Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Bulan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarrnasin Nomor 9·Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, perlu diatur tentang pelaksanaan bulan panutan pajak bumi dan bangunan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nornor 6 Tabun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pelaksanaan Bulan Panutan Pajak Bumi dan
Bangunan, yang memuat: Ketentuan Umum; Penghapusan Sanksl Adminlstrasi Piutang PBB P2; Jangka Waktu Pelaksanaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018.
5 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tidore Kepulauan Nomor 37 Tahun 2018
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN PADA QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
ABSTRAK:
Bahwa besaran tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang ditetapkan melalui Qanun Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini sehingga perlu dirubah;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemeriksaan ALat Pemadan Kebakaran pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
Dasar Hukum Perwali ini adalah: UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 5 Tahun 1983; Qanun Kota Banda Aceh No. 16 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada Qanun Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2018.
3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tebing Tinggi Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Bahwa tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribui daerah telah diatur dalam peraturan wali kota Medan No.21 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan wali kota Medan No.77 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan Wali Kota medan No.21 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; Bahwa Peraturan Wali Kota Medan Sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan pengaturaannya ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum dari peraturan wali kota ini adalah : UUD Tahun 1945 pasal 18 ayat (6) ; UU No.8 Drt Tahun 1956 ; UU No.28 Tahun 2009 ; UU no.5 Tahun 2014 ; UU No.23 Tahun 2014 ; UU No.30 Tahun 2014 ; PP No.22 Tahun 1973 ; PP No.58 tahun 2005 ; PP No.69 Tahun 2010 ; PP No.11 Tahun 2017 ; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PERDA Kota Medan No.7 Tahun 2009 ; PERDA Kota Medan No.1 Tahun 2011 ; PERDA Kota Medan No.3 Tahun 2011 ; PERDA Kota Medan No.4 Tahun 2011 ; Perda Kota Medan No.5 Tahun 2011 ; PERDA Kota Medan No.6 Tahun 2011 ; PERDA Kota Medan No.7 Tahun 2011 ; PERDA Kota Medan No.10 Tahun 2011 ; PERDA Kota Medan NO.11 Tahun 2011 ; PERDA Kota Medan No.12 Tahun 2011 ; PERDA Kota Medan No.16 tahun 2011 ; PERDA Kota Medan No.5 Tahun 2012 ; PERDA Kota Medan NO.9 tahun 2012 ; PERDA Kota Medan No.10 Tahun 2012 ; PERDA Kota Mmedan No.3 Tahun 2013 ; PERDA Kota Medan No.2 Tahun 2014 ; PERDA Kota Medan NO.2 Tahun 2016 ; PERDA Kota Medan No.3 Tahun 2016 ; PERDA Kota Medan No.4 tahun 2016 ; PERDA Kota Medan No.6 Tahun 2016 ; PERDA Kota Medan No.7 Tahun 2016 ; PERDA Kota Medan No.15 Tahun 2016 ; PERDA Kota Medan No.2 Tahun 2017 ; PERDA Kota Medan No.5 Tahun 2017 ; PERWALI Medan No.1 Tahun 2017 ; PERWALI Medan No.44 Tahun 2017.
Peraturan Walikota Medan ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, Insentif pemungutan pajak dan retribusi, Penggangaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
Dengan Diundangkannya Peraturan walikota Ini, maka peraturan Wali Kota Medan No.21 Tahun 2017 Tentang Pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Mmedan Tahun 2017 Nomor 21), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan wali Kota medan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan WaliKota Medan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pemberian Insentif Peungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 77), Dicabut dan dinyatakan Tidak Berlaku.
16 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun
2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
belum mengatur mengenai batas waktu penyampaian
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah secara elektronik dan
pembayaran atau penyetoran pajak pada hari libur,
maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan
disempurnakan;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017;
Mengubah ketentuan Pasal 9; Pasal 10 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
Mengubah: Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah;
Jumlah Halaman: 5 hlm. Lampiran: 11 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA SABANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 64 ayat (3) Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu disusun klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 14 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009; Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 4 Pasal yang memuat ketentuan umum, klasifikasi NJOP dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2018
PERWALI Kota Surabaya No. 43 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 33, BD No 33 Tahun 2018
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pembayaran, Tempat Pembayaran, dan Penyetoran Retribusi Izin Pemakaian Tanah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana;
b. bahwa guna memberikan kemudahan wajib retribusi pemakaian tanah dalam melakukan pembayaran retribusi pemakaian tanah, maka ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi Izin Pemakaian Tanah pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran, Tempat Pembayaran, dan Penyetoran Retribusi Izin Pemakaian Tanah
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 61);
13. Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan Retribusi Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 79);
14. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Objek Retribusi Berupa Pelayanan Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 9).
Peraturan ini antara lain mengatur tentang Ketentuan umum Tata Cara Pembayaran, Tempat Pembayaran, dan Penyetoran Retribusi Izin Pemakaian Tanah; Kewenangan (Walikota berwenang menetapkan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi, Kewenangan Walikota dalam menetapkan retribusi didelegasikan kepada Kepala Dinas, Penetapan jumlah retribusi ditetapkan dalam SKRD, SKRD dapat berupa dokumen manual maupun elektronik); Tata Cara Pembayaran, Tempat pembayaran, dan penyetorab Retribusi; Rekonsiliasi (Pelaksanaan rekonsiliasi, terdiri atas : a. rekonsiliasi data transaksi pembayaran retribusi daerah; b. rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah); Kegagalan Transasksi; Pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2018.
Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 70), khususnya mengenai ketentuan yang mengatur retribusi Izin Pemakaian Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Pengembalian Kelebiham Pembayaran Pajak Daerah; Tatacara Pengembalian Kelebihan Pajak; Kewenangan Pemberian Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Pembebanan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2018.
9 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
