Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.574 peraturan dalam 0,03 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 10 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perbup Jeneponto Nomor 10 Tahun 2017.pdf

PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2017/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK

ABSTRAK:

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah, berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat; b. bahwa penyelenggaraan pengaturan sumber daya ternak dan atau bahan asal ternak bertujuan untuk menjaga kelestarian dan kestabilan ternak, agar fungsi dan manfaat serta produktivitas dapat tercapai secara optimal; c. bahwa perkembangan dan pendataan jumlah populasi ternak di Kabupaten Jeneponto memerlukan pengaturan tentang kepemilikan dan mutasi ternak dengan pengunaan kartu ternak ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan atau Bahan Asal Ternak
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pengendalian Penyembelihan Ternak Betina Produktif dan pengeluaran Ternak; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jeneponto Nomor 19 Tahun 1994 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jeneponto Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pendaftaran Kartu Hewan dan Cap Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jeneponto Tahun 1995 Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165)
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengaturan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; 5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya; 7. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar. 8. Ternak adalah hewan piaraan, yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa - jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. 9. Ternak Potong adalah ternak- ternak yang khusus dipelihara untuk menghasilkan daging seperti : sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan unggas. 10. Ternak Bibit adalah ternak yang sesuai berdasarkan parameter per jenis ternak. 11. Ternak Perah adalah ternak penghasil susu, yang mana produksi susunya melebihi kebutuhan pedet. 12. Pedet adalah anak ternak yang berumur 0 sampai dengan 6 bulan. 13. Ternak Non Produktif adalah ternak betina yang majir permanen, umur diatas 8 (delapan) tahun, tidak menyusui, cacat tetap, tidak produktif lagi dan berdasarkan pemeriksaan tidak bunting; 14. Majir adalah kondisi ternak yang tidak dapat berkembangbiak lagi. 15. Ternak Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan berupa ayam, bebek, angsa, puyuh, burung dara, kalkun dan belibis; 16. Lalu Lintas Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah keluarmasuk antar daerah, mutasi dan keluar - masuk daerah produk peternakan; 17. Pengeluaran adalah ternak dan atau bahan asal ternak yang dikeluarkan dari Kabupaten Jeneponto ke daerah tujuan yang disertai dengan Surat Keterangan Pengeluaran Ternak; 18. Mutasi Ternak adalah perpindahan hak milik atas ternak dan atau bahan asal ternak baik dalam satu kecamatan atau antar kecamatan; 19. Keluar Masuk Daerah adalah pengeluaran dan pemasukan ternak yang sama dari dan atau ke Kabupaten Jeneponto; 20. Bahan Asal Ternak adalah produk yang dihasilkan dan atau berasal dari ternak meliputi : daging, susu, kulit, tulang, tanduk, bulu unggas, feses (kotoran) ternak dan mani beku (semen); 21. Bahan Asal Ternak adalah produk yang dihasilkan dan atau berasal dari ternak meliputi : daging, susu, kulit, tulang, tanduk, bulu unggas, feses (kotoran) ternak dan mani beku (semen); 22. Pelayanan Surat Keterangan Pengeluaran Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah segala kegiatan pelayanan pengeluaran ternak dan atau bahan asal ternak yang akan dikirim atau dikeluarkan dari Kabupaten Jeneponto atas milik perusahaan atau masyarakat pengirim ternak; 23. Surat Keterangan Pengeluaran Ternak adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan ditandatangani oleh Petugas yang ditunjuk (SK Kepala Dinas) setelah melalui proses pemeriksaan Kesehatan ternak dan penyesuaian kepemilikan kartu ternak; 24. Surat Keteranagn Kesehatan Hewan adalah surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan hewan/ ternak yang dilakukan secara tehnis dan ditandangani oleh dokter hewan; 25. Kartu hewan/ternak adalah sebagai bukti sah tanda kepemilikan ternak yang berisakan identitas pemilik dan hewan/ternak tersebut, dengan masa berlaku 2 (Dua) Tahun; 26. Pemeriksaan Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah prosedur tetap yang dilakukan sebelum ternak dikeluarkan dari Kabupaten Jeneponto oleh petugas yang ditunjuk. 27. Pengawasan adalah pengawasan terhadap ras, jenis kelamin, mutu, jumlah serta kelengkapan dokumen ternak dan atau bahan asal ternak yang dikeluarkan dan dilakukan setiap waktu BAB II PERIZINAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK Pasal 2 Setiap perusahaan atau masyarakat yang akan melakukan pengiriman keluar,masuk,mutasi dan atau bahan asal ternaknya harus terlebih dahulu lengkapi dengan Surat Izin/Keterangan pengeluaran/pemasukan serta dukomen lainnya yang sah dan benar. BAB III JENIS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK YANG DAPAT DIKELUARKAN, DIMASUKAN DAN MUTASI Pasal 3 1) Jenis Ternak yang dapat dikeluarkan, masuk dan mutasi dari dan ke Kabupaten Jeneponto adalah Ternak Besar, Ternak Kecil, Ternak Unggas, Kesayangan (Anjing). 2) Bahan Asal Ternak yang dapat dikeluarkan, masuk dan mutasi berupa Daging, Telur, Susu, Kulit, Tulang dan Tanduk. BAB IV PROSEDUR PENGELUARAN, MUTASI DAN KELUAR MASUK DAERAH TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK Pasal 4 1) Perusahaan atau masyarakat mengajukan permohonan izin pengeluaran ternak ke Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. 2) Petugas/dokter hewan melakukan pemeriksaaan dan pencatatan administrasi kepemilikan hewan/ternak. 3) Pejabat yang berwenang atau petugas yang ditunjuk mengeluarkan surat izin/Keterangan Pengeluaran Ternak dan atau bahan asal ternak berdasar hasil pemeriksan dan adminisratsi kepemilikan hewan/ternak 4) Waktu pemeriksaan adalah pada setiap haridan jam kerja. BAB V PERSYARATAN TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK YANG DAPAT KELUAR,MASUK DAN MUTASI Pasal 5 1) Ketentuan persyaratan ternak dan atau bahan asal ternak yang dapat dikeluar/masukkan ke Kabupaten Jeneponto dengan memperhatikan: jenis ternak, asal ternak, jumlah ternak, jenis kelamin ternak, serta kondisi kesehatan ternak yan disertai dengan dokumen yang sah dan benar dari daerah asal. 2) Ketentuan persyaratanmutasi diterbitkannya Kartu kepemilikan hewan/ternak yang baru terlebih dahulu dilengkapi dengan Kartu kepemilikan hewan/ternak yang lama dan surat keterangan yangdikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa atau dukomen lain yang sah dan benar dari daerah asal. BAB VI PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 6 Setiap Wajib retribusi yang akan melaksanakan kegiatan usaha untuk membawa keluar, masuk mutasi dan atau bahan asal ternak wajib memiliki Kartu Kepemilikan Ternak dan Surat keterangan kesehatan Hewan dari daerah asal ternak Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk menjamin kondisi ternak yang akan keluar, masuk dan mutasi wilayah Kabupaten Jeneponto serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemasaran usaha peternakan. Pasal 8 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah ternak 2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : BAB VII LARANGAN Pasal 9 Setiap perusahaan atau masyarakat pengirim ternak dan atau bahan asal ternak dilarang: 1. Melakukan pengeluaran, pemasukan dan mutasi ternak dan atau bahan asal ternak tanpa dilengkapi kartu kepemilikan hewan/ternak dan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal; No. Jenis Pelayanan Jenis Ternak Tarif (Rp / Ekor) 1. Kartu Hewan Sapi Kerbau Kuda 10.000 10.000 10.000 2. Melakukan pengeluaran ternak betina produktif; 3. Melintasi atau melewati dalam daerah Kabupaten Jeneponto dengan tanpa dilengkapi Surat Izin dan dokumen lainnya yang sah dan benar dari daerah asal; BAB VIII PENGAWASAN LALU LINTAS DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK Pasal 10 1) Pengawasan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak dilaksanakan oleh petugas yang berwenang; 2) Petugas yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: a. Mengadakan razia atau patroli didalam wilayah hukumnya; b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak; c. Menerima dan menindak lanjuti laporan tentang telah terjadinya penyelewengan terhadap tata cara lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak dari dalam atau luar daerah; d. Mencari keterangan dan barang bukti telah terjadinya tindak pidana atas penyelewengan yang menyangkut lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak; e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang tindak pidana yang menyangkut penyelewengan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak; 3) Dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak sebagaimana dimaksud ayat (1), petugas berwenang dapat melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengeluaran, mutasi, serta keluar masuk daerah dan melintasi dalam daerah Kabupaten Jeneponto atas ternak dan atau bahan asal ternak; BAB IX PENANGANAN HASIL TANGKAPAN / SITAAN / BARANG BUKTI Pasal 11 1) Dalam penanganan hasil tangkapan / sitaan berupa barang bukti dari pemilik ternak dan atau bahan asal ternak ( perusahaan atau masyarakat) sementara ditempatkan Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto; 2) Apabila penyidikan dianggap cukup maka hasil tangkapan / barang sitaan berupa barang bukti dikembalikan kepada pemilik dengan suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh petugas dan pemilik; 3) Apabila terjadi kematian dan atau kehilangan barang bukti sebagai akibat kelalaian pemilik sebelum adanya keputusan hukum tetap, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik dan pemilik wajib mengganti harga dari barang bukti tersebut; 4) Apabila kematian dan atau kehilangan barang bukti bukan karena kelalaian pemilik maka petugas yang ditunjuk wajib membuat laporan dan membuat Berita Acara Kejadian. BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 12 1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah); 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran; BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 13 Setiap orang yang dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud pasal 9 dapat dikenai sanksi tambahan berupa sanksi administrasi berupa pencabutan izin. BAB XIII PETUGAS LALU LINTAS TERNAK Pasal 14 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Petugas Lalu lintas ternak untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam bidang ini, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku. 2) Wewenang Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ini. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ini. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang ini. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahwa bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ini. g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang ini. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. melakukantindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2017.
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pangan, Pertanian dan Peternakan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERBUP 10 Tahun 2017.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 10 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penertiban Hewan Ternak

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perbup Halsel Nomor 10 Tahun 2017.pdf

HEWAN TERNAK - PENERTIBAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penertiban Hewan Ternak

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan Peraturan Bupati ini, antara lain yaitu untuk menertibkan hewan ternak yang dapat mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban umum di masyarakat, diperlukan aturan yang mengatur hewan ternak di Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penertiban Hewan Ternak.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini, antara lain yaitu UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 12 Tahun 1992, UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 82 Tahun 2000, PP No. 3 Tahun 2007, PP No. 38 Tahun 2007, dan Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penertiban Hewan Ternak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan; Pemeliharaan; Larangan; Kesehatan Ternak; Sanksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2017.
5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

KOMISI IRIGASI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PERBUP-NO.-10-THN-2017-TT...IDENRENG-RAPPANG.pdf

KOMISI IRIGASI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2017/No.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KOMISI IRIGASI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan daya guna air irigasi dalarn produktifitas sistim irigasi dan pola pengembangan tata guna air, maka diperlukan adanya koordinasi dan keterpaduan pengelolaannya; b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan daya guna air irigasi dalam produktifitas sistim irigasi dan pola pengernbangan tata guna air, maka dipandang perlu adanya Komisi Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengacu pada peraturan perundang• undangan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi lrigasi Kabupaten Sidenreng Rappang;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lem• baran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tamba• han Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3046); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Ne• gara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Perner-irrte.h Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226); 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No• mor 17 /PRT/M/Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640); 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemer• intah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 l, Tarnbahan Lembaran Daerah Nomor 50};
1. KETENTUAN UMUM 2. KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI 3. SUSUNAN ORGANISASI, KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA KOMISI IRIGASI 4. HUBUNGAN KERJA ANTAR KOMISI IRIGASI 5. PEMBIAYAAN 6. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
Peraturan Bupati Sidenrang Rappang Nomor 65 Tahun 2008
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Penjualan Ternak Bibit dan/atau Hasil Ikutan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbibitan Ternak Unggul Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang Pangan Kabupaten Semarang

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Download file:

Perbup_9_2017.pdf

pedoman-penjualan-ternak bibit-hasil ikutan-pelaksana teknis-dinas perbibtan ternak unggul- dinas perikanan pangan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penjualan Ternak Bibit dan/atau Hasil Ikutan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbibitan Ternak Unggul Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang Pangan Kabupaten Semarang

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada intinya menyatakan bahwa seluruh pendapatan daerah tidak boleh dipergunakan langsung untuk pengeluaran dan bahwa seluruh pendapatan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 ); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 ); 21. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pedoman pelaksanan penjualan ternak bibit dan/atau hasil ikutan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbibitan Ternak Unggul Dinas PErtanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjualan Ternak Bibit dan/atau Hasil Ikutan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perbibitan Ternak Unggul Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 28) dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perbup Kab. Pangandaran No. 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Pangan Pemerintah Daerah

Download file:

nH4M0mtqT1e4WEj5McUPQdd3Q.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2017

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perbup Buton No.08 Tahun 2017.pdf

dewan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan daerah, bagian dari upaya nasional, pemerintah daerah telah membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton; b. bahwa dengan adanya perubahan visi dan misi serta tuntutan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton yang dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton; 10. Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: PEMBENTUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN SEKRETARIAT BAB III: TATA KERJA BAB IV: PEMBIAYAAN BAB V: PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera Kabupaten Sambas tahun 2017

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Perbup_7_2017 ttg Juknis ...as Sejahtera ocr.pdf

SUBSIDI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2017/NO.7, TBD No.7, LL KAB. SAMBAS: 22 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera Kabupaten Sambas tahun 2017

ABSTRAK:

Bahwa kebijakan program subsidi beras sejahtera yang diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan, disamping itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.18 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014, PP No.6 Tahun 1988, PP No.17 Tahun 2015, Perpres No.54 Tahun 2005, Permendagri No.56 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Petunjuk Teknis; Ketentuan penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 4 halaman dan 18 halaman penjelasan;

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Tani

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Kulon Progo No. 3 Tahun 2016 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Tani

Download file:

Perbup Kulon Progo No.7 T...Kelembagaan Tani.pdf

Tani - kelembagaan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2017/NO.08

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Tani

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan kelembagaan tani dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, perlu dilakukan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Tani, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Tani
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013
Materi pokok : Pengertian Kelembagaan Tani, Bentuk Kelembagaan Tani, Penumbuhan Kelembagaan Tani, Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Tani

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
Jumlah Halaman: 13 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PERBUP_7_2017.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.