Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.140 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

SALINAN-POJK 55. Pembent...rja Komite Audit.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56 /POJK.04/2015 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

SALINAN-POJK 56. Pembent...t Audit Internal.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /POJK.05/2015 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

POJK 38-2015 pendaftaran ...san profesi IKNB.pdf

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

Abstrak

Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BSN No. 23 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

Download file:

Perka BSN 5 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Instansi Kementerian Sekretariat Negara

Abstrak

Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Instansi Kementerian Sekretariat Negara

Download file:

Salinan Permensesneg No. 1 Tahun 2017.pdf

Kementerian sekretaris negara republik indonesia - peraturan menteri - sistem akuntansi dan pelaporan instansi kementerian sekretariat negara

2017

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia NO. 1, LL : 19 hlm.

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Instansi Kementerian Sekretariat Negara

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan dari Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 1 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Instansi Kementerian Sekretariat Negara adalah a) bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyusunan dan untuk mewujudkan tertib administrasi penyampaian laporan keuangan Kementerian Sekretariat Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Instansi Kementerian Sekretariat Negara; b) bahwa Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Instansi Kementerian Sekretariat Negara perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, sehingga perlu diganti; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Instansi Kementerian Sekretariat Negara.
Dasar hukum dari Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 1 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Instansi Kementerian Sekretariat Negara diantaranya adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Perpres No. 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara; Permen Keuangan No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Permen Sekretaris Negara No. 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Permen Sekretaris Negara No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permen Sekretaris Negara No. 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara; Permen Keuangan No. 181/PMK.06/2016 tentang Penataan Barang Milik Negara.
Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 1 Tahun 2017 dibentuk untuk memperbarui pengaturan mengenai sistem akuntansi instansi yang diatur pada Permen Sekretaris Negara No. 5 Tahun 2011 agar sesuai dengan kebutuhan organisasi di lingkungan kementerian, mengatur tentang unit akuntansi yang ada pada Kementerian Sekretariat Negara, pelaporan keuangan, serta penetapan pejabat dan pelaksana unit akuntansi dan pelaporan instansi.

CATATAN:

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Instansi Kementerian Sekretariat Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19 hlm.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual di Kementerian Sosial

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

PERMENSOS NOMOR 26 TAHUN 2016.pdf

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

Permenaker No. 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan

Download file:

Kemnaker No. 25 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Diubah dengan

Permenaker No. 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan

Download file:

Kemnaker No. 13 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Download file:

PERMENPAN NOMOR 12 TAHUN 2015.pdf

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pedoman Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Abstrak

Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman

Download file:

No. 4 Tahun 2010.PDF

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2016.