Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembahasan Retribusi daerah Kota Kendari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 peraturan daerah kota Kendari nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum Sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota Kendari nomor 4 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Kendari nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dan pasal 61 peraturan daerah kota Kendari nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha Sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota Kendari nomor 5 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Kendari nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha maka dipandang perlu menetapkan tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi daerah Kota Kendar
Undang-undang tahun 1995 tentang pembentukan Kotamadya daerah tingkat 2 Kendari lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 nomor 44, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kewenangan
Bab III Tata Cara Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebeasan Retribusi
Bab IV Besaran Pengurangan, Keringanan dan Pembebesan Retribusi
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2014.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 55 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Pajak Air Tanah
sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan sebagai sumber
pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah, maka dipandang
perlu menetapkan tata cara pemungutan Pajak Air Tanah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6
Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah maka tata cara pemungutan pajak air
tanah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2010
Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2013
BAB IV TATA CARA PENERBITAN SKPD,STPD
Pasal 4 Berdasarkan data objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Pasal 15 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2014.
11 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 52 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Denpasar
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Denpasar;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
3. Undang-Unclang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 1 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2012;
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Tata Cara Pemunguran PBB;
4. Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2014.
-
-
40
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang No. 51 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Telah ditetapkan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
UU No. 2 Tahun 1993, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 91 Tahun 2010, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, PERDA KOTA TANGERANG No.1 Tahun 2008, PERDA KOTA TANGERANG No.5 Tahun 2008, PERDA KOTA TANGERANG No.7 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 28 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 29 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 30 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 31 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 34 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 42 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 10 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur perubahan atas petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah, di antaranya jenis pajak yang dihitung dengan cara taksasi dan jenis pajak yang dihitung dengan cara menghitung pajak sendiri.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2014.
109 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 51 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame
ABSTRAK:
a. bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan sebagai sumber pendanaan bagi kelangsungan pembangunan daerah, sehingga perlu diberdayagunakan dengan memperhatikan potensi yang ada di daerah;
b. bahwa sebagai pelaksanaan kewenangan di bidang Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, maka dipandang perlu dalam penatausahaannya dilaksanakan melalui tata cara pemungutan Pajak yang baik dan benar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010;
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun Tahun
2012.
1. Ketentuan Umum;
2. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan;
3. Masa Pajak;
4. Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SKPD;
5. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaraan Pajak;
6. Tata Cara Penagihan;
7. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
26
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 51 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo Pada Dinas Pengelolaan Pasar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 50 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
a.bahwa scbagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu
disusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas
Fanah dan Bangunan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Banunan;
Undang-Undang Nomor I Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor I Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014
Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2010
KETEN TUAN UMUM
Prosedur pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2014.
31 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 49 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Pembebasan Retribusi Pelayanan Penunjang Medik Laboratorium Penyakit HIV-AIDS dan Tuberculosa Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Depok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
