiban masyarakat, serta untuk menjaga terciptanya
stabilitas nasional di daerah, perlu dilakukan koordinasi
antar pimpinan daerah di Kabupaten Tabalong hingga di
wilayah kecamatan. Berpedoman pada ketentuan Pasal 26 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan urusan pemerintahan umum, perlu mengatur
tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda)
Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
(Forkompimda) di Kabupaten Tabalong. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di
Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016.
Peraturan ini mengatur tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di
Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kelembagaan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 85 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara berdaya guna, berhasil guna dan memadai; serta dengan ditetapkannyaPeraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pengaturanpelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE dan untuk memberikan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu ditinjau kembali.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 82 Tahun 2012; PP Nomor 96 Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 2 Tahun 2018; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; KepmenPAN Nomor 13/KEP/M.PAN/2003; PerMenkominfo Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 20 Tahun 2016; PermenPAN RB Nomor 5 Tahun 2018; Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Perbup Banjar Nomor 67 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat: Ketentuan Umum; Prinsip-Prinsip; Data Dan Informasi; Pusat Data; Aplikasi; Infrastruktur; Organisasi dan Manajemen; Proses SPBE; Monitoring dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 85 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Rencana Bisnis Bank Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pengawasan, serta pengendalian Perusahaan Daerah, perlu adanya Perencanaan Bisnis Bank Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Gresik, Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan;
c. bahwa dengan mempertimbangkan Berita Acara tanggal 22 November 2021 dengan agenda Pembahasan Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2022, maka terhadap Permohonan Pengesahan Rencana Bisnis Bank Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2022, perlu ditindaklanjuti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan
Rencana Bisnis Bank Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2022;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik;
mengatur pengesahan rencana bisnis Bank Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 85 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru Tahun 2017 - 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012-2022, perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru Tahun 2017-2022. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022.
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
Apabila dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 harus mengikuti perubahan tersebut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 85 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dalam pembangunan di Daerah;
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Balangan ini Mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 85 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD.2008/NO.35 SERI D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
