Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 21.975 peraturan dalam 0,108 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perwal Nomor 23 Tahun 201...No 15 Tahun 2012.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Samarinda No. 57 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Download file:

BD. Perwali No.23 Th.2013...an Menara Telkom.pdf

retribusi-pengelolaan

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD.2013/NO.23

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu jenis retribusi yang dipungut guna mendukung pelaksanaan pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah; b. bawadalamrangkameningkatkankualitaspenilaiuntukmenentukan NJOP bangunandanmerupakanacuanbagipenilai PBB untukmemperolehbiayapembuatanbarubangunantermasuk Tower atauMenara Telekomunikasi sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal PajakNomor: SE-17/PJ.6/2003tanggal 23 Mei 2003, dipandangperluadanyapetunjukteknispenilaibangunan yang berkarakteristikKhusus; c. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu diatur petunjuk pelaksanaan pengelolaan retribusi menara telekomunikasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a danb, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
UU No. 27 tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMEN PUPR No. 24/PRT/M/2007; PERMENKOMINFO No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009; PERDA No. 11 Tahun 2009; PERDA No. 13 Tahun 2011.
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Peraturan ini bertujuan : a. Mengendalikan pemanfaatan ruang di daerah yang diperuntukkanbagi penyelenggaraan menara telekomunikasi agar keberadaannya selaras,serasi dengan tata ruang kota dan lingkungan serta memenuhi unsur estetika;dan b. Peningkatan kinerja pelayanan terhadap pengendalian menara telekomunikasi oleh instansi yang berwenang dan/atau ditunjuksehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi : a. Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; b. Tata cara penghitungan retribusi; c. Tata cara penetapan retribusi terutang; d. Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi; e. Tata cara penagihan retribusi terutang; f. Wilayah pemungutan; Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2013.
13 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 22 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BITUNG

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

NO. 22.pdf

NO. 22. LAMP..pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 22 Tahun 2013

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERWALI PELIMPAHAN RETRIBUSI.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2013

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

BD. Perwali No.21 Th.2013...emadam Kebakaran.pdf

retribusi-pemungutan

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD.2013/NO.21

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menghindari kerugian material dan immaterial dari bahaya kebakaran, maka setiap bangunan dan kawasan tertentu serta sarana umum harus dilengkapi dengan sarana berupa alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamat jiwa; b. bahwa alat-alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus senantiasa dalam keadaan siaga untuk digunakan dan berfungsi saat dibutuhkan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian secara berkala; c. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dalam huruf b, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 67 ayat (3) perlu diatur Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
UU No. 27 Tahun 1959; UU NO. 1 Tahun 1970; UU No. 4 Tahun 1972; UU No. 28 tahun 1999; UU No. 28 tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; KEPMENPU No. 10/KPTS/2000; KEPMENPU No. 11/KPTS/2000; KEPMENPU No. 29/PRT/M/2006; KEPMENPU No. 24/PRT/M/2007; KEPMENPU No. 25/PRT/M/2007; KEPMENPU No. 26/PRT/M/2007; KEPMENPU No. 24/PRT/M/2008; KEPMENPU No. 25/PRT/M/2008; KEPMENPU No. 26/PRT/M/2008; PERDA No. 13 Tahun 2011.
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pemungutan Retribusi bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, peningkatan pelayanan, serta memberikan kejelasan kepada masyarakat dan petugas tentang tata cara pemungutan Retribusi. Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi : a. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; b. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi; c. Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi; d. Tata Cara Penagihan Retribusi; e. Hal-hal lain yang perlu diatur dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2015.
10 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 21 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA BITUNG

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

NO. 21.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Walikota Cimahi nomor 41 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Cimahi

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perwal nomor 20 tahun 2013.PDF

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Izin Gangguan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERATURAN WALIKOTA NO 20 TAHUN 2013.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Ketententuan Umum Pajak Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

PERATURAN WALIKOTA NO 19 TAHUN 2013.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 19 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Kota Cimahi

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perwal nomor 19 tahun 2013.PDF

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2013.