Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Daerah dalam rangka Mendukung Program Penggerak di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong proses transformasi
satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil
belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek
koginitif maupun non kognitif dalam rangka mewujudkan
profil pelajar pancasilan, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menginisiasi
Program Sekolah Penggerak; bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan
Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
melalui Program Sekolah Penggerak, Implementasi
Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data yang
berorientasi pada penguatan kompetensi dan
pengembangan karakter melalui terselenggaranya
pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan
berbudaya; bahwa dengan telah ditetapkannya Kabupaten Kendal
sebagai Kabupaten Penyelenggara Program Sekolah
Penggerak sesuai Nota Kesepakatan antara Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 05.1/III/NK/2021 dan Nomor
420/13/NK/2021 tanggal 22 Maret 2022 tentang
Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, perlu
dukungan kebijakan daerah dalam penyelenggaran
Program Sekolah Penggerak di Kabupaten Kendal yang
dituangkan dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kebijakan Daerah Dalam rangka
Mendukung Program Penggerak di Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemerintah Daerah memberikan dukungan Program Penggerak di Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah. Dukungan Pemerintah Daerah dimaksud dituangkan dalam kebijakan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 78 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Lontar Utara Kecamatan Pulalaut Barat Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa dan, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 76 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Lontar Selatan dengan Desa Lontar Utara Kecamatan Pulaulaut Barat, Peraturan Bupati
Kotabaru Nomor 78 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Lontar Utara dengan Desa Lontar Timur Kecamatan Pulaulaut Barat, dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 79 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Lontar Utara
dengan Desa Gemuruh Kecamatan Pulaulaut Barat, serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Lontar Utara Kecamatan Pulaulaut Barat Kabupaten Kotabaru; bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa
dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan kelurahan atau desa lainnya di Kabupaten
Kotabaru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotabaru tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Lontar Utara Kecamatan
Pulaulaut Barat Kabupaten Kotabaru;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 76 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 79 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Kotabaru Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Lontar Utara Kecamatan Pulaulaut Barat Kabupaten Kotabaru, di dalamnya berisi tentang ditetapkan dan ditegaskan Batas
Wilayah Administrasi Desa Lontar Utara Kecamatan Pulaulaut Barat Kabupaten Kotabaru dengan luasannya +58 hektare atau seluas +0.5 kilometer persegi, sebagai berikut :
a. Batas Utara : Desa Gemuruh.
b. Batas Barat : Laut..
c. Batas Timur : Desa Lontar Timur.
d. Batas Selatan : Desa Lontar Selatan.
Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Lontar Utara Kecamatan Pulaulaut Barat Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terlampir
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 79 Tahun 2013
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD.2013/No.79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014, dan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu menetapkan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pernerintahan Daerah dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintab Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tabun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tabun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 88 Tahun 2011; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 42 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 79 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN NON TUNAI
DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2022
Bahwa Sebagai Tindak Lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, untuk Mewujudkan Pengelolaan Data yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, Dapat di pertanggungjawabkan , Mudah di Akses, dan dibagi Pakaikan Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia, Maka Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Tentang Satu Data.
Dasar Hukum; Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Badan Pusat Stantistik Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Nomor 078 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur Tentang Satu Data, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup;
Prinsip Satu Data;
Penyelenggaraan Satu Data;
Koordinasi dan Kerjasama;
Pemanfaatan Data;
Pengendalian;
Pendanaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2022.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 79 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Gemuruh Kecamatan Pulaulaut Barat Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa dan, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 79 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Lontar Utara dengan Desa Gemuruh Kecamatan Pulaulaut Barat, Peraturan Bupati Kotabaru
Nomor 80 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Lontar Timur dengan Desa Gemuruh Kecamatan Pulaulaut Barat, dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 81 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sebanti dengan Desa Gemuruh
Kecamatan Pulaulaut Barat, serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa
Gemuruh Kecamatan Pulaulaut Barat Kabupaten Kotabaru; bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa
dengan kelurahan atau desa lainnya di Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotabaru tentang Penetapan dan Penegasan Batas
Wilayah Administrasi Desa Gemuruh Kecamatan Pulaulaut barat Kabupaten Kotabaru;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 79 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 80 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 81 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 79 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 80 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 81 Tahun 2019;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Budaya Pemerintahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efisien, diperlukan pegawai Pemerintah Daerah yang memahami, memiliki, dan melaksanakan budaya pemerintahan, bahwa Kota Yogyakarta sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki budaya pemerintahan dengan nilai filosofi hamemayu hayuning bawana, dan ajaran moral sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh, serta semangat golong-gilig perlu diselaraskan dengan nilai dasar berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif; bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan Di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut dan diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2022.
Materi pokok : Pelaksanaan Budaya Pemerintahan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2022.
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta.
Jumlah Halaman : 9 HLM; Lampiran : 19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 80 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat, perlu dibangun aparatur sipil negara yang berintegritas dan profesional;
b. bahwa untuk meningkatkan integritas dan mendorong profesionalitas serta efektivitas kinerja aparatur sipil negara perlu mengatur hari kerja dan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
c. bahwa ketentuan hari kerja dan jam kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu disesuaikan dan diatur kembali dalam Peraturan Bupati tersendiri;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Hari Kerja dan Jam Kerja; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2019
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Sepagar Kecamatan Pulaulaut Barat Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa dan, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 83 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sepagar dengan Desa Sumber Sari Kecamatan Pulaulaut Barat, Peraturan Bupati Kotabaru
Nomor 84 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sebanti dengan Desa Sepagar Kecamatan Pulaulaut Barat, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 85 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sepagar dengan Desa Terangkeh Kecamatan Pulaulaut Barat, dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 86 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sepagar dengan Desa Subur Makmur Kecamatan
Pulaulaut Barat, serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sepagar Kecamatan Pulaulaut Barat Kabupaten Kotabaru; bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa
dengan kelurahan atau desa lainnya di Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah
Administrasi Desa Sepagar Kecamatan Pulaulaut Barat Kabupaten Kotabaru;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 83 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 84 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 85 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 86 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Sepagar Kecamatan Pulaulaut Barat Kabupaten Kotabaru, di dalamnya berisi tentang ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Administrasi Desa Sepagar Kecamatan Pulaulaut Barat Kabupaten Kotabaru dengan luasannya +989 hektare atau seluas +9.8 kilometer persegi, sebagai berikut :
a. Batas Utara : Desa Subur Makmur dan Laut.
b. Batas Barat : Laut..
c. Batas Timur : Desa Sumber Sari dan Desa Subur Makmur.
d. Batas Selatan : Desa Sebanti.
Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Sepagar Kecamatan Pulaulaut Barat Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terlampir
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 81 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 766
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel perlu mengatur kode etik pegawai pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kaur. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, mengamanatkan kode etik penyelenggaraan pengadaan barang/jasa ditetapkan oleh Kepala Daerah
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 5 Tahun 2014
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. UU No. 30 Tahun 2014
5. PP No. 20 Tahun 1968
6. PP No. 42 Tahun 2004
7. PP No. 53 Tahun 2010
8. Perpres No. 16 Tahun 2018
9. Permendagri No. 80 Tahun 2015
10. Permendagri No. 112 Tahun 2018
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2018
13. Permendagri No. 112 Tahun 2018
14. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
15. Perbup Kaur No. 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur Perilaku Pegawai UKPBJ dan menghindarkan segala pertentangan kepentingan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
