Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.198 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 42 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Sistem Akuntansi Keuangan Balai Pendidikan dan Pelatihan IImu Pelayaran (BP2IP) Surabaya

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Download file:

pm_no._42_tahun_2012.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2012

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

Abstrak

Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman

Download file:

pm_no._2_tahun_2012.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Sistem Akuntansi Balai Besar Pendidikan Penyelengaraan dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta

Abstrak

Pendidikan Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenhub No. 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta

Download file:

pm._no._91_tahun_2010.pdf

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Kodefikasi Segmen Akun Belanja Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Abstrak

Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2017.pdf

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kebijakan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Informasi Cuaca untuk Penerbangan pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Abstrak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BMKG No. 4 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Informasi Cuaca untuk Penerbangan Pada Badan Meteorologim Klimtologi dan Geofisika

Download file:

Perka BMKG Nomor 2 Tahun 2017.PDF

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

no-10-tahun-2023.pdf

akuntabilitas-kinerja

2023

Peraturan Menteri Perdagangan NO. 10, BN.2023 (191)/38 hlm

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2021 dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu mengatur penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penghargaan dan sanksi dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
38 hlm

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi Unit Akuntansi, Penanggung Jawab Pelaporan Keuangan/Barang Milik Negara Dan Operator Sistem Akuntansi Instansi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

Permendag No. 88 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Unit Akuntansi, Penanggung Jawab Pelaporan Keuangan/Barang Milik Negara dan Operator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Download file:

Permendag No. 60 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Struktur Organisasi Unit Akuntansi, Penanggung Jawab Pelaporan Keuangan/Barang Milik Negara dan Operator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Kebijakan Akuntansi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

Permendag No. 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi Unit Akuntansi, Penanggung Jawab Pelaporan Keuangan/Barang Milik Negara Dan Operator Sistem Akuntansi Instansi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Mencabut

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG /KEP/10/2017 Tentang Struktur Organisasi Unit Akuntansi, Penanggung Jawab Pelaporan Keuangan/Barang Milik Negara dan Pelaksana Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Perdagangan Tahun 2017

Download file:

Permendag No. 88 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

2023pmppn003.pdf

akuntabilitas-kinerja

2023

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional NO. 3, BN.2023 (354)/19 hlm

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menerapkan sistem akuntabilitas kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pemantauan akuntabilitas kinerja, publikasi, penghargaan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.
19 hlm

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kebijakan Akuntansi Koperasi

Abstrak

Kebijakan Akuntansi Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Mencabut

Permenkop UKM No. 14/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi
Permenkop UKM No. 13/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
Permenkop UKM No. 12/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil

Download file:

2 th 2024.pdf

kebijakanakuntansi-koperasi

2024

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO. 2, BN.2024 (35)/37 hlm

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menyusun laporan keuangan secara tertib, baik, transparan, dan akuntabel, perlu membuat kebijakan akuntansi koperasi; b. bahwa pengaturan mengenai pedoman umum akuntansi koperasi simpan pinjam, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, dan koperasi sektor riil sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Keeil, dan Menengah, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Ked! dan Menengah, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Ked! dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Keeil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, akuntansi koperasi, laporan keuangan koperasi, audit laporan keuangan, ketentuan lain-lain, sanksi administratif dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2024.
Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas : a. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil b. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Koperasi c. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Keeil dan Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi d. ketentuan terkait pelaporan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Keeil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
37 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2012.