PENDELEGASIAN WEWENANG PENADATANGANAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALUKU TENGAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD.349/2017, TLD 2017, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penadatanganan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah
ABSTRAK:
Bahwa Limbah bahan beracun dan berbahaya memiliki potensi untuk menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan dengan baik, melalui perangkat perizinan yang memuat ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh penanggungjawab kegiatan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria dengan ketentuan yang berlaku.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 18 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan PP No. 85 Tahun 1999; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 101 Tahun 2014; PERMENLH No. 18 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 2012; PERDAKABMALTENG No. 45 Tahun 2008; PERDAKABMALTENG No. 04 Tahun 2016; PERBUPMALTENG No. 06 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pendelegasian Wewenang Penandatangan Perizinan, Pengawasan dan Pembinaan, dan Kewajiban Pelaksana Kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 78 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal Serta Pembinaan Teknis Operasional Pada Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 PP No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Ketentuan Pasal 2 Permendagri No 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, Penyediaan Darana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol-PP, agar dalam pemenuhan hak PNS, penyediaan sarana dan prasarana minimal Satpol-PP, serta pembinaan teknis operasional bagi anggota Satpol-PP dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawb.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaha Daerah; UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No 16 Tahun 2018 tentang Satpol-PP; PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab CIlacap No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 10 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Cilacap TA 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kewajiban Pemerintah Daerah, Pendanaan, Ketentuan Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau No. 78 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sub Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Di Kabupaten Sanggau
ABSTRAK:
Menjamin kelancaran dan ketersediaan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di Wilayah Kecamatan dalam Kab. Sanggau maka perlu adanya Sub Penyalur. Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No. 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan pada Daerah yang belum terdapat Penyalur penunjukkan Sub Penyalur dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU 27 Tahun 1959, UU No. 22 Tahun 2001, UU No. 30 Tahun 2007, UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 36 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009, Perpres No. 191 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No. 6 Tahun 2015, Perda Kab. Sanggau No. 8 Tahun 2016, Perbup Sanggau No. 53 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ketersediaan dan Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, Penunjukkan Sub Penyalur, Perizinan, Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, Pembelian dan Harga Jual Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan oleh Sub Penyalur, Tanggungjawab Sub Penyalur, Pengawasan dan Sanksi, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.
8 Halaman; Lampiran : 5 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 78 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Sintang Tahun 2014-2029
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum untuk menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum dan terhindarnya air baku dari pencemaran air limbah dan rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum kabupaten Sintang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.7 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Maksud, Tujuan dan Fungsi; Jangka Waktu; Pelaksana, Evaluasi dan Pengendalian; Sistematika; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2014.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 78 Tahun 2022
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan
dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara
susunan ORGANISASI - tugas dan fungsi - tata kerja - dinas
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD.2022/No.78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa dalam rarigka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi dilingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Musi Rawas Utara dan bahwa penataan susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam
Negeri melalui Surat Nomor 061/6559/0TDA Serta surat Gubernur Sumatera Selatan No 061/0639/VII/2022;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No 16 Tahun 2013; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tabun 2014; UU No 1 Tahun 2022; PP No 38 Tahun 2007; PP No 11 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015; PERMENPANRB No 17 Tahun 2021; PERMENPANRB No 25 Tahun 2021; PERDA No 3 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman mempunyru tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidarig rehabilitasi
perumahan dan kawasan pemukiman dibidang pemukiman dan perumahan. Mengatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab Musi Rawas Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara
13 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 78 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan salah
satu perwujudan hak asasi manusia yang patut dihargai
dan diperjuangkan oleh semua pihak dalam rangka
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan pada Lampiran Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011
tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat, peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat antara lain menetapkan
kebijakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam
bentuk penetapan peraturan atau keputusan tentang
pembinaan PHBS di semua tatanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat di Kabupaten Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lignkup, sasaran PHBS, indikator PHBS, pelaksanaan PHBS, peran serta masyarakat, pencatatan dan pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 78 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayen
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayen, maka agar pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; eputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 b / Menkes / Per / V / 88; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2009
PERBUP ini mengatur mengenai Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupetan Pati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayen ditetapkan atas dasar kategori sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus serta berdasar atas kelas dimana pasien dirawat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
13 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penjabaran APBD dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
6 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2008
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, penjabaran tugas pokok dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, ketentuan lain-lain dan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2008.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 78 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa besaran standar biaya umum terkait dengan Honorarium pengelola keuangan, Honorarium PNS sebagai Penerima Tugas Khusus, tambahan Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) / Tenaga Kontrak, Bnatuan Transportasi Saksi-saksi dan biaya makanan dan minuman belum sesuai dengan perkembangan perekonomian di daerah sehingga peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu dilakukan penyesuaian dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah
UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, Uu No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.39 Tahun 2007, PP No.44 Tahun 2015, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No. 3 Tahun 2010, Perda No.16 Tahun 2017
Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Perubahan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau
4 halaman dan 5 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
