Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 55 Tahun 2014

TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEBIJAKAN TARIF BAB III JASA LAYANAN BAB IV POLA DAN BESARAN TARIF LAYANAN BAB V PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF BAB VI PELAYANAN RAWAT JALAN BAB VII PELAYANAN GAWAT DARURAT BAB VIII PELAYANAN RAWAT INAP BAB IX TARIF PELAYANAN AMBULAN BAB X TARIF TINDAKAN MEDIS BAB XI TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN BAB XII TARIF PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT BAB XIII TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK BAB XIV TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS BAB XV TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS BAB XVI TARIF PELAYANAN REKAM MEDIK, GENERAL CHECK UP, PENGUJIAN KESEHATAN BAB XVI TARIF PELAYANAN MEDICO – LEGAL BAB XVIII TARIF PEMULASARAAN DAN TRANSPORTASI JENAZAH BAB XIX TARIF PELAYANAN UMUM PENUNJANG RUMAH SAKIT BAB XX TATA CARA PEMUNGUTAN BAB XXI SANKSI ADMINISTRASI BAB XXII TATA CARA PENAGIHAN BAB XXIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN BAB XXIV KADALUWARSA PENAGIHAN BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Blitar Nomor 55 Tahun 2014 tentang TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR

T.E.U.

Indonesia, Kota Blitar

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Blitar

Tanggal Penetapan

29 Agustus 2014

Tanggal Pengundangan

29 Agustus 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

BD NOMOR 55

Subjek

BADAN LAYANAN UMUM - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Blitar

Bidang

Halaman ini telah diakses 895 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERWALI TARIF RSD.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RETRIBUSI - KESEHATAN
2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 55, BD NOMOR 55
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR
ABSTRAK:	a. bahwa Rumah Sakit sebagai BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa layanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana ; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa Tarif Layanan Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Walikota ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar ; 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063); 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072); 8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran negara Nomor 5340) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif BLU RS Di Lingkungan RS Pemerintah dalam pola perhitungan tarif BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEBIJAKAN TARIF BAB III JASA LAYANAN BAB IV POLA DAN BESARAN TARIF LAYANAN BAB V PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF BAB VI PELAYANAN RAWAT JALAN BAB VII PELAYANAN GAWAT DARURAT BAB VIII PELAYANAN RAWAT INAP BAB IX TARIF PELAYANAN AMBULAN BAB X TARIF TINDAKAN MEDIS BAB XI TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN BAB XII TARIF PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT BAB XIII TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK BAB XIV TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS BAB XV TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS BAB XVI TARIF PELAYANAN REKAM MEDIK, GENERAL CHECK UP, PENGUJIAN KESEHATAN BAB XVI TARIF PELAYANAN MEDICO – LEGAL BAB XVIII TARIF PEMULASARAAN DAN TRANSPORTASI JENAZAH BAB XIX TARIF PELAYANAN UMUM PENUNJANG RUMAH SAKIT BAB XX TATA CARA PEMUNGUTAN BAB XXI SANKSI ADMINISTRASI BAB XXII TATA CARA PENAGIHAN BAB XXIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN BAB XXIV KADALUWARSA PENAGIHAN BAB XXV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal . 37

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521