Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaDesa
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Pendapatan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Bengkalis.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Pendapatan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa dengan meningkatnya dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa diperlukan tanggung jawab yang besar dari Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa).
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 46 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; PERMENDES PDTT No. 2 tahun 2016; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDESA PDTT No. 17 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENKEU No. 222/PMK.07/2020 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 69/PMK.07/2021; PERMENKEU No. 17/PMK.07/2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 94/PMK.07/2021; Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019; PERBUP BENGKALIS No. 36 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Pendapatan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Bengkalis, yaitu mengubah ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Pendapatan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Bengkalis.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 75 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman
Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
dan Kabupaten ' Kota, dipandang perlu untuk
menyesuaikan nomenklatur Sekretariat Daerah Kabupaten
Bondowoso;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal
11 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perangkat daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso.
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020.
35 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 75 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SEKABUPATEN BENGKAYANGTAHUN ANGGARAN 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SEKABUPATEN BENGKAYANGTAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat dari Kementrian keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan kantor WilayahProvinsi Kalimantan Barat Nomor S-0510/WPB.17/KP.02/2018 tanggal 1 Agustus 2018 perihal Penyaluran Dana Desa tahap III Tahun 2018 dan Hasil Evaluasi terhadap Peraturan Kepala Daerah
UU no.10 tahun 1999; UU no.17 tahun 2003; UU no.12 tahun 2011; UU no.6 Tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.43 Tahun 2014; PP no.60 tahun 2014; Perpres no.157 tahun 2014; Permendagri no.113 tahun 2014; Permendagri no.114 tahun ; Permendagri no.80 Tahun 2015; Permendesapdtt no.19 tahun 2017; perda no.6 tahun 2016;
peraturan ini merubah Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 7 Tahun 2018 pada ketentuan Bab V Pasal 13 ayat (2) huruf b,ayat (3) dan ayat (4);Ketentuan Bab VII Pasal 17 ayat (2), ayat(3), dan ayat (4)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2018.
merubah Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018
5 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (1) peraturan daerah nomor 14 Tahun 2009 tentang susunan organisasi perangkat daerah kabupaten kubu raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati, Tentang Struktur Organisasi, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kubu Raya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.8 Tahun 1974, UU No.36 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, PP No. 9 Tahun 2003, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Perda No.14 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ; Ketentuan Umum, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi, Tata Kerja Dan Pelaporan, Pembiayaan, Kepegawaian, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2009.
Perbup ini memiliki 12 halaman dan 1 halaman lampiran;
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERPRES No. 41 Tahun 2019 tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding On Establishing The Asean-China Centre Between The Governments Of The Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of The People's Republic Of China (Memorandum Saling Pengertian Mengenai Pendirian Asean-China Centre antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok)
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding On Establishing The ASEAN-China Centre Between The Governments Of The Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of The Peoples's Republic Of China (Memorandum Saling Pengertian Mengenai Pendirian ASEAN-China Centre antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 75 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Insentif untuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan _
Keluarga · · Tingkat · Desa dalam pelaksanaan 10
(sepuluh) program pokok Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga, perlu memberikan bantuan
keuangan kepada Pemerintah Desa berupa insentif
untuk pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa; bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan
keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat
berjalan secara tertib, lancar, efektif, efisien dan dapat
dipertanggungjawabkan, perlu disusun pedoman
pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa Berupa Insentif Untuk Pengurus Tim
Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga
Tingkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018; Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa insentif untuk pengurus TP PKK Tingkat Desa beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 75 Tahun 2022
MEKANISME-PEMERIKSAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN-PAJAK DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD.2022/NO.75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pemeriksaan, Pengawasan Dan Pengendalian Pajak Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 1 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022; dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022.
Dalam Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, jenis pajak daerah, pemeriksaan, pengawasan, pengendalian, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
48 hlm, Lampiran: 32 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 75 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Karang Taruna
ABSTRAK:
Dalam pembaharuan dan pembangunan bangsa pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Mengingat dalam usaha menumbuh kembangkan potensi, semangat dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan dan sosial kemasyarakatan di desa/kelurahan perlu adanya organisasi kepemudaan karang taruna, oleh karenanya dalam rangka tindak lanjut Pasal 20 dan 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.10 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan, maka perlu adanya pedoman dalam pembentukan karang taruna di desa dan kelurahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.32 Tahun 2004; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.11 Tahun 2009; PP No.8 Tahun 2002; PP No.72 Tahun 2005; PP No.73 Tahun 2005; Permendagri No.5 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PERMENSOS No.77 Tahun 2010; Perda No.10 Tahun 2012;
Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial, dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan. Pedoman karang taruna dimaksudkan menjadi pedoman bagi masyarakat yang akan membentuk karang taruna di desa/kelurahan. Pedoman karang taruna bertujuan antara lain: a. Mewujudkan sumber daya manusia khususnya generasi muda yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarater dan beriman; b. mewujudkan generasi muda yang berkualitas sosial secara terpadu, terarah dan berkelanjutan; c. mengembangkan usaha kemandirian dan kemitraan yang berkualitas kemampuan dan potensi generasi muda;dan d. generasi muda memiliki kesadaran dan bertanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial. Dalam pedoman karang taruna mengatur antara lain: a. kedudukan, tugas dan fungsi; b. pembentukan; c. tata kerja clan program; d. hubungan kerja; e. pembina; dan f. sumber dana. Karang taruna berkedudukan di desa/kelurahan. Karang taruna bersama pemerintah mempunyai tugas terdiri dari: a. pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda; dan b. menanggulangi masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), karang taruna mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyelenggara kesejahteraan sosial; b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat; c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan; d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya; e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda; f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber daya dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya; h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; k. pengembangan kreativitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan penanggulangan masalah-masalah sosial baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
24 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 75 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan Kerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2021
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahTransportasi Darat/Laut/UdaraStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
PERGUB No. 222 Tahun 2010 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak dan Biaya Tol Kendaraan Dinas Operasional Bus Antar Jemput Pegawai.
PERGUB No. 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat.
PERGUB No. 76 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat.
pedoman - pengelolaan barang milik daerah - belanja daerah
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 75, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72028
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dilakukan penyederhanaan regulasi terkait pemberian bahan bakar minyak kendaraan dinas
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Gubernur ini megatur tentang Prosedur pemberian dan jumlah pengambilan BBM, pelaksanaan kerja sama dengan penyedia BBM, dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan pemberian BBM untuk kendaraan dinas, serta biaya tol.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Nomor 91 Tahun 2000 tentang Pemberian Jatah Bahan Bakar Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta; Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2010 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak dan Biaya Tol Kendaraan Dinas Operasional Bus Antar Jemput Pegawai; Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/ atau Alat Berat; dan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat
18 hal.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
