Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Administrasi Pertanahan Desa dan Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertub administrasi dan optimalisasi pajak bumu dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk peningkatan pendapatan daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2021 dengan menetapkan PERBUP
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Th. 1960; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 26 Th. 2007; UU No. 12 Th. 2011 stdd No. 15 Th. 2019; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; UU No. 6 Th. 2014; UU No. 30 Th. 2014; UU No. 11 Th. 2020; UU No. 1 Th. 2022; PP No. 24 Th. 1997; PP No. 17 Th. 2018; PP No. 18 Th. 2021; Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Th. 1997 std terakhir dengan Permen Angraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 16 Th. 2021; Perda Kabupaten Karimun No. 3 Th. 2021
PERBUP ini mengatur mengenai perbahan beberapa ketentuan pada Peraturan Butapi Karimun Nomor 51 Tahun 2021, yaitu Mengubah Pasal 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, Pasal 16 ayat (4) huruf b angka 2, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 31, Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), serta menyisipkan 1 pasal diantara Pasal 31 dan Pasal 32 yakni Pasal 31A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022.
PERBUP ini mengubah Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2021
12 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 76 Tahun 2019
tata kerja-perangkat daerah-DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN-SIPIL
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, 10/06/2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Mamuju
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, yang diatur di dalam Peraturan Bupati Mamuju
Nomor 32 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta beberapa substansi yang harus di sesuaikan dengan peraturan Bupati Mamuju Nomor 32 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju dicabut dan diganti dengan Peraturan Bupati yang baru.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
27 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah Kota Banjarbaru.
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal, perlu disusun tata cara Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Banjarbaru;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-undang nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016;
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS POKOK
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BANJARBARU dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; KEDUDUKAN; SUSUNAN ORGANISASI; TUGAS POKOK DAN FUNGSI; TATA KERJA; KETENTUAN LAIN – LAIN; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 76 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi yang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab pada Dinas Sosial;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021;
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS SOSIAL dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS; UNSUR-UNSUR ORGANISASI; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2023.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 76 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 438 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD Tahun 2023 Nomor 76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 438 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 438 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023; bahwa terdapat penyesuaian perhitungan alokasi dasar secara merata pada setiap Desa, sehingga perlu dilakukan penyesuaian besaran Dana Desa yang akan diterima, maka peraturan Bupati Nomor 438 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 438 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023;
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 37 Tahun 2023; Perpres No. 130 Tahun 2022; Permendagri No. 20 Tahun 2018; PMK No. 201/PMK.07/2022; Perda No. 1 Tahun 2015; Perda No. 7 Tahun 2021; Perda No. 6 Tahun 2023; Perbup No. 75 Tahun 2023
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 438 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2023.
22 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 76 Tahun 2023
Pedoman Pemberian Insentif kepada Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 76, BD Tahun 2023 Nomor 76
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
ABSTRAK:
bahwa pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga mengemban tugas dan fungsi pembangunan masyarakat bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan menjadi fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak keberhasilan program dan kegiatan secara berjenjang di Kota Tangerang Selatan; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan semangat pengabdian kepada masyarakat, perlu diberikan insentif kepada pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian insentif kepada pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, diperlukan pedoman pemberian insentif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 99 Tahun 2011; Permendagri No. 1 Tahun 2013; Permendagri No. 18 Tahun 2018; Permendagri No. 36 Tahun 2020
Didalam Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Pemberian Insentif Bab III Pemantauan dan Evaluasi Bab IV Pembiayaan Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2023.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 76 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal sehingga perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kota Tegal; bahwa Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tegal sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Walikota Tegal Nomor 48 Tahun 2021;
Di Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan Dan Susunan Organisasi
Bab III Tugas Dan Fungsi
Bab IV Penjabaran Tugas Dan Fungsi
Bab V UOBK
Bab VI UOBF
Bab VII UPTD
Bab VIII Kelompok Jabatan Fungsional
Bab IX Tata Kerja
Bab X Kepegawaian
Bab XI Ketentuan Lain-Lain
Bab XII Ketentuan Peralihan
Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tegal dicabut.
41 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 76 Tahun 2021
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet-Geospasial, Ruang Kebumian
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2021/NO.77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Data Spasial Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
bahwa data spasial merupakan data yang berkaitan dengan
unsur keruangan belum dimanfaatkan secara optimal oleh
instansi pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Hulu
Sungai Selatan; bahwa data spasial dibutuhkan oleh instansi pemerintah
maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan dalam berbagai aspek pembangunan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan; bahwa penyelenggaraan pembangunan data spasial yang
tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur,
transparan, dan terintegrasi dalam suatu simpul jaringan
kabupaten sangat penting dalam upaya memberikan
kemudahan pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial
antar instansi pemerintah dan antara instansi pemerintah
dengan masyarakat; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (3)
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun tentang Jaringan
Informasi Geospasial Nasional, perlu diatur tentang Jaringan
Data Spasial Kabupaten Hulu Sungai Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Data Spasial
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3
Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6
Tahun 2020.
peraturan bupati ini mengatur tentang Jaringan Data Spasial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan sistematika: ketentuan umum; pembangunan geoportal; pengumpulan data; pengolahan data spasial; verifikasi dan validasi data; diseminasi data; data rahasia; koordinasi dan kerja sama; forum data; pembiayaan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 76 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, LD Tahun 2005 No. 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengendalian serta untuk
memasyarakatkan penggunaan garam beryodium di Kabupaten
Rembang telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2003 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam
Tidak Beryodium di Kabupaten Rembang. bahwa untuk penegakan Peraturan Daerah tersebut perlu
dibuat petunjuk pelaksanaannya sebagai pedoman dalam
pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994; Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995; Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 77/M/SK/1995; Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 78/M/SK/S/1995; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2003
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pembinaan Terhadap Produsen, Pengemasan, Distributor dan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan atau PPNS
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2005.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 76 Tahun 2019
PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 76 Tahun 2019 tentang Anggaran Kas Perubahan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019 Lampiran I, Lampiran II, Lampiran Ill
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Anggaran Kas Perubahan Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Keputuan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1075/IX/2019 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019, terdapat bantuan keuangan untuk Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap anggaran kas pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 75 Tahun 2019;
Anggaran Kas Perubahan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran
2019 memuat arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan
arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam
Setiap periode dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2019.
Lamp III
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
