Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Semarang Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan
penanggulangan bencana di Daerah dengan berfokus
kepada perlakuan beberapa parameter risiko dengan
dasar yang jelas dan terukur serta untuk menyelaraskan
arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan
bencana antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Semarang
dalam kesatuan tujuan, maka perlu disusun suatu
Kajian Risiko Bencana;
bahwa Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud
dalam huruf a digunakan sebagai acuan dasar
penyusunan rencana penanggulangan bencana di
Kabupaten Semarang dalam menghadapi peningkatan
potensi dan kompleksitas bencana di masa depan
dengan lebih baik;
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana,
Dokumen Kajian Risiko Bencana perlu dilegislasi sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko
Bencana Kabupaten Semarang Tahun 2021-2025;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Semarang Tahun 2021-2025 yang meliputi Kajian Risiko Bencana dan Peta Risiko Bencana. Peta Risiko Bencana disajikan dalam 2 (dua) bagian yaitu peta dan suplemen peta. Kajian Risiko Bencana dan Peta
Risiko Bencana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
118 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 79 Tahun 2021
kelurAhAn - loa iPuh darat - kEcamataN - tENggarong - baTAs - PeNEtapaN - pEnegAsAN - pEnGeSAhaN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD 2021/79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS KELURAHAN LOA IPUH DARAT KECAMATAN TENGGARONG
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Kelurahan Loa Ipuh Darat dengan Kelurahan Jahab tanggal 17 April 2013, Berita Acara Rapat Penetapan Batas Desa dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, membahas Penetapan Batas antar Kelurahan Jahab dengan Kelurahan Loa Ipuh Darat tanggal 6 Mei 2014, Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 418/SK-BUP/HK/2014 tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, Berita Acara Rapat Koordinasi Perubahan Batas Kelurahan tanggal 29 Oktober 2020, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 141 Tahun 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah, dibutuhkan penambahan aparatur sipil negara;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan
Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pengadaan aparatur sipil negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 ; PP No. 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 27 Tahun 2021; Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 18 Tahun 2020; Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016;
Dalam Perbup ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara dan ketentuan persyaratan umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 - 2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi setiap 5 (Lima) Tahun; untuk menindaklanjuti Rencana Aksi Nasional Tahun 2021-2024, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonogiri 2021-2026; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/M.PPN/HK/ 10/2021 Tahun 2018;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang ketentuan umum dan pemantauan dan evaluasi terkait Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 - 2026.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 79 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pendidik Dan/Atau Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 79 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa untuk keterpaduan, keserasian dan tertib
administrasi dalam system dan prosedur penatausahaan
keuangan dan barang daerah serta pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun
Anggaran 2013, perlu Pedoman Penatausahaan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Tegal Tahun Anggaran 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 ; Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008 ; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 2A Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2013.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2012.
253 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 79 Tahun 2020
asn - STANDAR KOMPETENSI JABATAN - JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD.2020/NO.80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara bagi jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara serta dalam rangka terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dan manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja, diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Bagi Jabatan Administrasi Dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, standar kompetensi jabatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 79 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD.2021/NO.79, LL KAB. KAYONG UTARA : 19 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, diselenggarakan sistem informasi yang mudah diakses masyarakat melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.6 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.96 Tahun 2012, Perpres No.95 Tahun 2018, PermenPAN No.62 Tahun 2018, Permen PANRB No.46 Tahun 2020, Perda Kayong Utara No.9 Tahun 2012, Perda Kayong Utara No.12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pelayanan Publik, Kelembagaan dan Sarana Pengaduan Pelayanan Publik, Tata Kerja Pengelolaan Pengaduan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, Pembiayaan, Sanksi Administratif dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 79, https://jdih.setkab.go.id; 2 hlm
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Team Asian Games IV
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 1961.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat