Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UNIT LAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan sosial terhadap anak di Kabupaten Tulungagung sudah dibentuk Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan efisiensi layanan, maka terhadap substansi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan · Peraturan Bupati Tulungagung tentang Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; 2. Undang-Undang Nomor 20 .Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 26 Tahun 2011; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 tahun 2016; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019
Materi pokok: mengatur mengenai pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung. memuat antara lain: ketentuan umum; visi, misi dan prinsip layanan; pembentukan; kedudukan; susunan organisasi; tugas dan tanggungjawab; layanan pengaduan berbasis sistem organisasi; tata kerja dan standar operasional prosedur; pembiayaan; penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
mencabut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak lntegratif
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 82, SIPUU.SETKAB.GO.ID, LL SETKAB : 1 HLM.
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Memperpanjang Masa Kerja Panitia Interdepartemental Penyusun Peraturan Pemerintah, Seperti Termaksud Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1969
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 1969.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 82 Tahun 2018
PERBUP Kab. Pohuwato No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
perubahan atas peraturan bupati no. 51 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tigas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan fungsi penunjang
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, sehingga perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati No. 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Perda Kabupaten Pohuwato No. 8 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati No. 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan fungsi penunjang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 82 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 berupa laporan realisasi anggaran dan lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2022.
6 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 82 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI NON AKADEMIK DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Mahasiswa Bidang Pendidikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memandang perlu untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas pendidikannya dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD No.18 Ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.12 Tahun 2011, UU No.12 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014, PP No.48 Thaun 2009, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.77 Tahun 2020, Perda No.5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Gubernur Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Pesyaratan Penerimaan Beasiswa, Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi, Pembayaran Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi, Pelaporan Dan Evaluasi, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
Peraturan ini memiliki 7 halaman dan 1 halaman lampiran.
Permenhub No. 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan
Mencabut :
Permenhub No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 298 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Belanja Daerah berpedoman analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa dalam rangka Penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja menjadi lebih logis dan mendorong dicapainya efisiensi secara terus menerus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur Tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2023 dengan sistematika Ketentuan Umum; Standar Satuan Harga; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 82 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembentukan Tim Penerapan Standar Minimal Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat di Kota Magelang dalam pemenuhan
pelayanan dasar yang komprehensif, perlu dilakukan
pengoordinasian oleh Walikota di daerah; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal, dalam ketentuan penerapan Standar
Pelayanan Minimal dibentuk tim yang ditetapkan dengan
Peraturan Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pedoman Pembentukan Tim Penerapan
Standar Pelayanan Minimal Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab III Kelembagaan
Bab IV Perencanaan SPM
Bab V Kerja Sama
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Pelaporan
Bab VIII Pembiayaan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
PP No. 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Mencabut :
PP No. 41 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengelolaan limbah cair domestik oleh Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik, perlu dibentuk suatu standar pelayanan minimal pada Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2021tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
mengatur tentang penerapan standar pelayanan minimum badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis pengelolaan limbah cair domestik pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik yang memuat jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima pelayanan dasar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2022.
59
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
