Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 6 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No, 1 Tahun 2022, UU No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021, Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 77 Tahun 2020, dan Peraturan LKPBJ No. 12 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, tata nilai pengadaan, ruang lingkung pengadaan, para pihak, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, pembayaran prestasi kerja, keadaan kahar, pemutusan surat perjanjian, sanksi, penyelesaian perselisihan, pelaporan dan serah terima, pembinaan, pengawasan dan pengadaan secara elektronik, ketentuan lain-lain, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 41 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok No. 32 Tahun 2017
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD 2017/32
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala Kecil
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil.
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 71 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2016; Permendagri No. 72 Tahun 2012; PMK No. 13/PMK.02/2013; Perka BPN No. 5 Tahun 2012; Pergub Jabar No. 32 Tahun 2013; Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan;
3. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
4. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung;
5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 32 Tahun 2021
PERPRES No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PERPRES No. 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PERPRES No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PERPRES No. 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PERPRES No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Mengubah :
KEPPRES No. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2005.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Dinas Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Dinas Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 44 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 56 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 65 Th 2010; PP No 23 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 74 Th 2012; PP No 12 Th 2019; Perpres No 16 th 2018; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permenkeu No 08/PMK.02/2006; Permendagri No 79 Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 4. Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa; 5. Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa; 6. Standar Dokumen Pertanggungjawaban Pengadaan Barang/Jasa.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
11 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 32 Tahun 2022
Bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan spesialistik dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada
fasilitas pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil dan kepulauan, dilakukan berbagai upaya salah satunya melalui penggunaan teknologi informasi bidang kesehatan berupa pelayanan konsultasi antar fasilitas pelayanan kesehatan melalui telemedicine, mewujudkan pelayanan telemedicine yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, diperlukan pengaturan secara khusus mengenai pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan di Maluku. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor Tahun 2014.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai ketentuan umum, pelayanan, biaya, hak dan kewajiban, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan umum.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 No 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi
ABSTRAK:
a. Bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa merupakan salah satu jenis kegiatan yang sangat menentukan kelancaran operasional dan perkembangan usaha perusahaan;
b. Bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi harus dilaksanakan secara ekonomis, efisiensi dan efektif dengan prinsip persaingan sehat, transparan dan perlakuan yang adil bagi seluruh pihak;
c. Bahwa hasil pengadaan barang/jasa harus dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran tugas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi;
d. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 93 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Pasal 47 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2018 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi.
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020;
UU No 28 Tahun 1999;
UU No 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020;
UU No 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;
PP No 54 Tahun 2017;
PP No 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No 14 Tahun 2021;
Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Perda Kab. Daerah Tk II Banyuwangi No 1 Tahun 1988;
Perda Kab. Banyuwangi No 2 Tahun 2018;
Perbup Banyuwangi No 58 Tahun 2018.
Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Bupati ini meliputi: Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi yang menggunakan anggaran dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Barang; b. Pekerjaan Konstruksi; c. Jasa Konsultansi; dan d. Jasa Lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:
1. Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum diundangkannya peraturan Bupati ini dapat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Air Minum Kabupaten Banyuwangi Nomor 01
Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi.
2. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Air Minum Kabupaten Banyuwangi Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang IMPLEMENTASI SISTEM E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat,dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-Procurement);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 1999, UU No.18 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, PP No.29 Tahun 2000, PP No.58 Tahun 2005, PP No.6 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, Perpres No.106 Tahun 2007, Perpres No.10 Tahun 2008, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.21 Tahun 2011, Perda Sanggau No.18 Tahun 2007, Perbup Sanggau No.29 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Etika E-Procurement, Para Pihak Dalam Pelaksanaan E-Procurement, Pembentukan, Tugas, dan Tugas LPSE, Organisasi LPSE, Tata cara Pelaksanaan E-Procurement, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2011.
Peraturan ini memiliki 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 32 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan adanya kenaikan harga pasar dan belum ditetapkannya harga atas beberapa komponen barang dan jasa perlu menyusun dan menyesuaikan kembali hal-hal tersebut.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.27 Tahun 2014, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.7 Tahun 2006, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.17 Tahun 2007, Perda No.3 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan keempat atas Perbup No.17 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2015 dalam 2 pasal;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 3 halaman dan 2 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
