Permenhub No. 120 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat dan Sub Bidang Transportasi Perkotaan
Mencabut :
Permenhub No. 96 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Keselamatan Transportasi Darat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perbup Kab. Bantul No 81 Tahun 2021 ttg Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020
tentang Pamong Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 , Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
2 Tahun 2020, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun
2020 .
Materi pokok : kewajiban, larangan, hukuman disiplin, mekanisme pemberhentian pamong Kalurahan, dan penunjukkan pelaksana tugas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021.
Jumlah halaman : 16 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 81 Tahun 2020
PERBUP Kab. Ciamis No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dan Penyaluran Dana Desa Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dan Penyaluran Dana Desa Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 81 Tahun 2017
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN DAN RESTITUSI PAJAK DAERAH
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 81, BD.2017/NO.81
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN DAN RESTITUSI PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk penyeragaman dan tertib administrasi dalam penyelesaian permasalahan Wajib Pajak terhadap pemotongan/pemungutan atas suatu ketetapan pajak yang telah ditetapkan dan pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan/atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlua danya acuan baku yang diimplementasikan secara menyeluruh bagi Wajib Pajak pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Dan Restitusi Pajak Daerah
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.28 Tahun 2009 ;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No.14 Tahun 2005 ;6.PP No.58 Tahun 2005 ;7.PP No.71 Tahun 2010
;8.PP No.55 Tahun 2016 ;9.PMDN No.13 Tahun 2006;10.PMK No.238/PMK.05/2011 ;11.PMK No.68/PMK.03/2012 ;12.PMK No.9/PMK.03/2013 ;13.PMDN No.64 Tahun 2013;14.Perda Prov Banten No.1 Tahun 2011;15.Pergub No.29 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2019/NO.81, LL Kab. Kubu Raya : 8 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang GERAKAN SADAR KOPERASI
ABSTRAK:
Bahwa koperasi mempunyai peran dan kedudukan yang strategis dalam membangunan ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1992, UU No.35 Tahun 2007, UU No.20 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, PP No.44 Tahun 1997, Perda No.1 Tahun 2019,
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penyuluhan Koperasi; Perizinan Koperasi; Pembiayaan; Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Serta Layanan Konsultasi Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi; Pemasaran Koperasi; Pembinaan Manajemen Koperasi; Kerja Sama; Perlindungan Usaha; Pengawasan; Pendampingan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi sumatera selatan,perlu menetapkan peraturan Gubenur tentang susunan Oragnisasi Uraian,Tugas dan fungsi Dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi sumatera selatan
Dasara Hukum dalam Peraturan ini antara lain:UU No 25 Tahun 1959;UU No 10 TAhun 2009;UU No 11 Tahun 2010;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 50 tahun 2011;PP No 18 TAhun 2016;Perda No 14 Tahun 2016
Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah:Ketentuan Umum,Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi,Unit pelaksana teknis dinas,kelompok jabatan fungsional,Kepegawaian,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2016.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 81, SIPUU.SETKAB.GO.ID, LL SETKAB : 1 HLM.
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Ir. Sutami, untuk Bertindak Selaku Menteri Pertanian Ad Interim
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 1969.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 81 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa perangkat desa sebagai penyelenggara
pemerintahan desa harus mampu melaksanakan tugas
dan fungsi guna kesejahteraan masyarakat di desa;
bahwa untuk mewujudkan kelancaran, efektifitas, dan
kepastian hukum dalam proses pengisian jabatan
perangkat desa di Kabupaten Karanganyar dan untuk
melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Perangkat Desa, perlu disusun pengaturan mengenai
pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa; bahwa berkaitan dengan mekanisme pengangkatan dan
pemberhentian perangkat desa yang diatur dalam
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019
tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019
tentang Perangkat Desa, perlu mengikuti perkembangan
dan dinamika masyarakat saat ini, sehingga perlu
diatur dengan Peraturan Bupati yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa
Bab III Serah Terima Jabatan
Bab IV Pembiayaan
Bab V Pengarah dan Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa
Bab VI Pemberhentian Perangkat Desa
Bab VII Tim Pengarah dan Tim Teknis Pengkajian dan Pertimbangan Penanganan Permasalahan Pemerintahan Desa
Bab VIII Mutasi Jabatan Perangkat Desa
Bab IX Kekosongan Jabatan Perangkat Desa
Bab X Staf Perangkat Desa
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 dicabut.
95 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
