Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Obyek Tanah Milik Pemerintah Khusus Pemasangan Fasilitas/Sarana, Limbah dan Sejenisnya dan Untuk Pemasangan Sarana Kabel
ABSTRAK:
bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan potensi daerah dan kondisi ekonomi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan; bahwa pemanfaatan tanah untuk pemasangan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya untuk pemasangan sarana kabel perlu diwadahi dalam pengenaan retribusinya; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan suatu pedoman agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Obyek Tanah Milik Pemerintah Khusus Pemasangan Fasilitas/Sarana, Limbah Dan Sejenisnya Dan Untuk Pemasangan Sarana Kabel;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang objek retribusi, penempatan fasilitas/saran, limbah dan sejenisnya danuntuk pemasangan sarana kabel, perizinan, pelaksanaan pekerjaan penempatan fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel, relokasi fasilitas/sarana, limbah dan sejenisnya dan untuk pemasangan sarana kabel, pembinaan dan pengawasan, pengendalian, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2019.
18 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 24
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:
bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Payakurnbuh Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 telah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan perkembangan ekonomi rnasyarakat
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2010,
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya peningkatan tipelogi urusan penunjang keuangan menjadi 2 (dua) Perangkat Daerah sub urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta sub urusan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau perlu di ganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Kota Lubuklinggau No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Lubuklinggau No. 5 Tahun 2019; Peraturan Walikota Lubuklinggau No. 22 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur ketentuan terkait UPT-Pelayanan Pajak Daerah, meliputi : Pembentukan; Susunan organisasi; Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2019.
Mencabut Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Di Kota Banjar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 huruf g Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2015, menyatakan sarana pungutan, tata cara pemungutan dan petunjuk pelaksaan lainnya terkait ketentuan Pasal 16 huruf e dan huruf f, diatur lebih lanjut oleh Wali Kota; Dan bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kota Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Tujuan, Objek Retribusi, Tata Cara Pemeriksaan Retribusi, Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa, Penugasan Kepada Perangkat Daerah, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
17 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD.2019/NO. 23, TBD.2019, LL SETDA KOTA TUAL : 4 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual tentang Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 07 Tahun 2011.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2019
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pemungutan Retribusi Pengendalian Mendara Telekomunikasi
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kota Palembang No. 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Palembang No. 10 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan petunjuk teknis pemungutan retribusi pengendalian meliputi : Pihak yang berwenang dalam pemungutan retribusi; Cara mengukur tingkat penggunaan jasa: Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi; Struktur dan besarnya tarif retribusi; Masa retribusi; Tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, dan perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; Pengajuan keberatan; Kadaluwarsa penagihan; Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa; Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi; serta Pemanfaatan dari penerimaan retribusi;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2019.
19 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penggelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau
Dasar hukum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kota Lubuklinggau No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Lubuklinggau No. 5 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur ketentuan terkait Badan Pengelola Pajak dan Retribusi meliputi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi, serta Tata kerja
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2019.
17 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (10), Pasal 21 ayat (1), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 42 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 49 ayat (7), Pasal 51 ayat (3), Pasal 56 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolan persampahan/ kebersihan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1), Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolan persampahan/Kebersihan Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampaha dan Kebersihan;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 ; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 ;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 ; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 60 Tahun 2017;
Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Pendataan dan Potensi Retribusi;
3. Pelaksanaan Teknis Pelayanan Persampahan;
4. Petugas Pelayanan;
5. Bentuk, Isi dan Tata Cara Penertiban dan Pemungutan Retribusi;
6. Tata Cara Pembayaran , Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Retribusi;
7. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Tarif Retribusi;
8. Tata Cara Penagihan Retribusi;
9. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kedaluwarsa;
10. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
11. Tata Cara Pemeriksaan Retribusi;
12. Sanksi Administrasi;
13. Anggaran;
14. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
24 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, BD.2019/NO. 22, TBD.2019, LL SETDA KOTA TUAL : 5 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual tentang Tarif Retribusi Izin Trayek.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 08 Tahun 2011.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakaa ketentuan pasal 75
Peraturar Daerab Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah denean
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014
tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 9 Tahun 2O1i tentang pajak Daerah Kota
Cimahi, perlu menetapkan peraturan Wali Kota tentans
Penghapusan San ksi Adminisrratif pajak bumi dan
Bangunan Perkotaan Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011
mengatur tentang penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
